Iklan

29 August 2008|6:20:04AM

English Arabic Chinese (Simplified) Dutch German Japanese Indonesian Thai
Silahkan Login & Kirim Warta

          Login reminder Forgot login? | Register Register
Belum punya akun? Klik Register

Lupa password? Klik Forgot Login?
Pewarta Online

Yang Terpinggirkan
Gaji Pensiun yang belum Terealisasi Juga.....
21/02/2013 | Husaeni Mabruri

KOPI - Mimpi manis untuk masa depan gaji pegawai pensiunan sipil hidupnya belum dirasakan oleh Bpk. [ ... ]


Gelora Sepeda
Fun Bike Meriahkan HUT Ke-69 TNI di Aceh.....
29/09/2014 | Syamsul Kamal
article thumbnail

KOPI, Aceh Jaya - Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ke 69, Komando Distrik Militer (Kodim) 0114 Aceh Jaya, mengegelar acara sepeda santai (fun Bike)  [ ... ]



Polling Warga
Menurut Anda, program apa yang seharusnya menjadi prioritas PPWI saat ini?
 

Warta Utama DPRD Kota Blitar Didemo Warga Tanggung
Redaksi Koran Online Pewarta Indonesia (KOPI) bersama segenap pengurus dan anggota PPWI se-Indonesia menyampaikan Selamat & Sukses atas Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Presiden dan Wakil Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H. Muh. Jusuf Kalla pada tanggal 20 Oktober 2014. Semoga di bawah kepemimpinan beliau berdua, bersama-sama seluruh komponen bangsa, percepatan pencapaian tujuan bernegara Indonesia akan segera dapat dilaksanakan dengan baik dan lebih nyata.

DPRD Kota Blitar Didemo Warga Tanggung

KOPI, BLITAR – Ratusan warga kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar dengan mengendarai 4 Truk dan 2 Pick Up serta puluhan sepeda motor mendatangi kantor DPRD Kota Blitar untuk melakukan unjuk rasa . Kurang lebih 500 warga Kelurahan Tanggung yang terdiri dari anak-anak, pemuda sampai nenek-nenek kemarin Rabu pagi, 18/01/2012 mendatangi kantor dewan guna memaksa dewan agar membatalkan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa di lokasi kelurahan Tanggung.

Unjuk rasa warga Tanggung tersebut dengan menggelar triatikal dengan membawa keranda orang mati. Menurut warga keranda tersebut melambangkan, bahwa warga Tanggung siap mati membela tanah pertanian produktif tersebut kalau pihak Pemerintah Kota Blitar (Red. Walikota Blitar) memaksakan kehendak untuk tetap melanjutkan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di lahan pertanian tersebut.

Koordinator Aksi, Nuryadi warga Tanggung, mengatakan pihak pemerintah Kota Blitar telah melanggar Perda nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang telah disyahkannya sendiri. Menurutnya lahan yang dipergunakan untuk pembangunan Rusunawa tersebut di dalam RTRW telah disebutkan bahwa lahan tersebut adalah lahan Pertanian Produktif apa lagi Kota Blitar masih kekurangan beras dan Kelurahan Tanggung dinyatakan sebagai kampung Wisata. Selain itu menurut Nuryadi dengan adanya Rusunawa di kelurahan Tanggung tidak ada azas manfaatnya dan tidak akan meningkatkan kesejahteraan warga Tanggung, yang ada justru akan timbul dampak Sosialnya. Karena calon penghuni Rusunawa nantinya adalah warga luar kelurahan Tanggung yang salama ini tinggal di bantaran sungai, ditempat-tempat kumuh dan lain-lain.

“Kami warga Tanggung bukannya menolak pembangunan Rusunawa di kelurahan Tanggung, namun kami mengajukan syarat-syarat diantaranya dilahan kering lainnya yang masih diwilayah kelurahan Tanggung. Kalau Pemkot tetap memaksakan dilahan pertanian produktif, apa lagi rakyat Blitar masih kekurangan beras. Kami tetap menolak,” jelas Nuryadi.

Lebih jauh Nuryadi berharap agar anggota dewan Kota Blitar khusunya komisi 3 yang membidangi pembangunan, harus meninjau lokasi, supaya mengetahui kondisi lapangan yang sebenarnya dan kemudian menghentikan pembangunan Rusunawa tersebut.

Sementara itu Arif, salah seorang tokoh pemuda kelurahan Tanggung dalam orasinya mengatakan, masyarakat Tanggung telah ditipu oleh pihak pemkot Blitar. Pasalnya tanpa sosialisasi terlebih dahulu kepada warga, tanah pertanian produktif atau sawah tersebut diukur-ukur. Masyarakat ribut baru dilakukan silahturohmi. Warga tidak setuju dibilang setuju dengan berpegangan tanda hadir silaturohmi, namun daftar hadir tersebut dirubah daftar persetujuan dan dijadikan tanda bukti persetujuan warga.

“Kami merasa ditipu, sawah diukur tanpa sosialisasi ke warga, rakyat rebut-ribut baru diadakan silahturohmi. Dan yang membuat kami geram, tanda hadir silahturohmi dijadikan tanda bukti persetuan warga oleh Sekda Blitar. Ini kan bohongi masyarakat namanya,” ungkap Arif. Dia menambahkan agar dewan menyampaikan masalah ini ke instansi terkait dan kalau pemkot Blitar tetap memaksakan kehendak, kami akan melawan.

Akhirnya perwakilan aksi demo warga kelurahan Tanggung tersebut diterima oleh Komisi 3 DPRD Kota Blitar di ruang Paripurna untuk diajak berdialog. Namun dari puluhan perwakilan warga hanya diperkenankan 7 orang warga untuk menyampaikan aspirasinya.

Komisi 3 diwakili diantaranya Ketua Komisi 3, Sutanto alias Genik dari fraksi PDIP, Wakil ketua Dewan Heru Sunariyanto dari Fraksi Demokrat, Ridho Handoko dari Fraksi Demokrat, Eko Purwanto fraksi Golkar, Agus Junaidi Fraksi PPP, Priyo Fraksi PDIP.

Dari hasil dialog hanya dari Partai Demokrat saja melalui Heru Sunaryanta, yang berani mendukung warga untuk menolak pembangunan Rusunawa tersebut. Sedangkan dari Partai lain tidak mengiyakan juga tidak menolak, namun akan menindak lanjuti permasalahan ini dan akan memanggil Instansi terkait untuk dimintai penjelasa.

Menurut Wakil Ketua DPRD dari fraksi Demokrat, Heru Sunaryanto, mengatakan, Partai demokrat sangat prehatin dengan berdirinya Rusunawa di kelurahan Tanggung yang seakan-akan dipaksakan oleh pemerintah Kota Blitar. Dia juga menegaskan Partai Demokrat akan menolak pembangunan rusunawa tersebut di daerah Tanggung, karena daerah tersebut adalah lahan Pertanian Produktif yang telah ditetapkan dalam Perda Kota Blitar nomor 12 Tahun 2012.

“Kami sangat prehatin atas berdirinya Rusunawa di daerah Tanggung yang seakan-akan dipaksakan oleh pihak Pemerintah Kota Blitar. Apa lagi ini sudah jelas melanggar Perda nomor 12 tahun 2012. Jelas Demokrat akan menolak dan akan membicarakan dengan piha-pihak terkait,” tegas Heru Sunaryanta yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kota Blitar.

Setelah dialog dengan Komisi 3 DPR Kota Blitar, ratusan warga Tanggung dengan berjalan kaki melanjutkan perjalanannya menuju Kantor Walikota Blitar guna menyampaikan Uang Receh untuk Walikota. (FJR)

 

Copyright © 2008-2013 Pewarta Indonesia. All Rights Reserved.