by

Menhan Prabowo dan Gerakan Kaum Radikal

KOPI, Bekasi – Teka-teki mengejutkan itu terjawab. Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto kini “sah” menjadi pembantu presiden. Menteri Pertahanan.

Saya membayangkan ekspresi orang-orang di Lantai 17 di Gedung Nusantara I, Kompleks DPR RI. Menunduk, mendongak, atau termehek-mehek saat ini. Embuh priben! Di Lantai Fraksi Gerindra itu, selama 2014-2019 – sebelum Prabomo jadi Menhan – terbangun suasana: bahwa Presiden RI yang benar adalah Prabowo Subianto. Bukan Jokowi. Jokowi adalah presiden ilegal. Ia menang karena curang.

Jika saya mampir ke rumah KH Amidhan di Kebon Jeruk, Jakbar, lalu saya bertemu dengan putranya, Ir. Ahmad Riza Patria, Ketua DPP Gerindra dan anggota DPR RI (kini Wakil Ketua MPR) – suasana sangat kaku. Karena putra Pak Amidhan itu tahu, saya pendukung Jokowi. Padahal saya sering bolak-balik ke rumah Kyai Amidhan dan sering sekali bertemu Ahmad Riza Patria di sana. Baru beberapa hari lalu, setelah mulai terdengar Gerindra mau masuk koalisi Jokowi — saya langsung memeluk Riza Patria, saat bertemu di rumah ayahnya.

“Mas Riza, sekarang kita satu. Sama-sama mendukung Jokowi.” Riza yang tak mudah tersenyum, saat itu hanya mesem. Itulah politik Mas Riza. Lalu, Riza mengajak saya makan bersama di rumah ayahnya yang mantan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji itu.

Di rumah itu, saya belajar demokrasi. Kyai Amidhan adalah sesepuh Partai Golkar. Putranya, Ahmad Riza Patria, Ketua DPP Gerindra. Ibunya, mengikuti Riza, pendukung Prabowo fanatik. Tapi suasana di keluarga tersebut, saya rasakan ‘adem-adem’ saja. Tetap asri. Riza adalah putra yang sangat patuh kepada kedua orang tuanya.

Lalu, apa untungnya Prabowo jadi Menhan? Banyak sekali.

Pertama, dari sisi soliditas TNI itu sendiri. Prabowo adalah perwira yang sampai hari ini masih sangat dihormati anak buahnya, khususnya di kalangan pasukan elit Kopassus. Di antara mereka tentu sudah banyak yang jadi perwira tinggi. Ini karena karakter Prabowo yang dermawan dan terus menjalin silaturahim dengan anak buahnya. Sampai hari ini pun, banyak prajurit yang mendapat bantuan finansial jika mendapat kesulitan ekonomi dari Prabowo.

“Prabowo adalah prawira yang hebat. Cinta tanah air dan memperhatian anak buahnya,” ujar Murtaji, salah seorang mantan prajurit di Timor Timur, anak buah Prabowo di Bekasi. Saya sering mendapat cerita heroik tentang Prabowo waktu di Timtim dari Murtaji, pensiunan marinir itu. Kebetulan ia tetangga saya.

Kedua, dengan menjadikan Prabowo sebagai pembantunya di Kabinet, gesekan tajam antara pendukung fanatik Prabowo (Preti) dan pendukung fanatik Jokowi (Cebi) makin luruh. Kita ingat di masa-masa kampanye Pilpres, gesekan antara Preti dan Cebi sangat keras. Nyaris seperti mau perang saudara.

Ketiga, masuknya Prabowo dalam kabinet Jokowi, seperti ada ingredien baru yang “unik” dalam masakan kabinet. Di Amerika, konon, ada padanannya. Presiden Abraham Lincoln mengangkat William Seward sebagai Secretary of State (Menlu). Padahal Seward adalah musuh bebuyutan Lincoln dalam Pilpres.

“Presiden, bukankah Anda tahu saya benci kamu? Kenapa kamu menawarkan posisi menteri luar negeri yang sangat strategis ini?,” ujar Seward.

“Saya dan Anda memiliki kesamaan: cinta kepada Amerika Serikat,” ujar Lincoln.

Kepentingan nasional di atas segala-galanya. Tampaknya, itulah yang terjadi di Indonesia saat ini. Presiden Jokowi mengangkat rivalnya sebagai Menteri Pertahanan. Dengan adanya “Seward” di kabinet, harapannya seperti Lincoln, Jokowi bisa lebih hati-hati karena mendapat pengawasan ketat dan kritik dalam menjalankan roda pemerintahan. Di samping tentu saja, Jokowi telah menyerahkan sebuah urusan kepada ahlinya.

Keempat, penumpang gelap di “kapal Prabowo” pada Pilpres 2019 mulai kelihatan. Penumpang gelap itu, terdiri kaum radikal yang bergabung dalam FPI, FUI, PA 212, HTI, dan lain-lain. Sebagai patriot, Prabawo alkhamdulillah, khusnul khotimah. Ia segera menyadari banyaknya penumpang gelap dalam “kapalnya”. Sebagai nasionalis, Prabowo tentunya ingin agar Indonesia menjadi negeri adil makmur berdasarkan Pancasila. Sementara para penumpang gelap, ingin agar Prabowo menjadi “pemimpin” mereka dalam mewujudkan negeri berbentuk khilafah. Pemimpin dalam tanda petik ini, tentu hanya “pijakan sementara”. Setelah mereka berkuasa, Prabowo akan didepak. Dan mereka akan menjadikan negeri ini sebagai negeri berdasarkan hukum-hukum Islam radikal seperti halnya ISIS atau Thaliban.

Kelima, masuknya Gerindra dalam koalisi Jokowi, makin memberikan kejelasan kepada pemerintah – kelompok-kelompok mana saja yang sebetulnya anti-NKRI dan Pancasila. Mereka mulai kelonjotan dan berbicara tanpa arah seperti orang demam tinggi. Tinggal bagaimana sekarang Pemerintah dan DPR membuat UU Antiradikalisme baru agar bisa mencegah tumbuhnya benih-benih radikalisme yang sekarang makin meruyak.

Saya menduga, kelompok-kelompok radikal ini akan bergabung dengan oposisi terutama PKS dan PAN. Khusus PKS, ada irisan tebal yang sama dalam ideologi dan cita-cita antara partai dan kaum radikal.

PKS adalah partai yang sejak awal didesain untuk mengikuti garis ideologi Ikhwanul Muslimin, dengan tujuan akhir membentuk negara Islam. Awalnya mereka bergerak melalui jalur pendidikan dengan mendirikan PAUD-IT, SDIT, SMPIT, SMAIT, Bimbingan Belajar (Nurul Fikri), menguasai BEM, dan membentuk liqo-liqo (untuk kajian agama) di kampus-kampus dengan instruktur (murobi) yang telah dikader ideologi Ikhwanul Muslimin. Dengan menguasai generasi muda terdidik lulusan perguruan tinggi, jalan menuju “islamisme ala Ikwanul Muslimin” lebih mudah tercapai.

Tujuan itu kini nyaris tercapai. Hampir semua perguruan tinggi besar seperti UI, IPB, ITB, UGM, ITS, UNAIR, UNDIP dan lain-lain – kata mantan Kepala BNPT Ansyaad Mbai – telah terpapar virus radikalisme. Kasus Abdul Basit, dosen IPB yang membuat bom, lalu dicokok polisi, hanyalah sepotong gunung es radikalisme di kampus-kampus PTN. Pembenihan radiklaisme tersebut kini terasa hasilnya di sejumlah BUMN. Fajrul Rachman, yang pernah menjadi komisaris di PT Adhi Karya (sekarang jubir Presiden) menceritakan, bagaimana dana CSR (corporate social responsibility) di sejumlah BUMN justru dihabiskan untuk mendatangkan penceramah dan pelatihan radikalisme. Mengerikan – ujar Fajrul.

Celakanya, orang-orang TNI pun ada yang terpapar radikalisme. Menurut Menhan (2014-2019) Ryamizard Ryacudu, diperkirakan 3% anggota TNI terpapar radikalisme. Jumlah yang cukup banyak. Saya punya teman seorang TNI dengan pangkat kolonel yang terpapar radikalisme. Ia bercerita kepada saya waktu ditugaskan mengantisipasi serangan terhadap Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten. Kolonel dari BAIS TNI itu mk menyatakan, itu salah Ahmadiyah sendiri. Saya tak bisa melarang warga menghancurkan Ahmadiyah. Orang Islam itu sudah benar. Apakah warga Ahmadiyah tak berhak hidup di Indonesia? Dia jawab, luruskan agamanya dulu! Nah! Itulah pandangan seorang kolonel BAIS TNI. Lalu, ia pun memuji-muji Habib Riziq seperti dewa. Khas pandangan kaum radikal.

Lalu, bagaimana dengan PAN yang kini oposisi? PAN sejatinya partai nasionalis. Kalau melihat para pendirinya seperti Gunawan Mohammad, Failsal Basri, Alvin Lie, Zoemrotin, Albert Hasibuan, Amien Rais, dan AM Fatwa, niscaya PAN partai pro-NKRI dan Pancasila. Muhammadiyah sendiri, tetap dalam posisi netral.

Tapi, dalam perjalanannya, PAN jadi tunggagan politik Muhmmadiyah. Terutama setelah Amien Rais dan AM Fatwa menjadi top eksekutif di partai berlambang Matahari Terbit itu. Lambang partai itu pun tampaknya sengaja dibuat agar PAN seolah-olah partai yang lahir dari perut Muhammadiyah. Padahal dalam prosesn pendirian PAN, Muhammadiyah netral. Tidak seperti pendirian PKB yang melibatkan NU.

PAN sebetulnya tidak punya irisan yang sama dengan kaum radikalis yang berideologi Ikhwanul Muslimin. Tapi dalam perjalan politiknya, PAN mulai digerogoti penumpang gelap tersebut. Egi Sujana, misalnya, alih-alih betah di PPP yang membesarkannya, kemudian memilih PAN sebagai wadah politiknya. Pilihan Egi tentu atas pandangan radikalismenya yang dianut selama ini. Gaya bicara Amien Rais yang diikuti oleh putrinya Hanum Salsabila Rais – misalnya dalam kasus Ratna Sarumpaet – menjadi indikator bagaimana sikap PAN terhadap negara dan konektivitasnya dengan kaum radikal. Juga pernyataan Hanum tentang serangan teroris terhadap Wiranto.

Muhammadiyah di sisi lain, mulai terpecah. Ada istilah Muhammadiyah politik dan Muhammadiyah dakwah. Dien Syamsudin, dituduh publik, sebagai orang yang memulai Muhammadiyah menjadi agen politik. Dan politisasi Muhammadiyah kini bukan isapan jempol. Di PP Muhammadiyah, misalnya, kini bercokol tokoh-tokoh politik yang berafiliasi kepada partai tertentu. Dosen-dosen Universitas di bawah naungan Muhammadiyah juga berbau radikal. Saya pernah ikut diskusi tentang terorisme di Universitas Ahmad Dahlan, Jakarta. Dari semua pembicara, terutama dosen-dosen UAD, semuanya punya pandangan yang sama. Isu terorisme adalah rekayasa pemerintah. Mereka tak percaya Bom Bali, kasus terorisme di Gereja Surabaya, dan lain-lain. Kata para pembicara seminar, itu hanya rekayasa negara untuk mendiskreditkan Islam. Persis kata-kata Hanum dalam kasus Ratna Sarumpaet dan Wiranto.

Saya tak tahu bagaimana universitas Muhammadiyah yang lain. Apakah seperti UAD Lebakbulus, Jakarta? Yang jelas, Muhammadiyah kini telah tersusupi para politisi yang sayangnya cenderng memilih bersahabat dengan kelompok radikal. Saya pernah membayangkan, jika 70 lebih universitas Muhammadiyah di seluruh Indonesia terpapar radikalisme, Indonesia niscaya akan segera habis! Karena itu saya berdoa, ya Allah jangan sampai Muktamar di Muhammadiyah Juli 2020 terpilih “politisi yang berafiliasi dengan kelompok radikal” menjadi ketua PP Muhammadiyah. Berbahaya sekali. Karena kaum radikalis akan mendapat angin di sana.

Hal-hal di atas patut diwaspadai Pemerintaha Jokowi Jilid II. Saya berharap “kwartet” Menag Jenderal Fachrul Rozi, Menhan Letjen Prabowo, Mendagri Tito Karnavian dan Menko Polhukam Mahfud MD merupakan pilihan strategis untuk menyelamatkan Indonesia dari tusukan kaum radikal yang sekarang sudah berada di halaman kita. Kini saatnya, jangan beri ruang kaum radikal yang akan merongrong NKRI dan Pancasila. Seperti dikatakan Ansyaad Mbai, dunia saiber, anak-anak muda, mahasiswa dan generasi milenial kini sudah nyaris dikuasai kaum radikal. Negeri ini sudah darurat terorisme!

Jenderal (Purn) Wiranto ditusuk hingga ususnya harus dipotong 40 cm di RSPAD. Besok lusa, pejabat negara lain – bisa saja — akan dipotong kepalanya di tengah lapangan seperti terjadi di Raqah, Suriah. Dan Hanum-Hanum baru akan bermunculan, lalu berkoar: Itu rekayasa negara. Gila!

Comment

BACA JUGA...