by

Wawako: Pemukiman Ekonomi Masyarakat Harus Berbasis Pemberdayaan

KOPI, Lubuklinggau – Wakil Wali Kota Lubuklinggau, H Sulaiman Kohar memimpin rapat bertajuk penguatan kelembagaan tim koordinasi penanggulangam kemiskinan (TKPK) Kota Lubuklinggau yang dilaksanakan di ruang rapat BKAD Kota Lubuklinggau, Rabu (18/11/2020).

Dalam arahannya, Wakil Wali Kota menyampaikan di masa pandemi saat ini telah memperlambat ekonomi dunia secara masif dan signifikan. Termasuk terhadap perekonomian Indonesia pada umumnya dan Kota Lubuklinggau pada khususnya.

“Tugas pemerintah adalah memastikan ketersediaan bahan pokok yang cukup dan memadai untuk kebutuhan masyarakat. Untuk itu, pemerintah kota Lubuklinggau telah mengalokasikan dana untuk penanganan dampak covid-19 berupa bantuan sembako,” katanya.

Kembali kepada subtansi TKPK Kota Lubuklinggau, lanjut Sulaiman Kohar, bahwa TKPK mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.

“Dampak pandemi ini, tentunya mempengaruhi kondisi makro ekonomi Kota Lubuklinggau, peningkatan pengangguran, dan kemiskinan. Untuk itu perlu strategi pemulihan yang dapat langsung dirasakan masyarakat yang misalnya berbasis pemberdayaan masyarakat,” jelas Wawako.

Dia berharap, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2021 harus memperhatikan program dan kegiatan unggulan atau inovasi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.

“Diharapkan dijabarkan dengan baik sehingga percepatan penangguoangan kemiskinan di Kota Lubuklinggau terwujud,” harapnya.

Sementara, Kepala BPS Lubuklinggau, Eka Yuliani menyebutkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat sangat mempengaruhi angka kemiskinan. Jumlah masyarakat yang putus sekolah setiap jenjangnya.

“Artinya, cukup banyak juga yang putus sekolah di level SD dan SMP. Tingkat pendidikan semakin tinggi, kehidupannya semakin baik.

Dijabarkannya lagi, dari penduduk miskin kota Lubuklinggau , 35 persen lebih yang tidak bekerja. Sementara persentase pengeluaran perkapitan untuk makanan

Mencapai 59 persen. “Tingkat inflasi di Kota Lubuklinggau cukup terkendali,” kata dia.

Kemudian untuk status kemiskinan Kota Lubuklinggau, sangat miskin sebanyak 4,83 persen, miskin 8,12 persen, hampir miskin 10,01 persen, rentan miskin lainnya 13,98 persen dan tidak miskin sebanya 63,06 persen. Sementara untuk pendidikan yang di tamatkan yakni tingkat SD sebesar 20,85 persen, SD/SLTP sebesar 56,87 persen dan SLTA 22,28 persen.(*)

______________

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: [email protected]. Terima kasih.

Kunjungi juga kami di www.ppwinews.com dan www.persisma.org

Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini

Comment

WARTA MENARIK LAINNYA