KOPI, Jembrana – Bupati Jembrana I Nengah Tamba memimpin desk program APBD 2021, bertempat di ruang pertemuan lantai 2 Gedung Kesenian Bung Karno, Senin (18/10/2021).
Seluruh Pimpinan OPD dilingkungan Pemkab Jembrana dikumpulkan untuk mengevaluasi serapan anggaran di tahun berjalan.
Meski serapan anggaran pada APBD Induk yang ada disetiap OPD sudah baik dan mencapai, 67 persen. Sehingga Kabupaten Jembrana berada di posisi tertinggi kalau dibandingkan kabupaten dan kota se-Bali. Hal ini, tentu menjadi komitmen Pemkab Jembrana bersama-sama OPD untuk menyelesaikan sisa serapan anggaran sebesar 43 persen lagi, karena APBD Perubahan akan segera berakhir pada 15 Desember 2021.
Bupati Tamba yang didampingi Wabup I Gede Ngurah Patriana Krisna dan Sekda I Made Budiasa, didalam rapat tersebut, menggali berbagai persoalan serta langkah-langkah yang akan diambil khususnya yang dihadapi para OPD itu sendiri.
“APBD Induk sudah ketok palu dan anggaran perubahan akan segera berakhir pada 15 Desember ini. Walaupun Pemkab Jembrana serapan anggaran sudah dianggap baik bahkan berada di posisi teratas, kami tidak serta merta berpuas diri,” kata Bupati Tamba.
Untuk anggaran APBD Perubahan, Bupati Tamba mengatakan bahwa pada bulan Desember 2021 dipastikan sudah clear. “Anggaran perubahan akan berakhir 15 Desember 2021. Setelah kami cermati dari penyampaian masing-masing OPD, ada beberapa hal yang dipandang untuk dilakukan perubahan diantaranya adalah masalah di Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
Untuk Dinas Kesehatan, saat ini kami tahu Puskesmas menerapkan pola dengan dua ship yaitu, ship pagi dan sore. Cobalah Dinas Kesehatan mengevaluasi pola ini. Kalau dalam ship sore pelayanan yang diberikan maksimal hanya di bawah rata-rata 10 persen saja, itu tidak perlu kita lanjutkan lagi, cukup ship pagi saja,” ungkapnya.
Sementara untuk Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Bupati yang berasal dari Desa Kaliakah ini, meminta agar pemberian beasiswa di evaluasi. Pasalnya, Pemkab Jembrana mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk biaya pendidikan. ”Ada Perbup yang dikeluarkan sebelumnya tentang pemberian beasiswa berprestasi. Pemberian beasiswa seperti itu kami pastikan Perbupnya di tahun 2022 akan kami ubah,” harap Bupati Tamba.
Bupati Tamba menambahkan bahwa jika pemberian beasiswa tetap mengacu Perbup tahun 2019, maka pihaknya memastikan Perbup itu tidak memiliki roh dan rasa keadilan. ”Prestasi anak orang kaya dan prestasi anak orang miskin tentu berbeda. Anak orang miskin pulang sekolah mereka kerja termasuk makanan mereka juga kerap mengkonsumsi makanan yang kurang bergizi. Sementara anak dari orang kaya, mereka datang dari sekolah, segala kebutuhan di rumahnya telah tercukupi, sehingga anak itu sendiri tinggal belajar tanpa memikirkan beban kerja lainnya. Maka saya pastikan Perbub untuk pemberian beasiswa di tahun 2022 mendatang akan segera kami rubah dan ditetapkan,” imbuhnya.
Sementara bagi siswa miskin, Bupati Tamba berharap, akan mengupayakan siswa miskin belajar short term. ”Ke depan saya inginkan siswa-siswa miskin di Kabupaten Jembrana nantinya belajar sampai di tingkat diploma. Ini kita akan fasilitasi sampai mereka dapat pekerjaan. Dengan demikian, secara perlahan keluarga miskin akan bisa dituntaskan,” pungkasnya. (AM)
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: [email protected]. Terima kasih.
Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini
Comment