by

HIJRAH DEMOKRASI TERGANJAL ANARKHI: Tantangan Perubahan Politik di Negara-negara Islam

Review Buku Denny JA: Jalan Demokrasi dan Kebebasan Untuk Dunia Muslim

Oleh: Sri Yunanto M.Si, Ph.D

KOPI, Jakarta – Hancurnya komunisme pada akhir Perang Dingin (Cold War) menimbulkan harapan atau spekulasi di kalangan muslim dan non-muslim, terutama negara-negara yang sudang menganut sistem demokrasi liberal. Mereka berharap kemenangan demokrasi atas komunisme pada Perang Dingin akan memberikan pengaruh atau tetesan demokratisasi kepada Dunia Islam.

Saya melihat hadirnya Buku Jalan Demokrasi & Kebebasan Untuk Dunia Muslim: Indonesia Sebagai Model ? karya Denny JA ini merupakan wakil atau ekstensi dari harapan ini. Kehadiran buku ini tentulah patut mendapatkan apresiasi dan pujian, karena buku ini menambah referensi penting dalam memahami perdebatan dalam kompatibilitas antara Islam dan Demokrasi.

Dari sisi metodologis, buku ini juga tidak kalah menariknya. Sementara kebanyakan buku-buku yang ditulis sebelumnya membahas diskursus hubungan Islam dan demokrasi dari perspektif teologis dan teoritis, buku ini menggali hubungan keduanya dari koridor empirik yang menggunakakn meta-kuantitaf yang berbasis survei sebagai tulang punggung (backbone) analisis.

Distingsi ini tidak lepas dari jati diri penulisnya Denny JA yang selama ini dikenal sebagai seorang konsultan survei mendirikan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) .

Dengan mentode analisa meta-kuantitatif argumentatif, Denny JA mencoba menggali dinamika demokratisasi yang sudah, sedang, dan terus akan berjalan di negara-negara muslim. Sebagai seorang pakar survei, dalam buku ini Denny JA terlihat piawai merangkai temuan lembaga-lembaga survei raksasa seperti Pew Research Center, Gallup, dan Economist Intelligence Unit untuk mendukung tesisnya dan memberikan harapan terjadinya demokratisasi di dunia Islam.

Kalangan Islam moderat atau liberal dan penganut demokrasi liberal harus bersabar dan menahan diri untuk tidak kecewa dengan temuan survei yang dilakukan Economic Intelligence Unit (EIU) yang menjadi point of departure analisa buku ini.

Survei itu menyimpulkan bahwa dari 50 negara muslim yang di survei tidak ada yang mendapatkan nilai A. Artinya tidak ada negara muslim yang masuk dalam kategori demokrasi yang matang (full democracy), hanya 3 negara muslim berada pada posisi setengah matang (flawed democracy), 17 negara masih menggunakan rezim campuran (hybrid), dan 30 negara atau mayoritas berada pada kasta otoritarianisme, atau level yang paling rendah.

Muslim Indonesia yang sudah memutuskan negara ini menggunakan sistem demokrasi (republic) sejak kemerdekaannya boleh berbangga karena berada pada kasta tertinggi (flawed democracy) di antara negara muslim bersama Malaysia dan Tunisia yang berada satu grup tetapi lebih tinggi skornya dari Indonesia.

Maka dapat dipahami kalau penulis ini mengusulkan Indonesia sebagai model demokratisasi di negara Islam.

Demokratisasi Terganjal Anarki dan Tribalisme

Benarkah 60 atau 50 negara Islam ini akan bergerak menuju demokratisasi? Apakah tujuan akhir dari demokratisasi yang berproses di negara-negara muslim ini adalah demokrasi liberal?

Jika pertanyaan di atas ditanyakan kepada penulis buku ini, maka jawabannya adalah iya. Penulis buku ini meyakinkan bahwa dunia muslim perlu mempertimbangkan hijrah untuk memeluk jalan demokrasi dan kebebasan. Ia meyakini bahwa jalan ini akan membawa kebahagiaan multi dimensional. Pilihan demokratisasi dan kebebasan sebagai keharusan bagi negara yang sudah mampu, walaupun realitasnya fenomena yang masih terjadi di wilayah muslim ini belum mengarah kesana? (hal 27).

Bahkan penulis meyakini bahwa demokrasi dan kebebasan merupakan pre-requisite avenue untuk mencapai prinsip-prinsip Al-Quran dengan indikator yang dirumuskan oleh Hossein Askari dalam Islamicity Index. Sayangnya 20 negara yang menduduki ranking tertinggi yang menerapkan prinsip-prinsip Islam bukanlah negara Islam.

Lagi-lagi kasta tertinggi dipegang oleh negara-negara Barat. Pertanyaan kita adalah, mengapa bukan negara-negara di Timur Tengah yang mempunyai ranking tinggi dalam penerapkan prinsip-prinsip Islam?

Jika kita tengok fenomena yang terjadi negara-negara Timur Tengah pasca Perang Dingin, justru yang terjadi adalah fenomena yang berlawanan dengan arah demokratisasi. Berakhirnya Perang Dingin membawa dunia Islam terutama di kawasan Timur Tengah kepada situasi anarki dan menjauhkannya dari demokrasi. Anarki itu muncul dalam dua fenomena.

Pertama, munculnya kaum fundametalis Islam yang menghidupkan kembali politik Islam yang sebagiannya termanifestasi dalam terorisme dengan membawa simbol Islam. Al Qaeda, Islamic State Of Iraq and Syam (ISIS) dan kelompok-kelompok afiliasinya dengan menggunakan nama dan Simbol Islam menggunakan cara-cara teror untuk mencapai tujuan yang mereka anggap Islamis.

Ideologi yang ingin menghancurkan demokrasi ini memberikan dampak ketakutan bukan hanya kepada negara di Timur Tengah dan dunia Islam, tetapi juga kepada masyarakat di dunia. Sekalipun dilakukan oleh sekelompok kecil umat Islam, gema ketakutan yang dimagnifikasi oleh kebebasan media, meyakinkan kepada publik bahwa Islam seakan-akan menjadi musuh demokrasi dan perdamaian. Masyarakat Islam seakan-akan menjauh dari demokrasi.

Kedua, bersamaan dengan aksi terorisme, muncul fenomena Arab Spring yang terjadi di negara-negara Islam di Timur Tengah. Fenomena ini sebagian berhasil menumbangkan penguasa otoriter seperti Sadam Husein di Iraq, Moamar Qaddafi di Libya, dan juga Husni Mubarak di Mesir.

Gerakan yang bercampur aduk dengan terorisme ini juga masih berlangsung di Suriah yang harus menyelesaikan negosiasi dengan kelompok pemberontak walaupun ISIS melemah. Arab Spring yang diharapkan menjadi milestone demokratisasi di Timur Tengah justru berubah menjadi anarki. Arab Spring tidak menyentuh kerajaan-kerajaan atau kesultanan kaya di bawah koalisi negara-negara teluk di bawah kepemimpinan Arab Saudi yang selama ini menjadi sekutu Amerika dan Barat.

Selain itu, Arab Spring yang di diwarnai dengan kekerasan dan konflik yang akhirnya mengembalikan kekuasaan militer otoriter yang baru seperti yang terjadi di Mesir dan Tunisia.

Dalam style yang berbeda juga terjadi di Turki dibawah Recep Tayyib Erdogan. Di luar itu konflik dan kekerasan juga masih berlangsung di Yaman antara kelompok Mansur Hadi yang didukung Arab Saudi dan Kelompok Houti yang secara diam-diam didukung Iran.

Kompleksitas Socio Historis

Di sebagian negara Islam demokrasi memang telah diadopsi menjadi sistem politik, sementara di negara-negara Timur Tengah demokrasi tampaknya menjadi barang baru karena negara-negara ini dibangun di atas fondasi kesukuan (ashabiyah atau tribalisme) yang jauh dari budaya demokrasi.

Kompleksitas socio historis ini kemudian melahirkan heteroginitas sistem politik. Sebagian besar negara-negara Islam di Timur Tengah berbentuk kerajaan (mamlakah) atau kesultanan (sulthaniah), sebagian berbentuk republik (jumhuriyah), Iran dengan mazhab Shiahnya mengambil bentuk keimaman teokratis (imamah).

Heterogintias ini memengaruhi derajat demokratisasi negara-negara itu.

Buku ini memang tidak mengkaji secara mendalam tentang kompleksitas latar belakang socio historis dan heteroginitas sistem politiknya yang bisa jadi akan lebih menjelaskan derajat penerimaan negara-negara itu terhadap demokrasi dan liberalisasi.

Akankah Mimpi Demokratisasi di Negara-negara Islam Menjadi Kenyataan?

Negara-negara Islam yang mempunyai sistem politik yang heterogen itu memang tidak bisa diletakkan dalam satu keranjang analisis. Negara-negara yang sudah menganut sistem demokrasi seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, dan beberapa negara di Afrika akan mempunyai potensi meningkatnya demokratiasi yang lebih besar.

Kelas menengah di negara-negara ini sebagaimana diyakini oleh penulis buku ini akan memainkan peran yang penting dan motor terjadinya demokratisasi dan liberalisasi.

Tetapi harapan akan terjadinya gelombang demokratisasi dan liberalisasi tampaknya lebih sulit diharapkan menjadi kenyataan di negara-negara Islam yang mempunyai sistem kerajaan, kesultanan konservatif tetapi dengan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang tinggi.

Selain Brunei, sebagian negara-negara kerajaan atau kesultanan itu berada di wilayah Timur Tengah. Kerajaan dan kesultanan ini tidak mengalami guncangan-guncangan yang berarti yang menuntut perubahan mendasar dalam sistem politiknya selama terjadinya Arab Spring.

Di negara-negara itu, rakyat termasuk kelas menengah sudah masuk dalam “comfort zone” dan mungkin tidak memerlukan demokrasi dan liberalisasi. Selain itu peran negara yang otoriter dan kuat berhasil mempertahankan tingkat kesejahteraan dan menekan setiap embrio yang menginginkan perubahan politik yang membahayakan kekuasan elite penguasa yang juga didukung oleh Amerika dan Barat.

Dalam aspek tertentu negara-negara ini hampir mirip dengan China dan Singapura, di mana tingkat kesejahteraan masyarakat dan kuatnya negara tidak membuka kesempatan munculnya gerakan yang akan melakukan perubahan yang besar dan mendasar dalam sistem politik.

Kerajaan-kerajaan kaya di Timur Tengah bukanlah Imperium Uni Sovyet yang secara damai dan senyap melakukan demokratisasi yang kemudian membubarkan salah satu adi daya pada masa Perang Dingin itu. Kompleksitas historis dan tingkat kemakmuran atau kesejahteraan menjadi faktor utama perbedaan tersebut.

Budaya politik yang bertumpu pada tribalisme dan kompleksitas socio historis menyebabkan negara-negara ini terkunci dalam kekerasan dan potensi konflik baru. Demokratisasi yang mensyaratkan perdamaian, negosiasi dan konsensus masih dihantui oleh ketegangan dan konflik. Rivalitas antara negara yang mayoritas berpendudk

Sunni dan Shiah yang dimotori oleh Arab Saudi dan Iran yang perang proxy-nya berlangsung di Yaman, persoalan bangsa Kurdi yang masih berjuang menuntut hak-hak politiknya di Turki, Iraq, Suriah, dan Iran adalah agenda yang menjadi tantangan demokratisasi di Timur Tengah.

Namun demikian, para pejuang demokrasi liberal memang tidak boleh putus asa. Optimisme akan meluasnya demokratisasi di seluruh dunia, termasuk di negara-negara Islam harus terus dihidupkan, sebagaimana secara provokatif argumentatif dikobarkan oleh Denny JA, penulis buku ini. (*)

Drs. Sri Yunanto M.Si, Ph.D, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) dan Dosen Pascasarjana Studi Timur Tengah dan Islam , Sekolah Kajian Strategi dan Global (SKSG), Universitas Indonesia (UI)

Buku Denny JA: Jalan Demokrasi dan Kebebasan Untuk Dunia Muslim, dapat dibaca dan diupload dengan mengklik link: https://www.facebook.com/groups/970024043185698/permalink/1324597131061719/

Comment

WARTA MENARIK LAINNYA