by

Tepatkah 4 Tahun Hukuman Bagi Jaksa Pinangki, Si Wanita Korup yang Kurang Didikan Suami ?

Kopi, Jakarta – Pemotongan super lumayan terhadap hukuman Jaksa Pinangki dari 10 Tahun penjara menjadi 4 Tahun masa tahanan sungguh tidak mencerminkan keadilan. Pinangki merupakan jaksa penegak hukum yang terbukti terlibat tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan perbantuan dirinya terhadap kasus Djoko Candra untuk menghindari putusan pengadilan kasus Bank Bali senilai 904 Miliar.

Kasus kejahatan yang dilakukan jaksa itu sungguh tidak mencerminkan bahwa dirinya seorang pengadil hukum yang tidak mentaati aturan profesi sebagai bagian karir profesional. Vonis 10 Tahun penjara rasanya masih kurang, terlebih dia adalah seorang jaksa yang sama sekali tidak patut melakukan tindak tercela seperti itu.

Putusan hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memotong sejauh itu memang sudah menciderai akal sehat dan keadilan dalam hukum. Saya setuju dengan pernyataan Kurnia Ramadhana, Peneliti dari ICW yang menyatakan argument bahwa hakim PT DKI sudah melampau akal sehat dan keterlaluan.

Berdasarkan kasus yang Pinangki lakukan, potongan 6 tahun jelas sudah tidak fair. Durasi 4 tahun yang tersisa bahkan masih kurang jika disandingkan dengan regulasi Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31/1999 yang mengatur tentang salah satu kejahatan wanita Bhayangkari tersebut yaitu terlibat tindak pidana korupsi.

4 Tahun sisanya hanyalah sebagian kecil dari minimal hukuman paling singkat dari hukuman untuk pelaku korupsi. Dan jika ditelisik lebih mendalam dan lebih adil untuk semua aspek hukuman kejahatan yang ia lakukan yakni pencucian uang, dan pemufakatan jahat bersama Djoko Candra, saya rasa pinangki bahkan bisa menerima lebih dari empat tahun masa kurungan (hanya untuk kasus korupsi saja) belum yang lain.

Selain itu, jika hakim mau lebih tega, hukuman mati juga sudah menanti bagi istri seorang Perwira menengah kepolisian, AKBP Napitupulu Yogi Yusuf itu.

Dari kacamatan transparansi dan keadilan hukum, peran Pengadilan dan hakim terkait seharusnya menjadi pengadil seadil-adilnya bagi setiap jenis kejahatan tanpa pandang bulu kepada siapapun, sehingga kredibilitas dan wibawa hakim sebagai pengambil keputusan (decision maker) yang independen dan mengacu dengan ketentuan Undang-Undang bisa menjadi contoh yang disegani dan dihormati oleh setiap elemen masyarakat.

Keputusan memotong hukum separuh lebih masa hukuman dengan alasan kurang meyakinkan menimbulkan spekulasi publik adanya permainan oknum di belakang kayar. Betapa tidak, kasus hukum yang sering tumpul ke atas dan tajam kebawah sering terjadi di negeri ini. Kasus pinangki adalah contoh hukum yang tumpul ke atas.

Menyoal korupsi yang dilakukan pinangki, KPK seharusnya mau turun tangan dengan mengusut kasus tersebut secara penuh tanggung jawab, Meski pada faktanya, tindak tanduk KPK juga tidak bakalan berjalan mulus sesuai harapan semua orang untuk itu. Banyak sekali faktor, terlebih KPK sedang menyusun kekuatan baru supaya lebih kuat atau sebaliknya.

AKBP Napitulu seharusnya dahulu lebih keras terhadap istri dengan didikan ajaran yang benar dan sesuai kaidah kode etik sebagai aparatur Negara yang sama-sama bertugas demi kemuliaan dan kebenaran. Napitulu harus introspeksi diri dan berusaha menjadi suami yang lebih baik. Dia adalah pemimpin yang harus mampu menunjukan jalan kebenaran, bukan mendukung hal yang salah. Pinangki Sirna Malasari adalah sosok wanita sekaigus istri yang butuh bimbingan suami agar tidak merasa selalu benar setiap saat.

Kunjungi juga kami di www.ppwinews.com dan www.persisma.org

Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini

Comment

WARTA MENARIK LAINNYA