KOPI, Jakarta – Pasca terpilih kembali periode kedua sebagai Petahana bersama 135 DPD RI Periode 2019-2024. Senator Fachrul Razi turut kembali dipercaya mengemban amanah sebagai Wakil Pimpinan Komite I DPD RI Sub Wilayah Barat I (8/10). Terpilihnya tokoh vokal ini di Senayan Jakarta mencatat sejarah sebagai Pimpinan Komite I DPD RI 6 Kali berturut-turut.
Senator Fachrul razi langsung tancap gas melalui kelanjutan terkait program memperjuangkan 173 Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB). Kepada media, Fachrul razi mengatakan akan kembali memperjuangkan 173 CDOB dalam rapat pertama nantinya di Komite I DPD RI, “Saya sangat bersemangat untuk 2 tahun kedepan pada jabatan pimpinan Komite I ini dan terus konsisten memperjuangkan 173 CDOB yang kemarin sempat tertunda,” ujar senator, Jumat(11/10).
Fachrul Razi juga menegaskan, DPD RI secara jelas dan tegas berdiri bersama Forkonas DOB Se Indonesia dan akan tetap memperjuangkan Daerah Otonomi Baru. “Tuntutan ini adalah hak konstitusi yang akan terus diperjuangkan, selama kedepan, dan kita terus berjuang tanpa lelah, jangan mengira baru menjelang Pemilu isu ini muncul tapi perjuangan ini sudah bertahun tahun dan kita yakin DOB se Indonesia akan terwujud dengan ditandatanganinya PP Disertada dan PP Detada,” tegasnya. Fachrul Razi mengatakan pemerintah sudah membuka keran sinyal DOB melalui isu Papua. Pemekaran DOB harus segera di wujudkan dengan lahirnya Peraturan Pemerintah (PP).
“Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI hingga kini terus memperjuangkan pembentukan 173 daerah otonomi baru di seluruh Indonesia, karena pemekaran daerah diyakini mampu mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” tegas Fachrul Razi.
Senator asal Aceh ini meminta agar adanya keselarasan antara pejabat daerah dan Dewan Perwakilan Daerah di Pusat. Bila keduanya mendukung. Maka ia yakini pemekaran wilayah akan mudah. “Ini langkah positif dan selanjutnya kami dan rekan DPD RI dan DPR RI wajib memperjuangkan ini?” tegasnya.
“Dalam waktu dekat kita sedang mempersiapkan pertemuan nasional Forkonas CDOB se Indonesia, kita akan tuntut pelantikan Jokowi harus memberikan jawaban bagi kado daerah yaitu 173 menjadi DOB definitif,” tutupnya.
Comment