Kembali ke persoalan masjid, mushala, atau rumah ibadah di komplek perkantoran pemerintah. Pada pemahaman awam masyarakat, gedung perkantoran pemerintah termasuk gedung dewan perwakilan seperti pada gambar di atas tadi, adalah fasilitas milik negara. Sebagai milik negara, semua gedung dan wilayah pekarangan gedung-gedung tersebut adalah milik publik, milik masyarakat, milik rakyat. Ketika kita bicara rakyat di negeri yang plural ini, maka mestinya diingat bahwa rakyat Indonesia berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda satu dengan yang lain, termasuk berbeda agama dan kepercayaannya.
Sampai pada diskursus perbedaan agama dan kepercayaan, selanjutnya setiap kita seharusnya mampu melihat realitas tersebut dan menempatkannya pada koridor pluralitas di setiap sudut, setiap tempat, setiap waktu, dan setiap masa, termasuk pada setiap sisi kehidupan dan persoalan kenegaraan kita. Dengan kata lain, keberagaman manusia Indonesia harus menjadi pertimbangan dalam setiap pembuatan kebijakan publik di negeri ini. Hal tersebut sangat penting agar kenetralan institusi negara dapat terjaga, antara lain dengan memperlihatkan secara fisikal bahwa instansi pemerintah benar-benar milik semua golongan, tidak diperuntukkan bagi satu kelompok masyarakat saja.
Gedung perkantoran pemerintah adalah milik
negara, yang juga berarti merupakan representasi negara dengan rakyat yang
plural. Sehingga ketika pemerintah berkeinginan untuk membangun rumah ibadah di
dalam kompleks perkantoran itu, mereka seharusnya tidak terjebak dalam kolom
sektarianisme dengan hanya membangun masjid dan mushala gara-gara
mayoritas pegawai adalah Muslim. Seseorang dapat saja beralasan bahwa gedung
peribadatan adalah juga fasilitas umum, fasilitas publik yang dapat digunakan
oleh sesiapa saja, dan itu berarti telah membantu masyarakat banyak dalam
menjalankan aktifitas keagamaan dan keyakinannya. Artinya, dengan penyediaan
tempat ibadah di perkantoran pemerintah dapat dipandang sebagai pemenuhan
kebutuhan publik, kebutuhan bersama. Lagi, dengan kebijakan pembangunan rumah
ibadat itu, berarti juga memanfaatkan “lahan tidur” yang ada di dalam area
milik negara. Hal tersebut tidaklah salah. Namun inti persoalannya adalah
ketika rumah ibadah yang dibangun di kompleks perkantoran pemerintah, yang
adalah milik semua golongan itu, hanya dari golongan agama tertentu saja. Hal
ini tentunya merupakan sebuah kebijakan yang keliru: memanfaatkan fasilitas
negara, apalagi secara permanen, untuk kepentingan sesuatu golongan tertentu.
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: [email protected]. Terima kasih.
Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini
Comment