by

Bukti Hukum Tumpul ke Atas Tajam ke Bawah, Kuasa Hukum Korban Indosurya Dipidanakan Hina KAPOLRI

KOPI, Jakarta – Terkait adanya berita pelaporan polisi atas dugaan penghinaan KAPOLRI oleh Advokat Alvin Lim, selaku Ketua Pengurus LQ terhadap KAPOLRI dalam video Youtube LQ. Perlu diketahui bahwa inilah resiko dari menjadi seorang pengacara bahwa dalam menjalankan tugasnya dalam menghadapi oknum Polisi, ketika kita mengkritik pimpinan POLRI (Kapolri) bukannya POLRI berubah malah ada oknum- oknum yang malah menghalangi tugas seorang pembela masyarakat.

Bukti tumpulnya hukum ke atas, yang tidak sesuai janji Kapolri, tidak terbantahkan dan sangat jelas terlihat dari kasus Indosurya dibandingkan kasus Indra Kenz, dimana para Tersangka kriminal kerah putih, seperti Henry Surya malah nantinya akan “Bebas Demi Hukum” (habis masa tahanan 120 hari di kepolisian) menurut prediksi dan analisa LQ Indonesia Lawfirm (melihat kejanggalan proses penyidikan dan adanya dugaan keterlibatan oknum jenderal), namun seorang pembela masyarakat khususnya Imvestasi bodong malah mau dijebloskan oknum kepolisian ke penjara.

Absennya Kapolri dalam isu nasional Indosurya sudah jelas menunjukkan bagaimana tindakan tidak jantan (banci) dari oknum Kapolri, bahkan yang menjawab ketidakprofesionalan penanganan kasus Indosurya adalah Kompolnas.

Pesan Alvin Lim kepada Kapolri, “Anda Jenderal Bintang 4, jika Anda mau, saya bersedia masuk penjara dengan sukarela. Hanya satu permintaan saya, ketika saya di penjara, harap bantu seluruh korban Investasi Bodong yang jumlahnya puluhan ribu dalam mendapatkan ganti rugi.”

“Kepada masyarakat Indonesia, khususnya klien LQ, merupakan sebuah kebanggaan bagi saya, Alvin Lim, jika saya dipenjara karena membela masyarakat dalam memberikan kritik keras kepada Kapolri, ini bukti keperdulian dan komitmen saya dalam membela masyarakat Indonesia yang mencari keadilan. Keluar dari penjara, saya akan kembali berjuang dan tetap Vokal membela korban kejahatan dan menegakkan keadilan. Hidup hanya satu kali dan saya memilih untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan menjalankan profesi Advokat dengan sepenuh hati,” ungkapnya, Kamis (21/4/2022).

Adi Priyono selaku pelapor korban Indosurya, menyampaikan “Sungguh aneh kepolisian, pengacara yang sepenuh hati membela para korban malah mau di kriminalisasi, sedangkan Soerya Effendy dkk serta aset 7.5 Triliun di perusahaan affiliasi tidak disita Mabes POLRI. Ini menjadi sebuah bukti tumpulnya hukum keatas dan tajam kebawah.”

Sebelumnya Artis Patricia Gouw juga menyampaikan perbedaan penanganan kasus Indosurya di banding kasus Indra Kenz, dan mrngungkapkan kekecewaannya terhadap penanganan kasus Indosurya yang tidak maksimal. Jeff salah satu korban Indosurya mengungkapkan kekecewaannya.

“Lawyer kami bersama para korban berusaha ketemu Pimpinan Polri bahas kasus Indosurya dan tidak digubris, padahal Polri adalah pelayan masyarakat, sekarang ketika lawyer kami mengkritik Kapolri, mau dipidanakan oleh Polisi. Bener-bener kemunduran institusi Polri. Apakah POLRI peduli dengan kerugian dan penderitaan kami para korban skema Ponzi?” tanyanya.

Advokat Leo Detri, SH, MH selaku Co Founder dan Liason Officer LQ Indonesia Lawfirm menyampaikan.  “LQ dan Alvin Lim sudah ada belasan laporan pencemaran nama baik berkaitan dengan dalam menjalankan tugasnya, beliau mengkritik keras dan berusaha membuat Kapolri untuk menertibkan anak buahnya,” jelasnya.

“Belasan laporan itu termasuk Laporan Polisi pencemaran nama baik oleh Raja Sapta Oktohari, tidak berlanjut karena memang tidak ada unsur dan bukti cukup. Jelas kok, polisi cerdas bisa lihat bahwa LQ hanya ingin POLRI menjadi baik dan bersih dari oknum. Dengan adanya Laporan polisi atas dugaan penghinaan Kapolri, merupakan bukti bahwa POLRI anti kritik. Kapolri perlu klarifikasi,” pungkasnya.

Berikut link Video yang diduga menghina Kapolri: https://youtu.be/J1R3Wi-MdT4

______________

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: redaksi@pewarta-indonesia.com. Terima kasih.

Kunjungi juga kami di www.ppwinews.com dan www.persisma.org

Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini

Comment

WARTA MENARIK LAINNYA