Iklan

29 August 2008|6:20:04AM

English Arabic Chinese (Simplified) Dutch German Japanese Indonesian Thai
LOGIN & KIRIM WARTA

          Login reminder Forgot login? | Register Register
Belum punya akun? Klik Register

Lupa password? Klik Forgot Login?
PEWARTA ONLINE
None

GELORA SEPEDATiga Pilar "Gowes Bareng" Bersama Masyar.....
01/08/2015 | Joe R Manalu

KOPI - Cengkareng - Sabtu pagi (01/08) kegiatan tiga Pilar "Gowes bareng" bersama dengan masyarakat ± 200 yang di hadiri Kapten inf Ober Purba (Danramil 04/Ckr) beserta jajarannya , Kompol Aji Sutarj [ ... ]



POLLING WARGA
Menurut Anda, program apa yang seharusnya menjadi prioritas PPWI saat ini?
 

Yang Terpinggirkan Yang Terpinggirkan Noviwaldy Laporkan Plt Gubernur Riau ke KPK Terkait Hutang Eskalasi Proyek

Noviwaldy Laporkan Plt Gubernur Riau ke KPK Terkait Hutang Eskalasi Proyek

KOPI, Pekanbaru- Ketua Pembahasan Banggar (Badan Anggaran) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Riau Noviwaldi merasa tidak enak merasa dipojokan oleh teman-teman anggota seprofesinya yakni anggota dewan diduga telah menerima fee sekian persen untuk meloloskan pembayaran hutang eskali kepada beberapa pihak kontraktor perihal pembangunan venue PON Riau.

Untuk mencari kebenaranya maka Dedet nama panggilan Noviwaldy melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) "Ya, saya akan melaporkan hal ini pada KPK. Supaya permasalahannya jelas semua. Artinya, biar KPK mencari tahu siapa yang jadi maling tetapi teriak maling. Maka jelas siapa salah.  Mekanisme penganggaran sudah benar apa belum,"ungkapnya beberapa hari yang lalu.

Daripada masuk penjara pula nanti Bang Dedet laporkan ke KPK beberkan semua permasalahan tersebut, he..he..

"Sudah sangat jelas semua, tepat tanggal 14 Desember 2015 silam. Itu setelah diterima verifikasi dan evaluasi APBD P 2015. Telah pembahasan bersama TAPD dan Banggar DPRD," kata mantan anggota DPRD Kota Pekanbaru ini lagi.

Seperti diketahui, pada saat rapat internal pembahasan eskalasi yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Riau ini, sesama kolega di lembaga terhormat tersebut memojokkan Noviwaldy.


Rapat internal dan terbuka untuk umum pada Kamis (31/3), para anggota DPRD Riau langsung melontarkan berbagai pertanyaan kepadanya  seakan-akan membebankan permasalahan eskalasi pada Noviwaldy. Sayapun dituding oleh teman-teman telah menerima fee ujar politisi Partai Demokrat ini.

Pembayaran Hutang Eskalasi Proyek Multi Year PON Riau Terindikasi Korupsi

Hutang eskalasi harga (Hasil Penghitungan Penyesuaian Harga) oleh Pemerintah Provinsi Riau ke - 8 perusahaan kontraktor sebesar Rp222.895.826.691 pada APBD Perubahan tahun 2015 lalu. Hutang tersebut pembangunan proyek PON Riau beberapa tahun lalu seperti pembayaran hutang pembangunan stadion utama, serta beberapa venue cabang olah raga PON (Pekan Olahraga Nasional) beberapa tahun lalu.

Terjadi Perbedaan Harga selisih Rp.100 M

DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) propinsi Riau tidak mau membayarkan hutang ke 9 proyek multi year tersebut penyebabnya terjadi perbedaan jumlah. Dimana versi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebesar Rp220 milyar, sedangkan versi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebesar Rp320 milyar. Jadi, tak kita anggarkan. Selisih Rp. 100 Milyar jangan lupa bro bagi- bagilah komisi tuh jangan Makan surang KPK menanti Anda. (red. Baca operasional fee kolam curahan hati).Jangan lupa bro bagi-bagilah sisa uang korupsi tersebut buat modal usaha hitung-hitung beramal.

Didi Rinaldo rekening nomor : 108-00-0762272- 4 bank mandiri KCP Ahmad Yani Pekanbaru, hingga kini satu senpun duit tidak ada masuk ke rekening saya , dari , Pemprov Riau dan pemerintah kabupaten/kota seRiau.


Kronologisnya

Berawal atas adanya permohonan dari 8 perusahaan melalui BANI terkait eskalasi ini adanya selisih perhitungan harga  9 proyek multi years  pembangunan venue Pon (Pekan Olahraga Nasional) Riau  beberapa tahun lalu.

Akhirnya, melalui putusan No. 352/V/ ARB-BANI/2010 yang dibacakan pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010, BANI meminta Pemprov Riau membayarkan hutang eskalasi itu kepada rekanan. Dalam putusan itu, perusahaan rekanan beralasan, eskalasi harga, harusnya berpedoman kepada Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 Pasal 9 Ayat 1. Dimana, perhitungan eskalasi harga dimulai sejak bulan Desember 2004, yaitu sejak bulan pertama pekerjaan.

Sementara, Pemprov Riau meyakini, berdasarkan Pasal 9 ayat 4 dari kontrak, yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 105/ PMK.06/2005 tanggal 9 November 2005 tentang Penyesuaian Harga Satuan dan Nilai Kontrak Kegiatan Pemerintah Tahun Anggaran 2005, eskalasi harga dimulai sejak bulan Oktober 2005 sesuai dengan lahirnya kebijakan moneter terhadap kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

Akhirnya, Mahkamah Agung (MA) pun menguatkan putusan BANI tersebut. Melalui putusan Nomor 709 K/Pdt.Sus/2011. Hakim Mahkamah Agung yang diketuai H Muhammad Taufik, SH, MH, menolak keberatan pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang diwakili oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum atas putusan banding sebelumnya yang menguatkan putusan BANI.

Putusan itu, mewajibkan Pemprov Riau untuk membayar eskalasi harga pada APBD Perubahan 2015 kepada 8 perusahaan rekanan dengan jumlah total sebesar Rp322.395.826.691.

Rinciannya yaitu PT Pembangunan Perumahan (PP) (Persero) Tbk sebesar Rp113.841.020.412, PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar Rp41.215.592.443, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar Rp31.504.906.623, PT Hutama Karya (Persero) Tbk berkerjasama dengan PT Duta Graha Indah sebesar Rp49.853.904.365, PT Waskita Karya (Persero) sebesar Rp20.459.969.777, PT Istaka Karya (Persero) sebesar Rp29.580.157.994, PT Modern Widya Technical yang bekerjasama dengan PT Anisa Putri Ragil sebesar Rp11.520.971.085 dan PT Harap Panjang sebesar Rp24.419.304.658.

Dalam perjalanannya, BPKP sendiri justru menyatakan total hutang eskalasi yang harus dibayar sebesar Rp220 Milyar. Perbedaan angka antara BPKP dan BANI yang dikuatkan MA inilah yang membuat DPRD Riau sengaja tak menganggarkan pembayaran hutang itu di APBD Perubahan tahun 2015 lalu.

Namun, tiba-tiba diketahui, telah dibayarkan oleh Pemprov Riau dengan alasan adanya rekomendasi dari DPRD dalam pengusulan itu. Ternyata Banggar DPRD Riau tidak pernah membahas pembayaran hutang ke 8 perusahaan proyek multi year tersebut penyebabnya terjadinya selisih harga Rp.100 M.


Ditempat terpisah tokoh masyarakat Riau ucu Rosyid mengatakan kami masyarakat Riau serta berbagai elemen lainya bergotong royong melaporkan siapa-siapa yang terlibat mengenai pembahasan pembayaran hutang eskali kepada kontraktor tersebut. semoga Plt Gubernur Riau Arsyad Djuliandi Rahman atau nama panggilan Andy Rahman cepat masuk penjara amin ungkap Ucu Rosyid.

Ajisutisyoso juga mengatakan jangan lupa ya wahai masyarakat Riau yang berdomisil di propinsi Riau , usai sholat berdoalah supaya oknum koruptor Riau cepat masuk penjara. Penyebabnya uang hasil korupsi tersebut tidak mau bagi-bagi khususnya kesaya (red.didi) maka kami bergotong royong memasukan sang oknum koruptor tersebut kedalam penjara amin ketus Ajisutisyoso Pengamat Korupsi Indonesia singkatan Peki .

H. ‎Adil politisi Partai Hanura mengaku mendapat berita dugaan ada bagi-bagi komisi sebesar 2 persen kepada oknum-oknum yang terlibat dalam skenario meloloskan duit ratusan milyar.

"Tunggu dan ikuti aja perkembangannya. Siapa yang terlibat, siap-siap saja. Aparat hukum harus mengusut tuntas," pungkas H.Adil. (didi)

waspada !!.,wartawan gadungan, orang maling/syaraf mengaku kerabat Pejabat, Mengaku paman/mamak ,ortu saya (red.didi). Anda korban penipuan Goblok, lapor ke Polisi atau komandanya TNI/Polri.

Teks Foto II. Anggota DPRD Propnsi Riau Noviwaldy . (f.net)

Teks Foto I. Seluruh Kepala Bank BPD se Indonesia hadir saat pencabutan nomor undian Simpeda diselenggarakan oleh Bank Riau Kepri sebagai tuan rumah , malam Minggu (2/4-16). (foto didi)

Teks Foto III. Wakil Bupati Bengkalis  mencabut nomor undian Simpeda, Choki Sihotang dengan Jesika MC saat itu .(foto.didi)

Teks Foto IV. Plt Gubernur Riau . (foto.didi)

 


Artikel Lainnya:

 

Copyright © 2008-2013 Pewarta Indonesia. All Rights Reserved.