KOPI, Jakarta – Disaksikan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, nota kesepahaman antara DPD RI dengan PT Garuda Indonesia Tbk, resmi ditandatangani, Selasa (11/5/2021), di Kantor Pimpinan DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dilakukan oleh Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan Direktur Utama Garuda Irfan Setiaputra. Hadir dalam kesempatan itu Direktur Niaga dan Kargo Garuda Moh Rizal Pahlevi dan Deputi Administrasi Lalu Niqman Zahir.
Kerja sama tersebut meliputi diskon perjalanan, termasuk rute internasional. Selain itu juga fleksibilitas untuk mengubah jadwal penerbangan, asistensi untuk grup maupun charter, dan program harga perjalanan sesuai pagu perjalanan dinas.
LaNyalla menyambut baik kesepakatan ini. Senator asal Jawa Timur itu menilai MoU DPD RI dan Garuda akan mempermudah kerja para senator.
“Seperti diketahui, kerja senator banyak sekali. Mereka harus turun ke lapangan menyerap aspirasi daerah dan masyarakat. Kemudahan dan benefit yang diberikan Garuda akan memudahkan tugas-tugas kami,” tutur LaNyalla.
Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur itu menambahkan, pekerjaan senator juga termasuk menjalin kerja sama dengan lembaga perwakilan rakyat luar negeri. Hal tersebut membuat perwakilan DPD RI terkadang perlu melakukan kunjungan muhibah atau mengikuti forum-forum internasional.
“Namun kerja sama untuk rute internasional baru bisa dilakukan menyesuaikan kebijakan pemerintah di masa pandemi Covid-19,” jelasnya.
LaNyalla berharap kerja sama antara DPD RI dan Garuda bisa berjalan dengan lancar. “Terima kasih atas partisipasi Garuda membantu kinerja lembaga perwakilan rakyat,” ucap LaNyalla.
Sementara itu Sekjen DPD RI Rahman Hadi berharap DPD akan lebih mudah mendapatkan tiket-tiket dadakan atau urgent dengan adanya kerja sama ini. Ia juga menyebut mempercayakan perjalanan dinas kepada Garuda sebagai maskapai terbaik Indonesia.
“Dengan kerja sama ini kita berharap juga Garuda mengakomodir atau mempermudah adanya hal-hal urgent terkait kebutuhan tiket, penundaan jadwal dan lain sebagainya,” kata Rahman Hadi.(*)
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: [email protected]. Terima kasih.
Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini
Comment