by

Walikota Sibolga Periode 1974-1979 dan Walikota Terpilih Periode 2021-2025 Berbagi Cerita

KOPI, Sibolga – Pada tanggal 5 Januari 2021, bertempat di Hotel CN Darussalam Kota Sibolga, diadakan acara ramah tamah (berbagi pengalaman) dari H. Pandapotan Nasution, SH (Mantan Walikota Sibolga periode 1974 – 1979) kepada Walikota terpilih periode 2021 – 2024. Acara tersebut diselenggarakan oleh Ramlan Hosen, pemilik Hotel CN Darussalam.

Dalam acara tersebut, H. Pandapotan Nasution yang saat ini berusia 83 tahun menyampaikan pengalamannya membangun Kota Sibolga yang sudah hamper menjadi kota mati dan terancam dihapuskan otonominya. H. Pandapotan Nasution, SH.

Adalah salah satu mantan Walikota Sibolga yang masih hidup saat ini. Saat menjabat sebagai Walikota, beliau berusia 36 tahun. Usia yang tergolong muda untuk menjabat kepala daerah saat itu.

Dalam acara tersebut, beliau menggambarkan bagaimana sebuah artikel di majalah Tempo (Mei 1974) waktu itu sempat mengillustrasikan Sibolga sebagai Kota Mati yang disambar Garuda. Lebih jauh beliau menyampaikan perjalanan Kota Sibolga sejak Zaman Belanda. Penuturannya dirangkum dalam tulisan dibawah ini :

Zaman Belanda

Sibolga Kota hidup karena semua hasil seluruh Tapanuli dikirim dari Sibolga dan barang-barang masuk ke Tapanuli disalurkan dari Sibolga.
Saat itu ada Big Five Perusahaan Milik Negara. Dua Big Five menyalurkan barang-barang untuk Sibolga. Tiga Big Five mengumpulkan hasil-hasil dari Tapanuli. Bank-bank menjadi hidup. Pusat pemerintahan Tapanuli (Residen Tapanuli) berkedudukan di Sibolga.

Zaman Kemerdekaan

Sekitar tahun 1970 Big Five tidak beroperasi lagi. Barang-barang keperluan Tapanu;li keluar-masuk melalui Pelabuhan Belawan, karena saat itu jalan Sipirok dan Rantau Prapat sudah dibuka, sehingga kendaraan tidak lagi melewati Sibolga yang mengakibatkan Kota Sibolga menjadi kota mati.

Tidak ada sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan dan dikembangkan kecuali laut. Namun, untuk mengembangkan pariwisata juga tidak mungkin. Fasilitas tidak ada. Tidak ada satu hotel pun yang memenuhi syarat. Kondisi kota tidak menarik. Demikian juga sumber daya manusia karena cendekiawan Sibolga berada di perantauan.

Mental masyarakat saat itu kurang mendukung Satu-satunya yang bisa dikembangkan adalah laut melalui ikannya. Jadi saat itu Sibolga menjadi kota mati, seperti yang diberitakan oleh majalah Tempo.

April 1974, Tim Depdagri yang dipimpin oleh Jenderal AE. Manihuruk Kepala Badan Litbang Depdagri turun ke Sibolga. Setelah mengadakan penelitian, mereka berkesimpulan, Sibolga tidak sanggup menjadi daerah otonom. Otonominya harus dihapuskan dan dijadikan ibukota Kabupaten Tapanuli tengah. Wakil Gubernur Sumatera Utara Djamaluddin Tambunan menentang keputusan Tim Depdagri. Tambunan tidak setuju Kota Sibolga dihapuskan otonominya. Beliau mengatakan Sibolga mengalami mismanagement.

Beliau berkata kala itu, “Berikan kepada saya kesempatan membinanya, dan memilih Walikotanya. Apabila dalam dua tahun tidak bisa dibenahi otonominya, saya bersedia turun pangkat. Tapi, kalau saya berhasil, berikan promosi pada saya.”

Saya kemudian dipanggil wakil Gubernur Djamaluddin Tambunan. Beliau berkata: “Coba saudara ingat-ingat tahun 1969, lima tahun yang lalu di Padang Sidempuan.”

Saya jawab: “Tidak ingat lagi.” “Coba diingat lagi.” “Menurut ingatan saya Bapak berkata waktu itu: “ini bukan masa kita, suatu saat ada masa kita.”

“Betul”, katanya. “Sekarang masa itu telah tiba, saya persiapkan saudara menjadi Walikota Sibolga. Ini masih rahasia. Tidak boleh diberitahu kepada siapapun. Termasuk kepada istri. Kalau bocor, saudara yang membocorkan.”

“Sesuai Keputusan Mendagri, Kota Sibolga harus dihapuskan otonominya, karena tidak sanggup sebagai daerah otonom dan akan dijadikan ibukota Kabupaten Tapanuli Tengah”.

“Saya harap saudara membenahinya dan menghidupkan otonominya Kembali”.

Saya bertanya, “Mengapa saya ditugaskan membenahi kota mati yang otonominya akan dihapuskan?”

Jawabnya: “Saya yakin saudara mampu membenahinya, karena saudara telah pernah menjadi Sekda di Kabupaten Tapanuli Selatan dan menjadi Pengawas Keuangan di Kantor Gubernur Sumatera Utara, serta jabatan-jabatan lainnya.

Dua tahun kemudian, Kota Sibolga Pulih Kembali. Otonomi tidak jadi dihapuskan dan Djamaludin Tambunan promosi menjadi Gubernur Jambi.

Pada 19 Juni 1974 Saya dilantik oleh Djamaluddin Tambunan menjadi Walikota Sibolga. Setelah dipilih oleh DPRD secara bulat.

Kondisi Sibolga pada Bulan Juni 1974

Semua jalan berlubang. Termasuk daerah lain di Sumatera Utara, karena aspal tidak ada. Setiap hari orang datang ke kantor Walikota untuk menagih hutang. Pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Pegawai hanya beberapa orang yang bekerja. Karena banyaknya persoalan yang dihadapi, saya minta inspektorat dari Kantor Gubernur Sumatera Utara untuk memeriksa Kota Sibolga, agar diinventarisasi semua permasalahan.

Hasilnya:
Hutang Pemda Sibolga mencapai dua tahun anggaran. Hutang berserakan dimana-mana. Antara lain di:
 Toko ATK
 Pom Bensin
 Rumah Makan
 Hotel
 Toko kain
 Bengkel
 Dll.

Saya pusing tujuh keliling bagaimana mengatasinya. Lalu saya teringat kepada Jepang yang telah hancur pada perang dunia kedua setelah dibom oleh Amerika Serikat. Namun mereka tidak putus asa.

Lalu saya pergi ke Toko Buku Gunung Agung dan mendapatkan satu buku berjudul: berjudul “Jepang Jempol” yang secara ringkas berisi tentang bagaimana orang Jepang menjadikan setiap orang sebagai guru. Mereka banyak bertanya dan mempelajari pendapat orang lain. Pertanyaan pertama Hirohito kepada kabinetnya kala itu: “Apakah masih ada guru yang hidup?”.

Maka diinventarisasi semua guru. Orang-orang Jepang kemudian dikirim ke luar negeri. Ke negara-negara maju. Sepulangnya mereka dengan ilmu yang mereka dapat, dikembangkanlah Jepang menjadi negara yang kuat dan berubah menjadi raksasa ekonomi. Bahkan di bidang Ekonomi, Amerika mampu dikalahkannya. Saat ini, Amerika minta tolong kepada Jepang, supaya barang-barang elektronik dan otomotif dibatasi masuk ke Amerika agar tidak bisa bersaing.

Kuncinya, orang Jepang menjadikan semua orang sebagai guru. Jadi sebenarnya, yang menang dari Perang Dunia kedua adalah Jepang. Amerika memenangkan pertempuran sedangkan Jepang memenangkan peperangan; karena mereka mampu memetik hasil dari peperangan. Itulah ilmu yang saya pakai dalam membangun Sibolga. Saya bertanya kepada orang-orang yang saya anggap memahami masalah; demikian juga berdiskusi dengan orang-orang yang patut diajak berdiskusi.

Ketika saya berdiskusi dengan ketua DPRD D.E. Manurung, beliau berpendapat satu-satunya sumber yang bisa menghidupkan perekonomian daerah adalah menghidupkan sektor Perikanan. Jika Perikanan hidup, makan akan mengakibatkan multiplier effect yang luas. Antara lain: Pasar, angkutan, bioskop, kedai kopi, rumah makan, hotel akan hidup. Semua itu akan menambah penghasilan daerah.

Semua persoalan saya laporkan kepada Gubernur Sumatera Utara Marah Halim Harahap, seraya meminta bantuan agar hutang-hutang dapat dibantu membayarnya agar saya dapat bekerja. Marah Halim berkata, daerah itu sudah diserahkan kepada saudara, saudara tidak perlu terlalu banyak meminta petunjuk. Apa yang saudara rasa baik untuk Sibolga, laksanakan saja. Syaratnya:
 DPRD harus setuju
 Muspida harus mendukung
 Pers tidak boleh ribut.

Kalau yang tiga itu tidak berhasil, berarti kau tidak sanggup melaksanakan tugas. Saya kemudian membicarakannya dengan Ketua DPRD D.E. Manurung. Manurung berkata: Kalau DPRD dengan Muspida, saya yang menanganinya, kalau Pers Bapak yang mengatasinya. Atas dasar itulah saya mulai bertindak.

Usul ketua DPR agar perikanan dihidupkan tentu akan melibatkan pukat harimau yang pada waktu itu masih menjadi kontroversi. Saya Katakan, “Itu tidak diperbolehkan pemerintah, karena HNSI setiap hari berdemonstrasi untuk menentang Pukat Harimau. Lalu Manurung berkata: “Mana lebih Bapak utamakan, kepentingan 2000 orang atau 50.000 orang? Tidak usah kita larang pun, itu akan jalan terus, dan yang memanfaatkannya adalah pihak tertentu.

Saya lalu berangkat ke Medan untuk berdiskusi dengan Kepala Dinas Perikanan Sumatera Utara bernama Bambang Suboko. Menurut, Suboko, ini masalah penting, bukan masalah teknis. Karena ikan berkeliling dunia mengikuti arus panas. Kalau tidak ditangkap di Aceh, akan ditangkap orang di di Padang. Tidak ditangkap di Bengkulu akan ditangkap di Muncar. Dan di Muncar diizinkan Pukat Harimau. Namun, karena ini masalah politik, saya tidak berani memutuskan. Itu menurut Suboko.

Lebih lanjut menurut Suboko: “Sebenarnya untuk pantai Barat Pukat Harimau tidak jadi masalah, karena pantai terjal dan laut dalam. Tidak mungkin berbenturan dengan nelayan tradisional. Sebaliknya pantai Timur landai dan disitu bisa berbenturan dengan nelayan tradisional.”

Tidak lama berselang, Nizam Shahman, Dirjen Perikanan kala itu datang ke Sibolga dan memberikan ceramah tentang perikanan. Beliau mengatakan, ”Ikan tidak mungkin habis walaupun ditangkap dengan Pukat Harimau. Justru tenaga kita yang kita khawatirkan tidak mampu menangkapnya. Akhirnya yang menangkap ikan adalah nelayan-nelayan asing yang beroperasi di Perairan kita.

Semenjak itu, atas usaha ketua DPRD DE. Manurung, beroperasilah Pukat Harimau di Sibolga, sebagai kebijakan darurat untuk menyelamatkan Kota Sibolga dari penghapusan otonomi daerah. Kota menjadi hidup Kembali, sebagai multiplier effect. Sebelum para nelayan turun ke laut, mereka harus belanja di Pasar Onan untuk keperluan seminggu. Maka hidup lah Pasar Onan. Pulang dari melaut, mereka menonton di bioskop, maka hiduplah hiburan bioskop. Ikan-ikan hasil seleksi ditampung oleh nelayan darat untuk dijemur menjadi ikan kering, maka hiduplah nelayan darat dan hidup pula kedai kopi. Sejak Itu Kota Sibolga menjadi hidup Kembali. Pukat Harimau di Sibolga dioperasikan sebagai kebijakan darurat untuk menyelamatkan Kota.

Manajemen Sumber Daya Manusia

Pemerintah Kota terpaksa dibenahi dengan mengadakan mutasi dan reorganisasi. Dibuatlah Perda-perda baru sebagai landasan bekerja. Kepala Keuangan, Kepala Dinas Pendapatan dan Kepala Perekonomian saya bawa dari Medan. Kepala Bagian Kepegawaian juga diganti sehingga organisasi Pemerintahan berjalan dengan baik.

Dalam menata pemerintahan, saya terapkan manajemen partisipasi. Semua potensi saya kerahkan. Mulai dari ketua parpol, ketua DPR dan anggota DPR, alim ulama, tokoh masyarakat pada umumnya, pengusaha-pengusaha, pengusaha ikan dan pemuka masyarakat lainnya.

Dalam tempo dua tahun semua hutang terbayar. Tahun ketiga, baru saya mulai membangun kota Sibolga. Jalan-jalan dilebarkan. Kota diperluas. Pelabuhan dipindahkan. Pasar dipindahkan. Stadion dibangun. Mesjid Agung dibangun. Mental masyarakat dan pegawai diperbaiki dengan mewajibkan kuliah agama setiap minggu di Bioskop Tagor.

Pembangunan Pasar Sibolga

Pembangunan Pasar Swadaya seharusnya ke Sidempuan, tapi berkat kemampuan lobby, bisa dipindahkan ke Sibolga. Pelabuhan Samudra Pulau Herek dan Perusahaan Air Minum seharusnya ke Bitung Sulawesi Utara, berkat lobby dengan pemerintah pusat, akhirnya dipindahkan ke Sibolga. Pelabuhan Samudra Sibolga diresmikan oleh Menteri Perhubungan kala itu, Bapak Emil Salim.

Terminal dibangun berdampingan dengan pasar agar saling menunjang. Kenapa pembangunan pasar sifatnya swadaya? Karena pemerintah daerah tidak memiliki dana, sehingga mengupayakan kredit dari Bapindo dan penyalur BPDSU, itulah sebabnya dinamakan Pasar Swadaya. Semua pembangunan Pasar di Indonesia Ketika itu mengalami kredit macet, namun Sibolga dalam 3,5 tahun kredit terbayar kembali, atas jaminan Askrindo.

Karena kondisi ekonomi telah berjalan dengan baik, Bank-bank bertambah dan menjadi hidup kembali. Kedai-kedai kopi dan rumah makan dibina. Tahun 1979 kota sudah berjalan dengan baik. Kas Kota tidak kosong lagi. Otonomi tidak jadi dihapuskan. Dan saya kembli ke Medan, akan tetapi Kota Sibolga tetap dalam kenangan saya. Setiap hari ulang tahun kota Sibolga, saya selalu hadir.

19 Juni 1979

Saya mengorak Sila (Wiktionary Bahasa Indonesia: bangkit berdiri dan pergi) dan Kembali ke Medan. Meninggalkan kota yang sudah terbenahi. Itu adalah cerita masa lalu. Mohon maaf bila saya bernostalgia. Sekedar untuk bahan renungan.

MASA LALU TELAH BERLALU. MASA SEKARANG TERLALU SEMPIT. TIDAK SEMPAT KITA BERBUAT

Dalam perbincangan dengan penulis, Pandapotan menambahkan, kebijakan Pemerintah saat ini masih belum memperbolehkan Perikanan dengan mengoperasikan pukat harimau (trawl) dikembangkan di Sibolga. Karena itu kita harus mencari alternatif lain agar kota Sibolga tetap eksis. Menurut hemat saya, alternatif lain adalah Pariwisata. Pariwisata adalah industri tidak berasap, untuk itu kita harus kerja keras lagi dengan membenahi mental masyarakat agar bermental pariwisata. Hotel-hotel harus ditata dan memenuhi syarat sebagai hotel berbintang.

Pengelolaannya harus menggunakan manajemen Perhotelan. Pelayannya harus diambil dari Akademi Pariwisata. Souvenir daerah harus dikembangkan, demikian juga kuliner dan kesenian daerah yang sudah menjadi ciri khas daerah harus dibina dan dikembangkan kembali untuk menarik Pariwisata. Pengembangan mental Sumber Daya Manusia harus diutamakan. Pendidikan Tinggi Perikanan yang sudah ada harus dikembangkan, agar mahasiswa dari daerah lain datang untuk belajar ke Sibolga.

Tol Laut yang telah dikembangkan oleh Pemerintah harus dimanfaatkan. Letak Sibolga yang strategis, memungkinkan untuk itu. Semoga Sibolga Nauli betul-betul menjadi kenangan yang indah.

Air setitik jadikan laut, tanah segenggam jadikan gunung.
Pohon tinggi tumpuan angin, alam terkembang jadikan guru.

TERIMAKASIH. ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

Demikian Pandapotan Nasution mengakhiri perbincangan.

(Tulisan reportase oleh : Riri Nasution)

Kunjungi juga kami di www.ppwinews.com dan www.persisma.org

Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini

Comment

WARTA MENARIK LAINNYA