by

Politik Uang, Harapan Kelam Menyakiti Martabat

KOPI, Purbalingga – Entah karena kebiasaan masa lalu dalam tradisi ketika Pemilu berlangsung, masih saja terdapat bakal calon legislatif gemar membagikan amplop untuk warga calon pemilih. Sampai sekarang, kebiasaan bernama politik uang tersebut masih menjadi penantian masyarakat menjelang pesta demokrasi untuk mendulang untung.

Politik uang memang dikenal sebagai suatu sumbangsih yang dilakukan oleh seseorang dalam konteks ‘menyukseskan paksa‘ pelaksanaan Pemilu bagi kepentingan tertentu. Politik amplop wajarnya menjadi niat dalam upaya membeli suara rakyat.

Menjelang perhelatan Pilkada 2020 ini saja, saya temui beberapa pertanyaan menohok langsung dari mulut masyarakat ketika membagikan Undangan kepada pemilih agenda coblosan Kepala Daerah (Pilkada), Rabu 9 Desember 2020.

Salah satunya adalah ungkapan mengenai harapan adanya sogokan uang bersamaan dengan kedatangan surat undangan. Begini kata mereka, “ mas, loh kok undangan saja. Mana itunya (amplop) ? “

Biasanya bentuk politik uang tidak serta merta soal uang saja, kesempatan itu juga bisa diwujudkan dalam pemberian bingkisan berupa paket sembako. Tujuannya bukan lain untuk tujuan menarik simpati rakyat.

Kemudian yang sangat memprihatinkan, masih ada juga dari sekian warga yang mengancam akan memilih golput apabila tidak juga disuguhi insentif dari calon yang berseturu di panggung Pilkada. Katanya, siapapun akan mereka berikan suara apabila ada itikad semacam itu.

Politik uang merendahkan martabat

Meskipun dilakukan tanpa paksaan, politik uang secara halus sangat merendahkan martabat rakyat dan pada akhirnya menunjukan kemencengan hak, bahwasannya politik uang menghambat terlaksanakannya kebebasan dalam memilih.

Ditambah keinginan masyarakat untuk leluasa meraih keuntungan dari bakal calon legislatif semakin membuat jatuh harga diri demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan dalam menentukan pilihan.

Pada konsepsi teori, perwujudan HAM dalam UUD 1945 pasal 28E ayat 2 ikut serta tercoreng. Pasalnya, setiap orang berhak atas kebebasan  meyakini  kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan  hati  nuraninya tidak bisa terimplementasi dengan sempurna.   

Praktik kampanye hitam semacam politik uang membuat partai politik atau calon legislatif dengan mudahnya membungkus hak pilih rakyat dengan nominal tak seberapa. Jumlah uang tak seberapa yang diterima tidak akan bisa mencukupi si penerima dalam kehidupan 5 tahun kedepan.

Namun masalah lain lebih kompleks muncul terlebih ketika bakal calon nantinya mampu meraih kursi di pemerintahan. Dimana saat rasa serakah muncul dalam diri mereka, sehingga kekuasaan bisa menjadi alat untuk memakan hak rakyat selama menjabat.

Jika politik uang akan terus memilik eksistensi panjang di tanah air, bisa diprediksi semakin menghancurkan martabat demokrasi, bahkan sangat mungkin pesta politik berubah menjadi ajang politik kepentingan segelintir oknum untuk menguasi ranah vital negara. Contohnya kekuasaan, dan kekayaan negara. 

*Penulis adalah mahasiswa pendidikan pancasila dan kewarganegaraan

Kunjungi juga kami di www.ppwinews.com dan www.persisma.org

Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini

Comment

WARTA MENARIK LAINNYA