"Banyak PNS yang kinerjanya bisa dibilang tidak baik. Pelayanan publik berbagai abdi negara tersebut banyak yang tidak sesuai harapan rakyat. Kasus korupsi juga kerap menimpa para PNS."

KOPI - Dalam waktu dekat pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan) berencana menggulirkan kembali kebijakan merekrut Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2012 ini.
Hal yang membuat berbeda, kebijakan kali ini adalah pemerintah mempercayakan sepenuhnya proses perekrutan CPNS 2012 ini kepada 10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang dinilai layak menghelat kegiatan tersebut.

Adapun 10 PTN yang dimaksudkan adalah Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Gadjah Mada. Perguruan tinggi lain adalah Institut Teknologi Surabaya, Universitas Airlangga, Universitas Sumatra Utara, Universitas Andalas dan Universitas Hasanuddin.

Kampus dipilih jadi pelaksana dengan alasan lembaga intelektual ini telah memiliki prestasi cemerlang dan sudah berpengalaman dalam menyelenggarakan SPMB, atau yang dulu lebih dikenal sebagai UMPTN. Pengalaman itu diharapkan dapat dimanfaatkan dalam merekrut CPNS. Apalagi kampus-kampus tersebut termasuk yang unggul di Indonesia. Mereka harus mampu menjaga kredibilitas lembaga.

Tahun sebelumnya perekrutan dilaksanakan lembaga-lembaga pemerintahan secara langsung. Perekrutan CPNS model demikian, selain memboroskan anggaran negara, memungkinkan terjadinya praktik curang yang melibatkan oknum internal lembaga pemerintahan bersangkutan.

Kali ini lolos atau tidaknya para peserta ditentukan sepenuhnya oleh sistem seleksi yang dilakukan pihak kampus. Hasil rekrutan kampus harus lebih baik dari yang dilaksanakan lembaga-lembaga tadi. Kalau hasilnya sama saja, apalagi lebih buruk, tentu akan menyedihkan.

Dengan melibatkan kampus diharapkan kecurangan semakin dipersempit atau kalau bisa ditiadakan sama sekali. Hanya, peluang kecurangan tetap bisa terjadi ketika internal penyelenggara ada juga yang bermental korup. Mencari para akademisi kampus yang memiliki kredibilitas tinggi dalam merekrut PNS menjadi prasyarat mutlak agar benar-benar melahirkan PNS yang profesional. Kampus harus memilih petugas rekrutan yang memiliki integritas. Jangan malah menjadi "joki"

Tak ada jalan lain untuk menghasilkan CPNS yang bermutu dan profesional kecuali dengan menyaring dan pemilihan sumber daya manusia yang berkualitas. Maka, penyeleksian CPNS harus menggunakan sistem perekrutan aparatur negara yang transparan, jujur (bersih) dan objektif.

Berbagai kecurangan seperti praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam perekrutan CPNS 2012 akan mengecewakan seluruh lapisan masyarakat. Setelah lebih dari setahun pemerintah menghentikan proses perekrutan CPNS khususnya pada tahun 2011 kemarin, banyak pihak yang mengaku kecewa.

Di tengah jumlah pengangguran yang terus melambung tinggi, kini ada sekitar 8,5 juta pengangguran, serta 29,89 juta jiwa penduduk miskin, profesi PNS masih sangat diharapkan sebagian penganggur tersebut. Apalagi para pengangguran-khususnya yang bergelar Sarjana (lulusan PTN/S)-juga cukup tinggi.

Salah satu faktor pemicu lahirnya para pengangguran bergelar sarjana karena banyaknya lulusan PTN/S yang ingin menjadi PNS. Kenyataannya, setelah mereka melamar, melakukan tes ujian/wawancara, dalam perjalanannya dinyatakan gagal atau tidak diterima. Mereka sungkan untuk bekerja, jadi PNS. "Penyakit" inilah yang kemudian melahirkan para sarjana pengangguran, yang terobsesi sepenuhnya hanya menjadi PNS.

Menurut data Badan Kepegawaian Nasional (BKN) hingga Desember 2011, jumlah PNS se-Indonesia sebanyak 4,7 juta. Angka tersebut sudah termasuk para tenaga honorer sebanyak sebanyak 921.000 orang dan 53.000 sekretaris desa. Sementara itu, anggota TNI sebanyak 450.000 personel dan anggota Polri sebesar 378.000 orang. Dengan demikian beban anggaran negara untuk menggaji PNS, anggota Polri dan TNI, tiap tahun sangat besar.

Anggaran untuk membiayai 4,7 juta PNS tersebut mencapai 215,7 triliun rupiah. Angka tersebut mengalami peningkatan signifikan sebesar 10 persen dibanding tahun sebelumnya. Atau mengalami kenaikan sebesar 32,8 triliun rupiah. Meski negara telah mengeluarkan anggaran yang begitu besar untuk mereka, toh kinerja mereka banyak yang tidak memuaskan.

Banyak PNS yang kinerjanya bisa dibilang tidak baik. Pelayanan publik berbagai abdi negara tersebut banyak yang tidak sesuai harapan rakyat. Kasus korupsi juga kerap menimpa para PNS. Bahkan sebagian lain kerap menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan untuk mendapat keuntungan pribadi.

Seleksi adalah tahap terpenting dalam menghasilkan pegawai-pegawai yang berintegritas. Kampus yang selama ini dipandang relatif "bersih" diharapkan menjadi pelaksana perekrutan yang jujur. Jangan sampai justru ketidakjujuran dimulai dari kampus.

Dengan demikian, 10 PTN berperan sekali dalam menyeleksi calon aparatur negara yang profesional, berkinerja baik. Kampus menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan birokrasi yang jujur, bersih, berwibawa serta terbebas dari korupsi.
Memang tidak mudah menemukan "abdi" masyarakat yang bersifat melayani. Tetapi hendaknya, penjaringan lewat kampus ini menjadi terobosan. Jangan sampai kampus melahirkan pegawai negeri yang datang ke kantor pukul 10.00 dan pukul 14.00 sudah siap-siap pulang.

Penulis adalah dosen PTS di Yogyakarta

Catatan: artikel eksklusif ini dimuat juga di Koran Jakarta edisi hari ini (Rabu, 1 Februari 2012). Bisa juga diakses langsung melalui: http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/82357