KOPI, Jakarta – Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau terus berupaya meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat. Salah satunya ditunjukkan dengan penandatanganan komitmen penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) oleh Wakil Wali Kota Lubuklinggau, H Sulaiman Kohar di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Jakarta, Selasa (10/03/2020).
Penandatanganan yang dilakukan oleh 48 kepala daerah se-Indonesia itu disaksikan langsung Menteri PAN RB, Tjahjo Kumolo. Dalam sambutannya, Tjahjo mengatakan, MPP merupakan inovasi sekaligus langkah strategis dalam perbaikan dan pelayanan publik yang dikombinasikan dengan penggunaan teknologi informasi.
Ia mengapresiasi Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN RB, Diah Natalisa yang terus mengembangkan MPP ke 48 daerah di Indonesia. Ke depan, ia meminta agar MPP ini dapat dikembangkan di 514 kabupaten dan kota, meski saat ini yang sudah menerapkan baru 24 daerah saja.
Tjahjo berharap, dengan adanya MPP ini dapat mempermudah perizinan, serta sesuai dengan prinsipnya agar seluruh instansi pusat dan daerah, serta ASN yang memang bertugas melayani masyarakat terus berinovasi. MPP juga menjadi solusi terhadap anggapan pelayanan pemerintah pusat dan daerah itu lama, berbelit-belit, dan tidak transparan. Menurutnya, hal itulah yang harus diperbaiki supaya lebih optimal.
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: [email protected]. Terima kasih.
Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini
Comment