by

Dua Sisi Penerapan PPKM

Oleh Sri Dewi Gulo (01180000018), Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM)

KOPI, Jakarta – Dominasi Covid-19 masih menjadi sesuatu yang paling memperngaruhi pertumbuhan perekonomian pemerintah dan juga masyarakatnya, yang mana semakin hari bukannya mengalami peningkatan melainkan penurunan. Masuknya varian delta yang berasal dari negara India menjadi penambah beban baru yang harus dihadapi bersama. Pemerintah langsung menanggapi penyebaran varian delta tersebut dengan pelaksanaan Pemberlakuan Pemabatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang sekarang ada 4 level yang mana penerapannya tergantung penyebaran kasus di sebuah daerah. Keputusan PPKM yang diutarakan oleh pemerintah memang memberi reaksi yang beragam dari masyarakat. Pemerintah menerapkan PPKM agar bisa memperhambat kenaikan kasus covid-19 di beberapa daerah. PPKM sendiri ada beberapa indikator yang mempengaruhi tingkatan yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Indikator yang menjadi penetapan suatu PPKM di tiap daerah dilihat dari rata-rata kasus harian dan rata-rata BOR nasional.

Kegunaan empat level PPKM yang ditetapkan oleh pemerintah agar daerah yang sedang menghadapi covid-19 dapat menilai tindakan terbaik yang bisa dilakukan. Pada level satu, kasus harian diatas angka 20.000 yang mana harus melakukan penerapan PPKM darurat. Pada level dua dimana kasus hariannya antara 10.000 hingga 20.000 per hari maka dilaksanakan PPKM Mikro Ketat. Tahap level tiga, jumlah kasus harian 5.000 sampai 10.000 maka dilakukan PPKM Mikro Sedang. Dan level terendah yakni level empat dimana kasus harian kurang dari 5.000 maka dilaksanakan PPKM Mikro Terbatas. Saat suatu daerah sudah berhasil menekan jumlah dibawah 5.000 maka daerah tersebut boleh melakukan pelonggaran asal tetap melaksanakan prokes untuk masyarakatnya.

Pelaksanaan PPKM yang koordinator pelaksanaan dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, bapak Luhut B. Pandjaitan mengatakan bahwa penerapan PPKM demi menekan penyebaran pandemi covid-19 akan membebani banyak pihak. Semua lapis masyarakat secara langsung maupun tidak langsung akan merasakan efek dari PPKM. Luhut bahkan menekankan kata ‘berat’ untuk para pengusaha maupun para pekerja. PPKM merupakan rencana strategis pemerintah dalam menanggulangi covid-19. Tapi dikarenakan PPKM yang terus dilaksanakan hingga mengakibatkan beberapa perusahaan mengalami kerugian hingga demi menyelamatkan perusahaan mau tidak mau melakukan PHK ke pegawainya. Memang PHK menjadi pilihan terakhir yang diambil karena solusi lainnya sudah dilakukan akan tetapi masih mengalami kerugian. Pelaksanaan work from home (WFH) dengan 15 hari masuk 15 hari tidak masuk merupakan opsi yang paling sering ditawarkan oleh pemerintah untuk para perusahaan agar tidak terjadinya PHK.

Berdasarkan keluhan dari ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) yang dihimpun oleh media Kompas, dia menyebutkan jika PPKM Darurat tidak dilanjutkan sehingga roda ekonomi tidak berputar maka akan banyak karyawan kontrak di bidang industri tekstil akan putus kontraknya. Hal tersebut senada dengan Alphonzus Widjajam ketua umum Asosiasi Pengelolaan Pusat Belanja Indonesia (APPBI) yang menyebutkan pekerja mal atau pusat perbelanjaan terpaksa harus merumahkan pegawainya dikarenakan tidak bisa menjalankan usaha karena harus tutup selama PPKM Darurat, dan apabila terus diperpanjang maka PHK terpaksa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

Pelaksanaan PPKM Darurat membuat masyarakat sulit melakukan mobilitas yang tinggi dikarenakan aturannya begitu ketat. Dimana perusahaan atau kantor di daerah tersebut yang bergerak di sektor non esensial harus WFH 100% untuk pegawainya. Sekolah formal harus daring 100%, perdagangan seperti supermarket, pasar, toko, swalayan hanya diperbolehkan buka sampai jam delapan malam itupun kapasitas pengunjung hanya setengahnya saja. Mall, tempat ibadah, fasilitas seni budaya, olahraga dan sosial kemasyarakat harus tutup. Makan di tempat makan harus take away, kalaupun terpaksa makan ditempat maka dibatasi hanya 20 menit. Transportasi umumpun terkena imbasnya yang mana hanya boleh mengangkut maksimal 70% dari kapasitas tempat duduk.

Pembatasan yang terjadi terus-menerus dikarenakn sulit keluar dari level PPKM tersulit tentu akan memberikan efek kepada para perusahaan yang ada. Bahkan perusahaan-perusahaan besar pun tidak mampu bertahan di tengah pandemi seperti Gramedia, Golden Truly, Giant, Matahari, dan Centro harus menutup sebagian besar gerai mereka di beberapa wilayah. Bahkan Giant menutup semua gerainya di Indonesia pada 31 Juli kemarin. Penutupan tersebut membuktikan baik pemiliki, pemegang saham, dan juga pegawai dari perusahaan-perusahaan tersebut mengalami dampak yang sangat besar dalam keuangan mereka. Apalagi para pegawai yang tidak memiliki penghasilan lain selain bekerja maka mereka menjadi penambah daftar pengangguran di negara ini.

Wiku Asisasmito selaku Juru Bicara Satgas Penanganan Pelaksanaan PPKM menjabarkan dari data yang dihimpun dari 10 daerah yang melakukan PPKM, 4 diantaranya mampu keluar dari tiga besar daerah yang memiliki tingkat kematian tertinggi. 4 daerah tersebut yang melaksanakan PPKM yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Bali. Wiku berpendapat bahwa penerapan PPKM menjadi contoh positif yang harus dipraktekkan oleh daerah lainnya demi menurunkan angka kematian akibat covid-19. Konsumsi masyarakat saat PPKM tentu akan menurun dikarenakan kesempatan untuk keluar rumah menuju ke tempat makan akan memiliki risiko bertemu tim penanganan satgas covid-19. Tapi hal tersebut tentu berimbas ke pengusaha atau pedagang yang berusaha di bidang kuliner dikarenakan menurunnya jumlah pelanggan ke tempat usaha mereka.

Pada pelaksanaanya, penerapan PPKM tidak bisa berjalan dengan maksimal tanpa adanya kolaborasi antar stakholder dan masyarakat di daerah tersebut. Pemaksimala posko dari tingkat kelurahan atau daerah akan mampu menurunkan efektivitas dari penyebaran covid-19. Berita yang dihimpun dari kompas pada hari senin tanggal 13 Juli 2021 bahkan menyebutkan pemerintah telah bersiap-siap pelaksanaan PPKM selama enam minggu ke depan atau sebulan setengah akan diterapkan terus menerus PPKM tanpa ada jeda pelonggaran. Hal tersebut disimpulkan dari paparan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Indonesia saat rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI senin sebelumnya.

Dua sisi PPKM memang bisa menunjukkan penurunan penyebaran dan kematian yang diakibatkan oleh Covid-19. Tapi di sisi lainnya dikarenakan penerapan PPKM apalagi pada proses pelaksanaannya masih ada oknum yang melanggar pelaksanaan maupun tindakan yang brutal membuat masyarakat geram dengan PPKM. Bukan hanya menyebabkan penurunan keuangan akan tetapi membuat tingkat stress semakin meningkat. Dibutuhkan kesabaran yang tinggi dan juga kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan sehingga penerapan PPKM bisa ke level satu atau level terendah. Mobilitas juga harus diatur dimana hanya keadaan yang penting saja yang mengharuskan pergi jika tidak penting maka tidak perlu untuk keluar. Pemerintah juga harus melaksanakan dan mengawasi semua program yang dilakukan untuk meringankan beban masyarakat yang terkena dampak pandemi covid-19 seperti penyaluran bantuan sosial atau uang tunai. Jangan sampai kinerja pemerintah semakin disoroti karena tidak bisa membantu secara maksimal. Masyarakat juga mesti bersabar apalagi mengalami penundaan bantuan bisa jadi dikarenakan kekurangan personil aparat yang melaksanakan tugas. Saling pengertian diantara dua pihak akan tetapi saling melaksanakan apa yang harus dilakukan bisa menjadi solusi paling memungkinkan untuk segala pihak.

Kunjungi juga kami di www.ppwinews.com dan www.persisma.org

Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini

Comment

WARTA MENARIK LAINNYA