by

Pancasila dan Islam

Keputusan NU menerima Pancasila adalah hal yang luar biasa. Bagi Bung Karno — sebagai Presiden RI dan penggagas Pancasila — dukungsn NU yang massanya sangat banyak menambah kekuatan politiknya untuk menggolkan Pancasila sebagai landasan dan ideologi negara. Setelah melalui lobi-lobi yang panjang, akhirnya wakil- wakil Islam di PPKI mau menerima Pancasila. Bahkan melalui lobi yang alot, Prof. Kasman Singodimedjo yang nota bene mewakili Muhammadiyah akhirnya setuju dengan preambule UUD 45 tanpa tujuh kata yang membuat sidang deadlock berkali-kali. Preambule UUD 45 adalah batang tubuh Pancasila yang tidak bisa dipisah-pisahkan.

Tujuh kata tersebut berbunyi: Ketuhanan dengan mewajibkan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tujuh kata ini sebelumya menjadi “batu sandungan” yang mengganjal pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Umat Islam yang mayoritas dan berjasa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, sebagian wakilnya di PPKI memaksakan agar tujuh kata harus ada dalam preambule.

Di pihak lain, wakil wakil non-Islam di PPKI mengancam akan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia jika tujuh kata itu dimasukkan dalam mukadimah UUD 45. Mukadimah atau preambule tersebut adalah tafsir Pancasila yang tak bisa dipisah-pisahkan dengan batang tubuh Pancasila dan UUD 45.

Demi kesatuan dan persatuan bangsa dan negara; demi terwujudnya NKRI, wakil-wakil Islam kemudian menerima keberatan wakil-wakil non-Islam dari Indonesia Timur tersebut. Akhirnya PPKI pun sepakat Pancasila dan UUD 1945 disahkan sebagai dasar dan landasan berbangsa dan bernegara. Tanpa tujuh kata.

Dari uraian tersebut, jelas Pancasila dan Islam tidak bisa dipisahkan. Begitu juga Pancasila dan agama-agama lain. Demi NKRI, wakil-wakil Islam di PPKI menerima Pancasila dengan preambule tanpa tujuh kata. Ini sebuah kesepakatan madaniyah yang menjadikan Pancasila seperti Piagam Madinah.

Kita ingat dalam sejarah pembentukan Piagam Madinah — demi kesatuan dan persatuan “Negara Madinah” — Nabi Muhammad membuat traktat yang menyetarakan hak dan kewajiban yang sama untuk penduduk Madinah. Kata ummah atau ummat dalam Piagam Madinah adalah sebutan untuk warga negara Madinah tanpa melihat suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Piagam Madinah adalah traktat HAM pertama di dunia, yang saat itu sangat maju — jauh lebih maju dibanding traktat serupa di Eropa.

Bawang Tunggal Madu (https://www.tokopedia.com/madubaduy)
______________

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: redaksi@pewarta-indonesia.com. Terima kasih.

Kunjungi juga kami di www.ppwinews.com dan www.persisma.org

Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini

Comment

WARTA MENARIK LAINNYA