Implikasi yang ditimbulkan oleh keberadaan bangunan-bangunan keagamaan itu diharapkan akan “mewarnai” dan senantiasa “memelihara” rasa damai dan jiwa yang tentram dari seluruh “penghuni” kompleks, yakni para pegawai dan karyawan perkantoran dimaksud. Bukan hanya itu, diharapkan juga agar tingkah pola-laku setiap pegawai di kantor merupakan refleksi dari keberadaan kantornya yang memiliki rumah ibadah. Hasil real-nya tentu saja harus terlihat dari setiap sikap dan tindakan para pegawai yang penuh damai, tenang, murah senyum, penuh welas asih, dan seterusnya, sesuai tuntunan yang didapatkan dari ajaran agama.
Lebih jauh, keberadaan masjid atau mushala atau rumah ibadat lainnya di dalam kompleks perkantoran pemerintah akan mewarnai setiap kebijakan publik yang dihasilkan oleh para abdi negara yang bekerja di kantor berkenaan. Berbagai keputusan yang diambil selayaknya akan mengacu kepada koridor “moral agama” yang diyakininya, yakni antara lain sebagai manusia yang amanah, manusia yang bertaqwa, manusia yang memegang janji, manusia yang tidak pendusta, tidak pembohong, manusia yang penuh kasih sayang, manusia yang tidak suka menipu, manusia yang tidak doyan memiliki harta dengan jalan yang tidak halal, tidak suka korupsi, dan seterusnya. Agama yang disimbolkan dengan kehadiran rumah ibadat di sebelah kantor sang pegawai, terutama sang pejabat, seharusnya menjadi tuntunan bagi semua orang di perkantoran tersebut.
Kenyataannya, di lapangan kita jumpai tingkah pola-laku para anggota korps pegawai negeri kita, dari hampir semua level, ibarat jauh panggang dari api bila dibandingkan dengan idealisme yang dipaparkan di atas. Keberadaan masjid dan mushala tidak serta-merta mampu membentuk jiwa dan karakter pegawai kantoran pemerintahan di negeri ini menjadi baik dan patut dicontoh. Berbagai kasus korupsi yang terjadi, baik yang sudah terungkap dan diproses di pengadilan, maupun yang masih “menghilang” adalah bukti kongkrit yang seakan menjadi hantu gentayangan di seantero nusantara. “Korupsi berjamaah”, demikian istilah sebagian orang menyebut kegiatan pencurian uang negara yang notabene uang rakyat oleh para pegawai negeri di kantor-kantor pemerintah dan sebagian lagi terjadi di perusahaan-perusahaan swasta.
“Bekerjasamalah kamu satu sama lain”,
kira-kira demikianlah salah satu intisari ajaran setiap agama kepada
penganutnya. Anjuran bekerjasama dengan baik ini telah benar-benar diterapkan
dengan nyaris sempurna oleh para pegawai negara. Namun kerjasama ini dilakukan
di jalan yang salah, bertentangan dengan ketentuan ajaran lainnya dari
agama-agama tersebut. Prinsip bekerjasama itu justru digunakan dalam merampok harta
rakyat dengan jalan korupsi dalam berbagai bentuk dan besarannya. Kepemilikan
ribuan “rekening liar” oleh berbagai departemen atas nama pribadi sang pejabat
adalah bentuk lain dari korupsi berjamaah ini. Pemilik rekening liar itu
sesungguhnya bekerja tidak sendirian. Mereka beroperasi layaknya para mafia
atau kartel obat bius, bekerja dengan memanfaatkan jaringan kerjasama di antara
sesama pejabat maupun dengan bawahan dan atasan. Keberadaan ribuan rekening
liar itu mengindikasikan bahwa kepemilikan “rekening liar” adalah sesuatu yang
wajar dan mungkin wajib dilakukan oleh para pejabat dan pegawai pemerintahan di
Indonesia selama ini. Dan masing-masing pemilik rekening liar ini sudah
“tahu-sama-tahu” kelakuan mereka satu sama lainnya.
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: [email protected]. Terima kasih.
Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini
Comment