by

Majalah Keadilan Kalah Dalam Sidang Etik dan Terbukti Memuat Berita Hoax

KOPI, Jakarta  – Sebelumnya Dalam Pemberitaan Majalah Keadilan Edisi 71 berjudul “Perkara Alvin Lim seperti Duri dalam daging” dan “…Kemungkinan JPU menerima sesuatu.” dimuat oleh Majalah keadilan dengan tidak berimbang yaitu tidak diberikan hak jawab dan berisi fitnah, hoax dan muatan pencemaran nama baik tanpa menghargai asas praduga tidak bersalah.  

Maka dari itu Advokat Alvin Lim langsung mengajukan aduan Dewan Pers tentang pemberitaan. Hasilnya menyatakan bahwa Majalah Keadilan melanggar pasal 3 ayat 1 kode etik Jurnalistik dan memerintahkan Majalah Keadilan untuk meminta maaf.

“Masyarakat bisa melihat oknum Majalah Keadilan pimpinan Panda Nababan, mantan Narapidana Tipikor, terlibat kasus suap Pemilihan Gubernur BI, memuat berita sampah, Hoax dan tidak mengikuti Kode Etik Jurnalistik,” kata Kabid Humas LQ Indonesia Lawfirm, Sugi dalam rilis Selasa (7/12/2021).

“Bagaimana oknum Majalah Keadilan menghakimi seorang Lawyer  apalagi sekelas Advokat Alvin Lim, SH, MSc, CFP, CLA, Pendiri LQ Indonesia Lawfirm yang adalah Aparat Penegak Hukum sedangkan yang menghakimi  Majalah Keadilan dipimpin mantan Napi Tipikor yang kerjanya menyuap dan merusak moral bangsa dengan isi majalah berisi sampah dan hoax yang berisi kepentingan pribadi sang oknum. Hati-hati dan hindari membaca majalah Keadilan karena isinya bukan hanya membodohi namun melanggar etika yang berlaku,” lanjutnya dan mengimbau bagi korban oknum media, bisa menghubungi LQ di 0818-0489-0999.

Berikut Hak Jawab/ Hak Koreksi Pengadu Alvin Lim:

Berdasarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers No 43/PPR-DP/XII/2021, Tentang Pengaduan Alvin Lim terhadap Majalah Hukum dan Politik Keadilan Indonesia.

Dalam pernyataannya secara tertulis menyatakan bahwa Majalah Keadilan telah melanggar Kode Etik Jurnalistik pasal 3 ayat 1, karena tidak melakukan konfirmasi, tidak berimbang dan memuat opini ‘menghakimi’.

Oleh karena itu jelas agar masyarakat bisa menilai bagaimana Majalah Keadilan memuat berita HOAX, bermuatan pencemaran nama baik dan menyudutkan Alvin Lim yang adalah seorang advokat seolah sebagai kriminal dan diasosiasikan dengan kliennya. Majalah keadilan bukan hanya tidak profesional namun, perlu diketahui bahwa pimpinan Redaksi Majalah Keadilan Panda Nababan pernah terlibat kasus PT. FNS yang dimenangi oleh Advokat Alvin Lim, dan karena Panda Nababan berada dipihak yang kalah langsung memuat 10 halaman yang isinya seolah- olah Alvin Lim menyogok Hakim untuk menang (Edisi 64, Majalah Keadilan).

Sejak saat itu berkali- kali Majalah Keadilan milik Panda Nababan memuat berita yang isinya menjelekkan dan berisi OPINI dimana seharusnya tugas jurnalistik adalah meliput kejadian, bukan membuat opini bah seorang ahli hukum, padahal Panda Nababan diketahui adalah seorang Narapidana Kasus Tipikor dalam pemilikan Gubernur BI, terbukti bersalah dan divonis Pengadilan.

Bahwa Alvin Lim tidak terbukti bersalah dan tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Alvin Lim bersalah. Atas tuduhan Majalah Keadilan bahwa Alvin Lim diduga menyuap kejaksaan atas perkaranya, ditegaskan bahwa Alvin Lim tidak pernah menemui pihak kejaksaan dan tidak pernah memberikan uang satu sen pun kepada Jaksa manapun dikarenakan perkara sudah ada putusan MA dan sudah InCracth, semua pihak termasuk kejaksaan harus menaati putusan MA.

Menyidangkan ulang kasus yang sudah ada putusan MA adalah perbuatan melawan hukum dan inkonstitusional dikarenakan hukum acara biasa, hanya mengenal 1 kali persidangan dari PN, PT, MA tidak ada mengatur persidangan ulang dari PN, yang bisa dikategorikan Nebis in Idem, dikarenakan jelas putusan Pengadilan menyatakan menolak penuntutan yang diajukan oleh JPU, pasal 76 (1).

Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.

Jadi untuk apa Alvin Lim menyuap Jaksa terhadap putusan yang sudah memperoleh Putusan Tetap Mahkamah Agung sebagaimana No 873 K/PID/2020, tanggal 22 September 2020. Sehingga jelas Majalah Keadilan menulis artikel menjelekkan reputasi Alvin Lim selaku Advokat dalam edisi 71 Majalah Keadilan berisi berita itnah, pencemaran nama baik dan menyesatkan masyarakat.

Harap berhati-hati dalam membaca majalah keadilan karena berisi opini yang menghakimi (melanggar asas praduga tidak bersalah) dan mengharuskan Majalah Keadilan untuk meminta maaf kepada Pengadu (Alvin Lim).

Mohon agar masyarakat tidak termakan dengan pemberitaan Majalah Keadilan yang menjelekkan Alvin Lim karena nyatanya Alvin Lim tidak pernah dinyatakan bersalah dalam sidang pengadilan manapun terkait kasus Allianz dugaan pemalsuan dan penipuan.

Jadi opini- opini liar yang beredar di Majalah Keadilan adalah berita hoax, tidak berimbang dan memuat opini menghakimi yang melanggar Kode Etik Jurnalistik.

______________

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: redaksi@pewarta-indonesia.com. Terima kasih.

Kunjungi juga kami di www.ppwinews.com dan www.persisma.org

Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini

Comment

WARTA MENARIK LAINNYA