KOPI, Musi Rawas – Bupati Musi Rawas Hj Ratna Machmud pimpin Rapat Penerapan PPKM Level 4 di Kabupaten Musi Rawas, bertempat di Ruang Rapat Pendopoan Bupati Musi Rawas, Senin (26/07/2021).
Hadir Wakil Ketua II DPRD Musi Rawas Hendra Adi Kusuma, Asisten I Heriyanto, AsistenII AidiI Rusman, Polres Musi Rawas, Kodim 0406, Kepala OPD dan jajaran OPD Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
Menindaklanjuti Intruksi Mentri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tanggal 25 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dan penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Musi Rawas, untuk itu Bupati Musi Rawas bersama jajaran melakukan rapat Penerapan PKKM level 4 di Wilayah Kabupaten Musi Rawas.
Bupati Musi Rawas Hj Ratna Machmud menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas akan melaksanakan sesuai intruksi Menteri Dalam Negeri dan arahan Presiden Republik Indonesia. Dalam hal ini, Bupati telah menerbitkan surat edaran penerapan PPKM level 4, isinya antara lain untuk mentiadakan sedekahan/ acara pernikahan/ pesta dan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan. Beliau juga menekankan untuk melakukan tracking secara spesifik terhadap orang yang terpapar covid-19 serta terhadap orang yang kontak erat dengan orang yang terpapar covid-19.
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas beserta jajaran akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mematuhi surat edaran yang telah dikeluarkan pemerintah daerah. Jika setelah sosialisasi masih ada masyarakat yang lalai/melanggar peraturan tersebut, maka pemerintah akan memberikan peringatan kepada yang bersangkutan. Apabila masih tetap bersikeras, maka pihak berwenang akan memberikan sangsi berupa pembubaran.
“Maka dari Camat, Kades, TNI dan Kepolisian akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang mengadakan sedekahan, bahwa kita sudah buat surat edaran peniadaan persedekahan, dan kita juga akan mensosialisasikan sangsi-sangsinya. Kemudian kita lihat kalo memang dia masih tidak mau mengikuti surat edaran yang sudah kita keluarkan, satu hari sebelumnya kita tegur kembali tetap masih juga, maka akan kita lakukan tindakan tegas yaitu pembubaran persedekahan tersebut,” kata Bupati.
Bupati menekankan kepada Camat dan Kades untuk melaksanakan edaran yang telah di keluarkan Pemkab Musi Rawas, Camat itukan istilahnya pimpinan daerah disana, dan kades-kades. Dia harus bisa menjalankan instruksi dari pada Bupati.
“Jika tidak! maka dia akan mendapat sangsi tidak pantas jadi Camat disana,” ucap yegas Bupati Musi Rawas Hj Ratna Machmud.
Surat edaran ini berlaku selama 1 bulan, terhitung mulai tanggal 26 Juli 2021 hingga 26 Agustus 2021. (Vhio)
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: [email protected]. Terima kasih.
Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini
Comment