KOPI, Karawang – Ada tiga segmen yang menjadi perhatian Dinas Perikanan Kabupaten Karawang antara lain nelayan, pembudidaya ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Hal tersebut disampaikan Plt Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Karawang, H. Abuh Bukhori, S.PKP., M.M., di ruang kerjanya, Kamis (2/6/22).
“Tugas dan kewenangan Dinas Perikanan harus sesuai visi dan misi Pemda karawang yaitu Karawang mandiri, bermartabat, dan berdaya saing. Misi salah satunya, pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dan berbasis pada potensi lokal. Perikanan termasuk salah satu yang sangat potensial,” tuturnya.
Lanjutnya, garis pantai yang dimiliki Kabupaten Karawang sepanjang 84,23 km, mulai berbatasan dengan Bekasi dan Subang. Terdiri dari 9 kecamatan yaitu: Tj. Pakis, Batu Jaya, Tirta Jaya, Cibuaya, Pedes, Cilebar, Tempuran, Cilamaya Wetan dan Cilamaya Kulon dan terdidi dari 23 desa. Di samping itu Karawang mempunyai area tambak 15 ribu ha.
“Jika dilakukan produktifitas budidaya ikan sebesar 2 ton per ha, maka akan menghasilkan 36 ribu ton per tahun. Ikan yang dikembangkan adalah Bandeng, Udang dan Nila, saat ini sudah lahan yang termarginalkan dimanfaatkan untuk pembudidayaan Nila dan sudah ada Kampung Nila di wilayah Sedari seluas 250 ha. Kenapa dipilih ikan Nila, karena tahan terhadap salinitas atau terhadap kadar garam cukup menonjol,” ungkapnya.
Selain itu, Kabupaten Karawang melihat adanya peluang, karena di Waduk Jati Luhur Purwakarta jaring apung sudah diminimalkan, sehingga berdampak pada produksi ikan menurun. Saat ini di pantai pasir putih ditanami kembali tanaman bakau untuk mencegah abrasi.
Ia menambahkan, tugas utama dari Dinas Perikanan juga memberikan pelayanan, bimbingan teknis, teknologi, dan lain sebagainya. Jika ada teknologi yang terbarukan akan disampaikan kepada para Nelayan. Kendala yang dihadapi saat ini adalah kekurangan penyuluh di bidang perikanan untuk daerah. Namun, berbeda dengan beberapa tahun lalu, di setiap daerah atau kecamatan memiliki Kepala Cabang Dinas Perikanan.
“Saat ini, kewenangan diambil alih oleh pusat, jadi penyuluh didrop langsung dari pusat maksimal 8 orang yang akan ditempatkan ke daerah pesisir. Karena keterbatasan penyuluh atau SDM, maka transfer informasi kurang efektif,” jelasnya.
Untuk wilayah pantai sangat tersentralisasi, contohnya di Jati Sari, ada sebanyak 3000 orang yang memiliki pekerjaan mengolah ikan. Mayoritas masyarakat di sana bergerak dibidang pengolahan ikan.
“Dinas Perikanan akan memberikan bimbingan agar pelaku usaha dapat menghasilkan mutu dan kualitas ikan yang baik. Bebas obat-obatan, dengan citarasa yang enak dan kemasan yang menarik,” ujarnya.
Untuk pelaku budidaya, Dinas Perikanan memberikan arahan supaya mempersiapkan kolam yang baik, airnya harus seperti apa? Cara memberi makan dan panen seperti apa? Itulah yang menjadi tugas Dinas Perikanan.
Sedangkan untuk para nelayan, Dinas Perikanan akan menginformasikan cuaca atau waktu yang tepat untuk bernelayan, supaya tidak berisiko tinggi, misalnya saat musim gelombang tinggi dan pasang. Bagaimana menggunakan jaring yang ramah lingkungan, ada aturan dalam memilih jaring, sehingga aktivitas bernelayan dapat berkesinambungan. Serta diberi arahan bagaimana melelang ikan agar mendapat harga yang bagus.
“Saat ini hasil tangkapannya sekitar 45-50 ribu ton per tahun. Profesi Nelayan merupakan mata pencaharian yang tidak bisa dianggap remeh. Program Dinas Perikanan saat ini adalah membina nelayan agar meningkat kapasitas, mulai kapal yang kecil 3 gros ton ditingkatkan menjadi 10 gros ton, sehingga penangkapan ikan tidak hanya dipesisir Karawang saja, tapi bisa merambah sampai ke Sumatera, Kalimantan,” ucapnya.
Kategori nelayan di Karawang masuk kategori kecil karena perahu yang dipakai kecil, sehingga hasil tangkapan kecil dan jangkauan jelajahnya juga terbatas. Karawang memiliki 7000 orang yang berprofesi sebagai nelayan. Dinas Perikaanan Karawang mempunyai program untuk meningkatkan pendapatan nelayan, jika 7000 orang di 45.000 ton per tahun maka penghasilan para nelayanan hanya 1,5 jt per bulan.
Dinas Perikanan ingin meningkatkan hal tersebut, setidaknya sebesar Upah Minimum Kabupaten Karawang (UMK) dengan meningkatkan hasil produksi. Caranya: memperbaiki alat tangkap, memperbesar kapalnya, dan untuk jangka panjang di Karawang harus memiliki Pelabuhan Perikanan yang besar.
Hal ini sudah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pelabuhan Indonesia. Pelabuhan tersebut harus representatif yang bisa mengakomodir kebutuhan nelayan. “Hal ini akan terwujud pada yang memegang kewenangan,” pungkasnya. (DJ)
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: [email protected]. Terima kasih.
Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini
Comment