by

Bupati Tamba Hadiri Pencanangan Zona Integritas WBK dan WBBM di UPPKB Cekik Gilimanuk

KOPI, Jembrana – Bupati Jembrana I Nengah Tamba  menghadiri pembukaan Pencanangan kembali Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani ( WBBM ) di Lingkungan BPTD Wilayah XII Provinsi Bali dan Provinsi. NTB, Cekik, Gilimanuk, Jembrana, Bali, Selasa  (24/5/2022). Kehadiran di pembukaan pencanangan Zona Integritas WBK dan WBBM tersebut bertujuan untuk mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berkomitmen untuk menerapkan pengendalian gratifikasi. Hal tersebut untuk mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.  

Dalam hal tersebut, Bupati Tamba dalam sambutannya mengucapkan selamat atas pencanangan kembali unit kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang berhasil memperoleh predikat zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2022. “Ini merupakan keberhasilan pelayanan yang perlu dipertahankan bersama dan menjadikan motivasi pelayanan bagi unit kerja lainnya di bawah Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan motivasi bagi kami Pemkab Jembrana agar mampu mengarah pada pelayanan yang bersih, bebas dari pungli dan korupsi,” ucap Bupati Tamba. 

Bupati Tamba mengatakan bahwa di era digitalisasi saat ini, pemanfaatan teknologi informasi sudah mendesak untuk diterapkan, segala macam transaksi pembayaran bisa dilakukan secara online. “Sosialisasi  perlu dilaksanakan tidak hanya kepada aparatur saja, tetapi juga ke masyarakat, sehingga aparatur dan masyarakat betul-betul mengerti dan memahami aturan dengan jelas,” ujar Bupati Tamba.  

Lebih lanjut, Bupati Tamba berharap ke depannya prestasi yang diraih oleh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Cekik Gilimanuk dapat dipertahankan dan diikuti oleh unit kerja lainnya. “Sesuai peraturan aparatur dalam proses pelayanan publik tidak meminta atau menerima pemberian dalam bentuk apapun, jangan sampai aparatur membiarkan budaya memberi dan menerima disalahartikan, sehingga berpotensi menjadi tindakan menyimpang,” harap Bupati Tamba.

Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan bahwa kegiatan ini selain sebagai tindak lanjut Perpres Nomor 54 tahun 2018, tentang strategi nasional pencegahan Korupsi dan Permenpan Nomor, 90 tahun 2021, tentang pedoman pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju WBK dan WBBM. Ini sebagai bentuk nyata komitmen seluruh pimpinan dan pegawai Ditjen Perhubungan Darat dalam mewujudkan keberlanjutan zona integritas di Lingkungan Ditjen perhubungan darat. 

“Pencanangan zona integritas sebagai salah satu upaya penguatan pengawasan memiliki arti penting, karena menjadi tonggak kesungguhan seluruh pimpinan dan pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam mewujudkan keberlanjutan zona integritas,” ucap Ditjen Perhubungan Darat Budi Setiadi.

Ditjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi meminta kepada para pejabat dan pegawai di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat serta para pemangku kepentingan yang hadir untuk turut menandatangani komitmen untuk mewujudkan kawasan zona integritas unit, menuju wilayah bebas dari korupsi. “Sebagai wujud dukungan kita bersama pada upaya melanjutkan dan memperkuat pembangunan zona integritas. Saya berharap kegiatan ini dapat berjalan lancar dan menjadi sarana penyatuan komitmen untuk mewujudkan zona integritas secara bersama-sama,” pungkasnya. (AM)