by

Lockdown Pulau Jawa, Mungkinkah?

Oleh: H.M. Amir Uskara, Anggota DPR RI/Ketua Fraksi PPP

KOPI, Jakarta – Pandemi makin mencekam. Mall makin sepi. Pasar makin lengang. Orang makin stres. Penambahan kasus positif makin melejit.

Pada 30 Januari 2021, kasus positif kembali mencetak rekor. Satgas Penanganan Covid-19 mencatat, Sabtu 30 Januari 2021, jumlah kasus positif mencapai 14.518 orang. Lebih tinggi dari hari sebelumnya, Jumat 29 Januari 2021, yang berjumlah 13.802 kasus. Ini rekor baru. Belum pernah terjadi sebelumnya. Sehingga per-30 Januari 2021, total kasus positif se-Indonesia mencapai 1.066.313 orang. Sedangkan pasien covid yang meninggal per-30 Januari, 29.728 orang.

Bila dibandingkan dengan data sembuh per-30 Januari (10.242 orang), jumlah tambahan kasus positif di hari yang sama lebih besar (14.518 orang). Ini artinya, jumlah penderita virus covid makin bertambah. Sementara itu, total pasien sembuh secara keseluruhan sebanyak 862.502 orang. Jauh di bawah jumlah total kasus positif yang mencapai 1.066.313.

Tentu saja, jumlah terbesar kasus positif tersebut berada di Pulau Jawa. Begitu juga klaster penularan dan spreader, niscaya ada di Jawa.

Dengan mempertimbangkan penambahan kasus positif yang terus melejit, Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof Zubairi Djoerban, meminta pemerintah membuat kebijakan tegas untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Zubairi mengusulkan diberlakukan lockdown — bukan sekadar PSBB (pembatasan sosial berskala besar) seperti selama ini. Zubairi mengusulkan karantina lockdown itu diberlakukan se-pulau Jawa. Dan lockdown itu, kata Zubairi, harus dilakukan secara konsisten. Tak ada kecuali.

Ingat akibat PSBB saat libur nasional, Natal 2020 dan tahun baru 2021, pertambahan kasus positif naik tinggi sekali. PSBB ternyata tidak efektif untuk membentengi penyebaran virus.

Menurut Guru Besar Fakultas Kedokteran UI tersebut, lockdown Pulau Jawa meniru Vietnam yang berhasil menyetop pandemi. Vietnam kini menjadi perbincangan internasional karena mampu menghentikan penyebaran virus secara signifikan. Bahkan banyak kota di Vietnam sudah membolehkan penduduknya melepaskan masker. Ini akibat Vietnam melakukan lockdown total pada wilayah-wilayah yang terdeteksi menjadi kluster penularan covid.

“Vietnam adalah contoh bagus. Vietnam, yang melakukan lockdown, kini telah memiliki kehidupan mereka kembali. Tidak lagi terkungkung aturan pandemi,” sebutnya. Sehingga dunia bisnis kembali berjalan, tambah Zubairi. Di Vietnam pemerintahnya tahu betul mana yang harus jadi prioritas dalam menangani pandemi Covid-19, tambahnya.

“Vietnam tahu betul bagaimana menetapkan prioritas. Mereka tidak mempertaruhkan kesehatan masyarakat dengan ekonomi. Karena, jika melindungi kesehatan, ya ekonomi akan mengikuti. Buktinya, Vietnam disebut sebagai negara dengan kinerja ekonomi terbaik di Asia pada 2020,” jelas Zubairi. Karena itu, usulan lockdown harus segera dipertimbangkan Presiden Joko Widodo. Terutama di Pulau Jawa yang mencatat kasus tertinggi.

Zubairi memberi alasan, lockdown Pulau Jawa lebih memberikan solusi ketimbang PSBB. Ibaratnya, PSBB itu hanya mengepel lantai rumah yang basah karena gentengnya bocor. Sedangkan lockdown, mengganti genteng bocor tadi. Jadi lockdown lebih solutif.

Persoalannya, mungkinkah lockdown Pulau Jawa yang berpenduduk dua kali negara Vietnam tersebut? Agaknya sulit. Karena Jawa adalah sentra ekonomi dan pusat pemerintahan di Indonesia. Jika lockdown Jawa, timbul banyak sekali masalah. Pusat akan sulit mengatasinya.

Hal yang paling mungkin adalah lockdown klaster-klaster penyebaran virus yang sudah teridentifikasi. Misalnya, sebagian kampung atau kawasan tertentu perkotaan di Jawa. Termasuk perkantoran dan perumahan di suatu wilayah.

Lockdown di lokasi-lokasi semacam itu memungkinkan, meski dilakukan sangat disiplin dan ketat. Aparat keamanan, perangkat kelurahan, RT/RW, dan masyarakat bisa diperbantukan untuk mengawasi lockdown tadi. Ini artinya, lockdown tersebut hanya berlaku untuk wilayah-wilayah tertentu saja. Tidak menyeluruh se-pulau Jawa.

Dalam hal ini, Satgas Penanggulangan covid bisa menentukan wilayah mana saja yang patut dilockdown. Mengikuti perumpamaan Prof. Zubairi, jika lantai rumah itu basah karena gentengnya bocor, maka tak perlu mengganti atau memperbaiki semua genteng. Cukup genteng yang pecah saja yang diganti atau ditambal sampai rapat.

______________

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: [email protected]. Terima kasih.

Kunjungi juga kami di www.ppwinews.com dan www.persisma.org

Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini

Comment

WARTA MENARIK LAINNYA