by

Tebet, Megamendung, dan Petamburan

Oleh: Dr. H.M. Amir Uskara, M.Kes, Pengamat Ekonomi dan Kesehatan/Anggota DPR RI Fraksi PPP

KOPI, Jakarta – Pandemi corona makin liar. Jika sebelumnya cluster penyebaran corona menyeruak di rumah sakit, perkantoran, sekolah, pesantren, perumahan, restoran, dan RT/RW — kini tengah ramai penyebaran covid di pesta walimah (walimatul urs/mantenan) dan ceramah agama.

Kedua hal terakhir ini terangkat ke permukaan setelah muncul “kasus kerumunan” di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sebelum itu, ada juga kasus kerumunan massa saat maulid Nabi Muhammad di Tebet Jaksel dan Mega Mendung, Kabupaten Bogor. Ketiganya saling terkait.

Pertama, kasus Petamburan. Ini berkaitan dengan acara mantenan putri Habib Rizieq Shihab (HRS), ketua FPI (Front Pembela Islam) 14 Novemver 2020 di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tamu yang hadir jumlahnya ribuan orang — bahkan ada yang memperkirakan sepuluh ribuan orang.

Yang jadi masalah, “kerumunan orang-orang” itu sebagian tak mematuhi protokol kesehatan (Prokes). Mereka tak memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak (social distancing). Padahal Jakarta sedang dalam kondisi PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

Kedua, kerumunan massa pada acara Maulid Nabi di Tebet (13/11) yang juga dihadiri HRS. Kerumunan massanya lebih banyak dari yang di Petamburan. Masalahnya lagi-lagi, penguunjungnya sebagian besar tidak mematuhi protokol kesehatan.

Ketiga, kasus maulid nabi di Megamendung, Bogor. Ini pun terjadi tanggal 13 November 2020. Usai maulid nabi di Tebet, Jaksel, HRS langsung ke Megamendung, Bogor. Yang hadir banyak sekali, ribuan orang. Lagi-lagi para hadirin sebagian tidak mematuhi Prokes.

HRS, sengaja atau tidak, telah mengumpulkan massa di tengah pandemi corona. Setelah ‘penjemputan’ di Bandara Soetta Selasa 10 November 2020, imam besar Front Pembela Islam (FPI) ini, berceramah di acara maulid nabi di Tebet dan Megamebdung, Bogor (13/11/2020). HRS juga berencana menggelar tablig akbar di sejumlah provinsi dalam rangka konsolidasi ‘revolusi akhlak’ yang digagasnya. Jika hal itu terjadi, ancaman ledakan kasus COVID-19 nyaris tak terhindarkan.

HRS memang secara terbuka mengundang orang-orang untuk berkerumun di komunitasnya. “Kami ajak semua umat untuk koordinasi dan konsolidasi untuk revolusi akhlak,” kata Rizieq dalam maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, Jakarta, Minggu (15/11/2020).

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, dalam konferensi pers Senin (23/11/020), menyatakan penyesalannya atas pelanggaran protokol kesehatan secara masif saat dan usai kepulangan HRS di Jakarta. HRS selama sekitar 3,5 tahun “menetap” di Saudi Arabia. Pelanggaran Prokes tersebut sangat berbahaya. Apalagi terjadi secara massal. Karena akan menyebabkan penularan covid tidak terkendali. Itulah sebabnya Mahfud memperingatkan seluruh kepala daerah dan aparat keamanan untuk menindak tegas aksi pengumpulan massa dalam skala besar. Mahfud pun meminta tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan contoh yang baik dalam mencegah penularan COVID-19.

“Kepada aparat keamanan, pemerintah meminta untuk tidak ragu dan bertindak tegas, dalam memastikan protokol kesehatan dapat dipatuhi dengan baik. Pemerintah juga akan memberikan sanksi kepada aparat keamanan yang tidak mampu bertindak tegas dalam memastikan terlaksananya protokol kesehatan,” kata Mahfud.

Anehnya HRS tak peduli dengan imbauan pemerintah. Ia malah menyatakan akan melawan setiap usaha menghalangi acara tersebut. “Jangan coba-coba ada pihak yang menghalangi tablig akbar kami atau menghalangi konsolidasi kami,” katanya. “Kali ini kami tidak akan menoleransi siapa pun yang menghalangi.” Ujar HRS.

Buntut kasus kerumunan massa saat penjemputan HRS di bandara Soetta; kerumunan massa saat peringatan maulid nabi di Tebet dan Megamendung; dan pernikahan Najwa Shihab putri HRS, dua Kapolda dicopot. Pertama Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi. Keduanya dianggap lalai dalam menegakkan protokol kesehatan di tengah upaya Polri membangun Kepercayaan publik. Kapolda penggantinya, Irjen Mohamad Fadil Imran (Metro Jaya) langsung menyelidiki kasus kerumunan di Petamburan dan Tebet. Sedangkan Kapolda baru Jabar Irjen Ahmad Dofiri menyelidiki kasus kerumunan di Megamendung, Bogor. Ini untuk penegakan hukum terkait pandemi corona. Sekaligus menepis isu bahwa negara kalah menghadapi
pelanggar hukum massal tersebut.

Semua bentuk kerumunan di atas, ternyata dampaknya cukup mencemaskan publik. Kerumunan di Tebet, misalnya, menyebabkan 5 orang terdeteksi positif covid dari 97 orang yg diselidiki sampai 20 November. Ini artinya, lebih dari 5 persen sampel positif. Padahal jumlah orang yg hadir dalam acara maulid nabi di Tebet itu ribuan orang. Mereka berasal dari mana-mana. Dan tak ada catatan untuk di-tracing.

Sementara itu, data Jumat sore 20 November, hasil swab antigen untuk Megamendung usai maulid Nabi, adalah 20 positif covid dari 559 orang yang dites, kata Doni Monrdo, Ketua Satgas Covid Nasional. Ini artinya, dari sampel tersebut yang terpapar covid 3,6 persen. Sedangkan di Petamburan, yang terpapar covid sampai 22 November 2020 mencapai 30 orang.

Dari berita disebutkan jumlah hadirin di tiga acara yang dihadiri HRS tersebut mencapai ribuan orang. Bahkan konon puluhan ribu. Dengan demikian, jika test itu berlanjut, niscaya jumlah yang positif covid makin banyak lagi.

Betul, munculnya tiga cluster peyebaran covid di Tebet, Megamendung, dan Petamburan di atas, secara kuantitatif, sangat kecil dibandingkan merebaknya cluster secara nasional dan jumlah kasus positif harian seluruh negeri. Tapi bila dilihat pengaruhnya, munculnya tiga cluster tersebut berdampak sosial sangat besar.

Kenapa? Kasus tiga cluster itu, sepertinya menggambarkan, betapa sebagian umat Islam — penduduk mayoritas negara Indonesia — masih menganggap remeh pandemi covid yang telah meruntuhkan ekonomi dunia dan menimbulkan kecemasan manusia sejagad itu. Mereka lupa, bahwa satu orang yang positif corona, selama inkubasi bisa menularkan covid — jika tanpa karantina — kepada sedikitnya 36 orang. Bisa lebih kalau mobilitas orang positif covid itu tinggi. Bayangkan, berapa banyak orang tertular dampak penularan covid yang ditimbulkan dari puluhan ribu orang yang tak peduli pandemi sejak penjemputan HRS di bandara? Lalu pengumpulan massa di Tebet, Megamendung, dan Petamburan?

Berikutnya, betapa sulitnya tracing terhadap massa yang berkerumun di tiga tempat tersebut. Mereka berasal dari mana-mana dan tidak tercatat. Ini akan menyulitkan satgas untuk memetakan penyebaran kasus positif akibat kerumunan tadi. Juga menyulitkan satgas covid untuk melacaknya.

Satu hal lagi yang sangat merisaukan, masyarakat melihat contoh pengabaian Prokes sekaligus hukum — di tiga titik cluster itu, seakan-akan tak ada pandemi. Hal terakhir inilah yang membuat para relawan yang membantu satgas covid gusar. Karena usahanya untuk menyadarkan masyarakat terhadap bahaya covid selama 8 bulan sejak April (saat pandemi diumumkan menerpa Indonesia), terasa sia-sia. Padahal mereka, 30-an ribu relawan, berjuang siang malam tanpa bayaran, membantu pemerintah menyadarkan masyarakat akan bahaya covid. Tiga kasus di atas menyebabkan relawan frustrasi. Sebagian dari mereka sampai mengundurkan diri sebagai relawan. Karena merasa sia-sia kerja kerasnya.

Saat ini, ujung November 2020, belum ada tanda-tanda penurunan tingkat pandemi di Indonesia. Bahkan jumlah kasus positif terus bertambah. Kini jumlahnya sudah melebihi setengah juta orang. Jelas ini sangat mencemaskan. Jika semua pihak tidak kerjasama mengatasi pandemi, kondisinya akan makin gawat. Karena itu, tak ada jalan lain, pemerintah dan rakyat harus kerjasama untuk mengatasi pandemi secara serius dan disiplin. Tanpa kompromi. (*)

Kunjungi juga kami di www.ppwinews.com dan www.persisma.org

Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini

Comment

WARTA MENARIK LAINNYA