by

Pendidikan Non Formal Bermanfaat Tapi Program dan Anggaran Terus Dikurangi

KOPI, Solo – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih sangat menyayangkan Pepres No 82 Tahun 2019 yang dinilainya membuat gaduh belakangan dan berimbas bagi akses pendidikan yang lebih luas. “Ke depan akan semakin tidak jelas soal pendidikan non-formal ini jika ‘rumah’nya tidak ada, meski menurut Plt Dirjen Vokasi, program dan anggarannya masih ada,” ujarnya dalam kunjungan kerja Komisi X ke Solo, Jawa Tengah (23/01/2020) seperti dilansir hidayatulloh.com.

Terbitnya Perpres No 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Permendikbud No 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud membuat gaduh bagi stakeholder bidang pendidikan non-formal dan masyarakat. Karena, kebijakan tersebut menghilangkan direktorat jenderal yang mengurusi PNFI/Pendidikan Masyarakat.

Komisi X juga melakukan peninjauan lapangan ke sejumlah Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Fikri melihat, lembaga-lembaga itu sangat eksis dan memberi manfaat bagi masyarakat.

“Faktanya mereka, di Solo ini, eksis dan sangat bermanfaat bagi akomodasi akses pendidikan yang lebih luas. Besarnya kontribusi pendidikan non-formal juga diakui oleh Wali Kota Surakarta Fx Hadi Rudyatmo. Menurutnya, pendidikan non-formal telah berkontribusi dalam mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surakarta, menyelesaikan masalah pemuda dan masyarakat. Pihaknya pun akan membuat ‘rumah’ sendiri bagi pendidikan non-formal sesuai kewenangan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah jika di tingkat pusat tidak ada,” ungkapnya.

Comment

WARTA MENARIK LAINNYA