by

OPD Paparkan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Loading…

KOPI, Lubuklinggau – Asisten II Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Setda Kota Lubuklinggau, H. Nobel Nawawi memimpin paparan tentang Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2019 di Opp Room Dayang Torek, Rabu (21/08/2019). Dalam kesempatan itu, Asisten II menyampaikan secara prosedural silahkan apa yang ingin dipaparkan, ya silahkan paparkan.

“Karena kita sebagai pemerintah harus membiasakan taat dengan peraturan. Lebih penting lagi, data yang disampaikan harus benar-benar akurat dan valid,” ujar Nobel.

Menurut Nobel, faktor anggaran jangan sampai menjadi kendala. “Tugas kita, manfaatkan anggaran yang ada dengan sebaik-baiknya. Kita dituntut banyak berinovasi untuk menjalankan program-program. Bila perlu masukkan informasi kegiatan atau program yang akan dilaksanakan ke Dinas Kominfo agar masyarakat tahu, mengerti dan paham,” tambah Assisten II, Nobel Nabawi.

Untuk Dinas Tenaga Kerja, kata Nobel, tenaga kerja yang kompetensi adalah tenaga kerja yang mempunyai sertifikasi. Masyarakat kita banyak yang tidak mempunyai sertifikat. Isu yang berkembang, katanya, banyak tenaga asing. Tenaga kerja lokal banyak yang tidak mempunyai sertifikat untuk mengungguli tenaga kerja asing kita harus jemput bola.

Madu Baduy

“Kita harus siapkan tenaga kerja lokal bersertifikasi untuk disalurkan ke perusahan-perusahaan yang ada di Kota Lubuklinggau. Masih banyak tenaga kerja kita diupah di bawah UMP. Kita harus minta penjelasan kepada pihak perusahan berapa tenaga kerja yang diserap, dan mereka wajib mempekerjakan tenaga kerja lokal,” Tegas Nobel lagi.

Untul Dinas Perikanan, menurut Nobel, lahan yang kita miliki sangat terbatas. Hasil rapat dengan Dinas Pertanian diketahui ternyata data dari BPN, luas lahan yang ada airnya sudah diblok oleh BPN.

“Dari segi ekstensifikasi lahan kita terbatas. Bagaimana kita memaksimalkan keterbatasan kita ini. Peluang investasi kita adalah produsen besar penghasil ikan yang punya akses penjualan di luar Kota Lubuklinggau karena konsumsi ikan di Kota Lubuklinggau sendiri sudah melebihi,” jelas Nobel.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Lubuklinggau, Hj Farida Aryani dalam kesempatan itu mengatakan pihaknya telah menginformasikan kepada masing-masing OPD untuk melakukan paparan. Menurutnya, paparan ini penting dalam upaya evaluasi kinerja.

“Tugas kita adalah membantu Pak wali Kota dalam upaya merealisasikan visi misinya. Bagaimana pencapaian kinerja selama 2018 dan 2019. Masalah apa saja yang menjadi kendala. Datanya harus valid, jangan asal menyampaikan,”tegas Farida Aryani.

Untuk itu, Farida meminta kepada seluruh OPD agar menyampaikan program-program apa saja yang akan dilaksanakan pada 2020. Program yang akan dilaksanakan itu harus jelas. Sebagai contoh Dinas Tenaga Kerja, jika menyusun program pelatihan, pelatihan apa saja yang dibutuhkan masyarakat, berapa serapan terhadap tenaga kerjanya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Lubuklinggau, H Purnomo menjelaskan tentang pencapaian tenaga kerja di Kota Lubuklinggau. Data yang ada lanjut Purnomo, menunjukkan ada kecenderungan bahwa para pengusaha memiliki kriteria tersendiri dalam proses rekrutment tenaga kerja. Namun demikian kata Purnomo, pihaknya telah menyiapkan tenaga kerja yang handal dan punya kompetensi hasil pelatihan (Diklat) yang kita laksanakan.

Hanya saja dalam prakteknya, sejauh ini ini ketersediaan lapangan pekerjaan masih sangat terbatas. Persoalan lain, secara umum tenaga kerja lokal masih belum memenui syarat dan masih banyak yang belum memiliki sertifikasi.

Hal ini tentu saja berkaitan dengan masih terbatasnya anggaran serta belum adanya kerjasama antar instansi terkait dalam hal pemanfaatan SDM lokal tersebut. Pada sisi lain sambung Purnomo, tidak sinkronnya data penyerapan tenaga kerja karena pihaknya masih menggunakan indikator tenaga kerja yang diserap melalui kartu kuning (AK1).

Madu Baduy

Sementara itu, paparan dari Dinas Perikanan yang disampaikan Eka Arbi Aguscik, pada dasarnya tujuan dinas ini adalah meningkatkan produktifitas ikan dan konsumsi ikan. Pada 2019 target produksi mencapai 3028 ton.

Untuk produksifitas terfokus pada kolam air deras dan kolam air tenang. “Selain menanam padi, kita juga mengembangbiakkan ikan. Hasil ikan kita, tidak hanya dipasarkan di Kota Lubuklinggau saja, tetapi juga dijual keluar daerah seperti Lahat, Pagar Alam dan Palembang. Kedepannya kita akan mencari alternatif lain untuk pengolahan ikan menjadi makanan olahan ikan,” terangnya.

Hanya saja, kendala yang dihadapi, masih kurangnya pasokan benih ikan. Banyak pemasok benih ikan yang mengalami bangkrut serta keterbatasan pasokan air.

Sementara itu, kembali Asisten II menyampaikan pesan untuk Dinas Sosial agar masalah kemiskinan harus menjadi perhatian serius. Secara umum, indikator yang dipakai untuk penilaian adalah ambang batas kemiskinan.

Di setiap daerah ambang batas ini berbeda. Bisa juga dilihat dari penghasilan harus ada data ambang batas kemiskinan. Masalah SDM BKD, harus ada analisa tentang kebutuhan pegawai. Tidak mesti PNS, tapi bisa juga diambil dari tenaga kontrak dengan upah sesuai UMP atau diatas UMP.

Selanjutnya Dinas Sosial disampaikan AH Ritonga. Dalam paparannya, Ritonga menjelaskan bagaimana mengatasi kesejahteraan bersama, bagaimana kita mengatasi masalah sosial yang ada dimasyarakat dengan meningkatnya potensi kesejahteraan sosial terealisasi 191 kelompok, meningkatnya pelayan LKS sebesar 202, meningkatnya keterampilan tenaga kerja TKS yang terlatih sudah terealisasi 100%.

Bawang Tunggal Madu

Kemudian meningkatnya pelayan rehalibitasi, meningkatnya pelindungan sosial bagi PMKS 100% dan meningkatnya kesejahteran kesenjangan sosial .
Kendala yang dihadapi adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) pada Dinas Sosial, kurangnya data penyandang masalah kesejahteraan sosial, masih kurangnya sarana prasarana sehingga masih ada program-program yang belum terealisasi. Khusus program 2020, pihaknya focus pada pembangunan rumah singgah.

Kembali ke Kepala Bappeda, menurut Farida Aryani, sampai saat ini masih banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang belum maksimalnya akses pelayanan. Maka dari itu kita dituntut berinovasi untuk proses pembuatan KTP. Data ibu hamil harus ada sehingga proses pembuatan akta kelahiran gratis lebih cepat.

“Bisa kita manfaatkan Bapak/Ibu RT setempat untuk mendata. Apalagi nantinya ada program HP andorid gratis, tentu sistem pelaporan lebih efektif. “Kami berharap pembuatan KTP maupun pelayanan umum lainnya diproses lebih cepat,” pintanya.

Perwakilan Disdukcapil, Medhioline dalam kesempatan itu menyampaikan realisasi kegiatan 2019, sasaran kinerja tercapai target, kualitas data kependudukan, laporan mobil keliling telah terlaksana selama dua tahun ini.

Meningkatnya kualitas kependudukan dan peran serta masyarakat. Untuk 2020 masih terfokus pada Renja prasarana senilai Rp 50 juta. Data kependudukan ini adalah data rahasia. Kendala kami adalah sinyal Wifi dan blanko KTP dari pusat. Sedangkan untuk akte kelahiran sudah langsung jadi. (vhio)

Kunjungi juga kami di www.ppwinews.com dan www.persisma.org

Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini

Loading…

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

BACA JUGA...