by

Demokrat Sulbar Tolak UU Ciptaker

KOPI,Mamuju – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sulawesi Barat Syamsul Samad menegaskan bahwa fraksinya menolak Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang telah disetujui menjadi Undang-Undang, dan diputuskan oleh DPR RI dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Senin 5/10/2020 yang baru lalu.

Berdasarkan argumentasi tersebut, Fraksi Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Barat menolak dengan tegas RUU Cipta Kerja, sebagai respon atas unjuk rasa yang digelar ratusan massa dari elemen Mahasiswa dan buruh di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Barat Jalan Abd Malik Pattana Endeng, Rangas, Mamuju. ( 7 Oktober 2020 ).

” Kami dengan tegas menolak, seperti yang ditunjukkan Anggota DPR RI Fraksi Demokrat yang Waklout saat sidang paripurna DPR berlangsung ‘ Kata Pa Syamsul Samad,

” Pembahasan RUU Ciptaker momentnya tidak tepat ditengah wabah pandemi corona, harusnya pemerintah fokus dulu menangani covid-19, namun faktanya tetap dipaksakan ” Ujar Pa Syamsul Samad.

Sementara itu Sekertaris DPD Partai Demokreat Provinsi Sulawesi Barat A. Wahab Abdy yang ditemui di Sekertariat DPD yang terletak di Jln. Mamuju kepada pewarta Indonesia mengungkapkan tanggapannya mengenai pengesahan RUU Ciptaker

” Kami nilai banyak hal yang perlu dibahas secara komprenhensif sebelum diputuskan agar tidak berat sebelah dan tercipta lapangan kerja yang kondusif yang berpihak pada masyuarakat utamanya kaum buruh dan pekerja di Indonesia ” Ujarnya kepada awak media.

Sebagaimana kita ketahui bersama dari 9 fraksi DPR, 6 fraksi menyetujui RUU Cipta Kerja, 1 fraksi, yaitu PAN, menyetujui dengan catatan, sementara 2 fraksi, yaitu Demokrat dan PKS, menyatakan menolak RUU Cipta Kerja.

Hal inilah yang memicu Aksi Demo buruh diberbagai Daerah Di Indonesia. Di Mamuju Provinsi Sulawesi Barat sejumlah kelompok Mahasiswa dan Buruh mendatangi Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat, dan melakukan Unjuk rasa di halaman gedung DPRD Sulbar.

” Aksi demo yang dilakukan Oleh Mahasiswa dan Buruh di Mamuju untuk merespons RUU Cipta Kerja yang disahkan menjadi undang-undang di sidang paripurna pada Senin (5/10/2020). DPD Partai Demokrat Sulbar dengan tegas menolak RUU Cipta Kerja sebagai bentuk protes atas disahkannya UU Cipta Kerja, seharusnya prioritas negara saat ini adalah mengatasi pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi” Kata Wahab Abdy mengakhiri pertemuannya.***

Comment

WARTA MENARIK LAINNYA