KOPI, Pagaralam – Guna memaksimalkan kinerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Pagaralam, Walikota Alpian Maskoni, SH melantik dan mengambil sumpah 219 pejabat baru. Hal itu dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, Jum’at (10/1/2010) bertempat di Gedung Serba Guna SD Model Gunung Gare.
Para pejabat yang baru dilantik meliputi pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, pejabat fungsional dan kepala sekolah.
Disampaikan Walikota, dalam periode kepemimpinan sebuah pemerintahan, mutasi, rotasi dan promosi merupakan hal yang lumrah terjadi. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencari formulasi yang tepat dan efektif dalam menjalankan roda pemerintahan daerah guna mewujudkan cita-cita pembangunan menuju masyarakat adil dan sejahtera.
“Mutasi, rotasi dan promosi itu hal yang lumrah dalam sebuah pemerintahan, tujuannya selain untuk penyegaran, juga untuk memaksimalkan kinerja dalam melayani masyarakat,” ungkap Alpian.
Pada saat yang sama, Alpian juga melantik empat pejabat setingkat Eselon II hasil lelang jabatan (open bidding), yakni Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PUPR, Kepala Bappeda dan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD).
Namun, di tengah ramainya perbincangan terkait mutasi, rotasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemkot Pagaralam, merebak isu kurang sedap tentang adanya tawar-menawar jabatan pada posisi tertentu. Menurut kabar yang berkembang, beberapa posisi idola menjadi rebutan, yakni pada organisasi perangkat daerah (OPD) penerima tunjangan beban kerja (BK) sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 tahun 2008, tentang Analisa Beban Kerja.
Menanggapi isu santer tersebut Wakil Walikota (Wawako) Pagaralam M. Fadli, SE meyakini hal tersebut tidak ada. Jikapun terjadi, dia mempersilahkan masyarakat memberikan buktinya, maka oknum bersangkutan pasti akan ditindak tegas oleh pimpinan dalam hal ini Walikota.
“Saya tidak yakin hal tersebut terjadi, hanya isu. Tapi jika memang ada bukti silahkan saja diajukan, Pak Walikota akan menindak tegas oknum terkait, jika itu terjadi dan juga ada pidananya,” bantah Wawako.
Fadli juga menambahkan bahwa komposisi yang ada saat ini dirasa sudah cukup efektif bagi Alfad (duet walikota dan wakil walikota Pagaralam) untuk menjalankan roda pemerintahan di Kota Pagaralam. “Jikapun ada kekurangan itu merupakan hal yang wajar, nanti kita evaluasi lagi sambil berjalan,” pungkas Fadli. (JF)
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: [email protected]. Terima kasih.
Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini
Comment