by

Rindu Orde Baru di Era Milenial

Oleh: Dr. H. Suhardi Duka, MM, Anggota Fraksi PD DPR-RI

KOPI, Mamuju – Demokrasi subtansinya dari rakyat untuk rakyat. Rakyat memilih pemimpinnya secara lansung. Dan juga memilih wakilnya untuk mengawasi kuasa atas pemimpin yang dipilihnya.

Sejak reformasi, bangsa Indonesia telah menikmati kebebasan demokrasi yang begitu luas dan diakui oleh dunia. Indonesia sukses melakukan pemilihan presiden langsung sebanyak 4 kali.

Dalam sejarahnya Indonesia pernah dipimpin oleh presiden yang tidak dipilih lansung selama 7 kali, yaitu Muhammad Soeharto atau yang lazim dipanggil Pak Harto. Era ini disebut era orde baru. Kenapa orde baru? Karena ada orde sebelumnya yang disebut orde lama, yang sejarahnya juga pernah mengangkat presiden seumur hidup.

Pak Harto kenapa bisa terpilih 7 kali berturut-turut ? Karena ia tidak dipilih lansung oleh rakyat. Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Anggota MPR saat itu ada 4 sumber:
– Dari partai politik;
– Utusan daerah;
– Utusan golongan; dan
– Fraksi ABRI (TNI/Polri).

Dari 4 komposisi itu, keempatnya dikuasai Soeharto. Golkar saat itu selalu menang di atas 70 %, ditambah ABRI, utusan daerah dan golongan, sehingga menjadi kelompok mayoritas tunggal di lembaga MPR.

Bagaimana saat ini? Saat ini mereka menggagas pemilu tidak langsung. Pemilihan presiden dilakukan (lagi) di MPR-RI. Karena mereka menguasai hampir 70 % di parlemen (koalisi pemerintah), juga menguasai birokrasi, TNI dan POLRI serta BIN.

Hal itu bisa juga disebut sebagai single majority. Sebagai single majority, apa saja mereka bisa putuskan, termasuk merubah UUD 45.

Hanya satu kekuatan lagi yang mereka tidak miliki yaitu power people atau kekuatan rakyat.

Apakah mereka ini rindu orde baru? Roh dan sistimnya tidak beda dengan orde baru yang mereka ingin tuju, yaitu demokrasi terpimpin. Bahkan, kelihatannya orde lama dan orde baru bergabung untuk kembali membawa Indonesia ke demokrasi terpimpin.

Konsep intinya adalah pemilihan presiden tidak lansung, juga gubernur dan bupati. Serta pemimpin dapat dipilih lebih dari 2 kali masa periode, dengan cara amandemen UUD 45.

Demokrasi terpimpin adalah Demokrasi yang diarahkan oleh seorang pemimpin, yang menguasai semua kekuatan dan alat produksi. Sehingga oligarki kekuasaan dan ekonomi akan menjadi penguasa tunggal di Indonesia yang tidak terbatas waktunya.

Kondisi itu persis seperti orde baru berkuasa 32 tahun, yang akhirnya terhenti setelah adanya people power, kekuatan rakyat yang menghentikan.

Ini era milenial kok, mau kembali ke masa lalu. Apakah mereka rindu orde baru? Atau memang mereka adalah bagian dari orde baru? Atau mereka ingin berkuasa secara tidak terbatas?

Ekonomi Indonesia saat tidak lebih baik dari periode sebelumnya. Begitu juga kondisi politik rakyat masih terbelah. Mengapa bukan persoalan ini yang diperbaiki. Kenapa justru kekuasaan yang terus ingin dipertahankan?

Kami, Partai Demokrat, tidak sejalan dengan langkah mereka. Walaupun pada akhirnya kami kalah suara. Tapi, minimal sejarah yang mencatat bahwa partai kami tidak ikut dalam gerbong untuk mewujudkan demokrasi terpimpin seri ke-3 di Indonesia. Kami penganut demokrasi rakyat.

Pemilihan lansung oleh rakyat, kedaulatan di tangan rakyat, rakyat sendiri yang melakukannya. (*)

______________

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: [email protected]. Terima kasih.

Kunjungi juga kami di www.ppwinews.com dan www.persisma.org

Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini

Comment

WARTA MENARIK LAINNYA