KOPI, Mamuju – Dilansir oleh laman facebook Kominfo Provinsi Sulawesi Barat, bahwa dalam waktu dekat pembayaran tunjangan beras bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sulbar tidak akan lagi dilakukan secara tunai.
Hal tersebut terungkap dengan adanya kerjasama antara Pemprov Sulbar dengan Perum Bulog Kantor Wilayah Sulselbar tentang penyaluran beras (natura) bagi ASN di lingkup Pemprov Sulbar.
Kerjasama tersebut, dituangkan dalam MoU yang ditandatangani oleh Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar dengan Pimpinan Kantor Wilayah Perum Bulog Sulselbar Muhammad Attar Rizal (Senin 18 November 2019).
Penandatangan MoU berlangsung di ruang kerja Gubernur Sulbar, yang disakasikan Direktur Komersial Perum Bulog Pusat Mansur, sejumlah pimpinan OPD lingkup Sulbar dan jajaran Perum Bulog.
Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar pada kesempatan tersebut mengajak, agar para ASN diberikan pemahaman nengenai pembayaran tunjangan beras, hanyalah peralihan dari tunai ke bentuk barang tanpa adanya pemotongan.
“Kita masing-masing memberikan pemahaman kepada pagawai-pegawai kita, bahwa disini tidak ada pemotongan, ini adalah peralihan yang tadinya dibayar tunai, menjadi (natura) berupa barang sesuaikan dengan harga yang ditetapkan pemerintah,” ucap Ali Baal.
Tidak hanya itu, kita juga harus memastikan para ASN mengetahui bahwa beras dari bulog saat ini kualitasnya tidak diragukan lagi dan dapat diunggulkan.
“Beritahu juga, bahwa dengan perkembangan teknologi sekarang ini kualitas beras dari Bulog sudah tidak diragukan lagi dan semakin baik,” pungkas Ali Baal.
Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal berharap agar kerjasama dengan Perum Bulog dapat segera terealisasi dan berkelanjutan pada bahan pokok lainnya bukan hanya pada beras semata, seperti jagung, kedelai, gula dan daging.
Melalui kesempatan itu, Ali Baal menyatakan, kedepan di Sulbar akan dibangun pengolahan beras modern yang ada di Indonesia.
Sementara itu Direktur Komersial Perum Bulog Pusat Mansur, mengatakan, Sulbar merupakan provinsi yang ketiga melakukan kerjasama dengan Perum Bulog untuk penyaluran beras bagi ASN.
“Alhamdulillah sudah ada tiga provinsi, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat dan nanti semua provinsi akan melakukan hal yang sama,” ungkap Mansur.
Lebih lanjut Direktur Komersial Bulog Mansur mengungkapkan, untuk tahap pertama setiap ASN akan menerima beras yang 10 kg, namun tidak menutup kemungkinan kedepan akan ditambah lagi dengan menyesuaikan jumlah keluarga yang dimiliki setiap ASN. Untuk harga beras, lanjut Mansur, saat ini hal itu belum bisa dipastikan berapa besarannya, sebab masih akan dibicarakan lebih lanjut lagi, yang pasti dibawa daripada harga di pasaran.
“Harganya nanti kita bicarakan, yang jelas dibawa harga umum, berasnya bagus dan berkualitas. Nantikan ada beras medium dan premuim tergantung permintaan yang ada,” kata Mansur.
Mansur menjelaskan, kerjasama itu sebagai upaya integrasi antara pemerintah daerah dengan Perum Bulog dalam hal penyaluran beras. “Ini penugasan pemerintah kepada Bulog yang sudah terintegrasi antara pemerintah daerah dengan Bulog,” kata Mansur.
Hal itu dilakukan, agar pemerintah daerah merespon ketersediaan beras yang ada. Jika tidak, mungkin ke depan Bulog hanya membeli beras, namun tidak melakukan penyaluran.
Usai penandatanganan MoU, dilakukan penyerahan secara simbolis beras jenis premium 10 kg yang diberi branding Marasa, dari Direktur Komersial Perum Bulog Pusat Mansur, kepada Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, dan selanjutnya oleh Gubernur Sulbar diserahkan kepada Kepada Dinas Ketahanan Pangan Sulbar, Ridwan dan Kepala Dinas Sosial Sulbar, Bau Akram Da’i. (mhy)
Comment