Iklan

29 August 2008|6:20:04AM

English Arabic Chinese (Simplified) Dutch German Japanese Indonesian Thai
LOGIN & KIRIM WARTA

          Login reminder Forgot login? | Register Register
Belum punya akun? Klik Register

Lupa password? Klik Forgot Login?
PEWARTA ONLINE

GELORA SEPEDAJatuh Bangun Nadine Go wes Bersepeda den.....
20/06/2017 | Didi Rinaldo

KOPI, Jakarta – Aktris Nadine Chandrawinata menyukai olahraga seperti  Renang, Menyelam, Senam serta olahraga baru yang kini Ia geluti yakni bersepeda. Ditemui di acara Polygon Follow Your Own P [ ... ]



POLLING WARGA
Menurut Anda, program apa yang seharusnya menjadi prioritas PPWI saat ini?
 

Kolom Pewarta Wilson Lalengke

Wilson Lalengke

Kredo Wilson Lalengke: Persekusi

KOPI - Persekusi jadi kata favorit saat ini. Kata tersebut muncul tiba-tiba, menyeruak di belantara pemberitaan di seantero negeri. Kata yang terkesan…
 

Kredo Wilson Lalengke: Katakan Cinta dengan Bunga

KOPI - Bunga-bunga bertebaran di Balai Kota Jakarta hari-hari ini. Bahkan, karena begitu banyaknya rangkaian bunga yang hadir ke pusat pemerintahan ib…
 

Kredo Alternatif Wilson Lalengke – KEMERDEKAAN: Antara Ada dan Tiada

KOPI - Merdeka dan kemerdekaan. Dua kata ini secara berkala akan jadi agenda penghuni telinga kita di bulan Agustus setiap tahun. Sebab utamanya adalah karena ada rutinitas peringatan hari keramat yang amat bersejarah bagi bangsa Indonesia, yakni saat diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia lebih enam puluh tahun silam, dan sejak itu Indonesia merasa lepas dari penguasaan bangsa lain. Indonesia kemudian berdiri sebagai sebuah negara baru terhitung sejak tanggal 17 Agustus 1945. Persoalan yang kemudian hampir selalu mengemuka disaat momentum itu tiba adalah ketika banyak orang dari bangsa ini mencoba melakukan kontemplasi atau perenungan atas apa itu merdeka dan kemerdekaan. Secara real-nya, pertanyaan ini senantiasa muncul adakah kita benar-benar merdeka? Benarkah kemerdekaan itu menjadi milik bangsa ini sejak masa proklamasi kemerdekaan itu dikumandangkan?

 

Menelaah sebuah kemerdekaan, tentu saja kita sedang berusaha memaknai atau tepatnya mencari makna atas apa yang dinamakan merdeka dan kemerdekaan. Secara harfiah banyak orang memahami kemerdekaan sebagai suatu keadaan bebas dari tekanan dan perintah orang lain. Bagi sebagian orang lagi, kemerdekaan lebih dilihat dari sisi kebebasan berbuat untuk menghidupi diri sendiri tanpa harus diatur oleh sesiapapun. Dalam konstelasi kebangsaan (sekumpulan orang), kemerdekaan dimengerti sebagai kebebasan untuk mengatur kehidupan kebangsaan bangsanya sendiri alias tidak diperintah oleh bangsa lain.

Selanjutnya, ketika suatu bangsa telah memulai mengatur kumpulannya sendiri, dengan membentuk badan-badan atau organisasi yang difungsikan sebagai pengatur atau pemerintah bagi kawanannya sendiri, sekaligus juga menciptakan berbagai aturan yang harus ditaati oleh anggota bangsa itu, maka jadilah bangsa dimaksud sebagai sebuah negara. Matt Rosenberg mengklasifikasi negara bangsa (nation state) sebagai sebuah negara yang terdiri dari satu bangsa saja. Jadi, ketika sebuah negara terdiri dari beberapa bangsa di dalamnya, negara tersebut diistilahkan sebagai “State” (negara) saja, atau negara multi bangsa. Menggunakan teori ini, maka kita dapat beranggapan bahwa Indonesia bukan negara bangsa. Kenyataan inilah yang menyebabkan adanya gerakan-gerakan "memerdekakan bangsa" di berbagai daerah di tanah air.

Kembali ke persoalan makna kemerdekaan tadi. Pengertiannya akan lebih dipahami secara komprehensif hanya dengan mengelaborasinya melalui pembandingan dengan pengertian-pengertian yang dianut oleh orang lain (bangsa lain). Secara umum, masyarakat dunia menterjemahkan kata merdeka menjadi “independent” dan kemerdekaan sebagai “independence”. Dari banyak kamus yang menjadi rujukan, kata independent ini didefinisikan sebagai “self-governing” yang artinya kira-kira memiliki pemerintahan sendiri terlepas dari campur tangan kekuasaan bangsa atau negara lain.

Dari pengertian tersebut di atas, adalah keliru jika kita menanyakan kepada rakyat, terutama rakyat yang sengsara, apakah mereka sudah merasa merdeka atau belum. Kebanyakan rakyat akan menjawab: belum. Terutama karena himpitan persoalan hidupnya yang mengekang kebebasan-nya dari ikatan kemelaratan dan tekanan-tekanan hidup yang parah. Dikatakan keliru, karena sesungguhnya, kemerdekaan itu lebih bersangkut-paut dengan persoalan pemerintahan, yang notabene berada pada rana kenegaraan. Indonesia sudah merdeka berarti negara ini tidak lagi diperintah oleh bangsa atau negara lain. Jadi, kemerdekaan itu tidak secara otomatis berarti bahwa rakyat akan merasa terbebas dari sebuah kungkungan pemerintahan yang tidak diinginkannya. Bagi rakyat, hakekatnya kemerdekaan itu tidak bermakna sama sekali.

Jaman penjajahan dahulu, baik oleh Belanda, Inggris, maupun oleh Jepang, rakyat diperintah oleh sebuah institusi pemerintahan. Sekarang ini, rakyat juga dibawah kendali perintah dari sebuah institusi pemerintahan. Bedanya, dulu oleh bangsa lain yang biasanya kita sebut pemerintahan asing, sekarang oleh bangsanya sendiri. Keadaannya tidak berbeda. dijaman pemerintahan asing sebagian rakyat menikmati hidup dengan baik, sebagian lagi menderita hidup melarat. Jaman pemerintahan sendiri sebagian rakyat bernasib baik menikmati hidup sejahtera, sebagian lagi hidup merana. Kesimpulannya, kemerdekaan hanya punya makna untuk bangsa Indonesia, tapi tidak untuk rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, keikutsertaan rakyat dalam setiap perayaan kemerdekaan sesungguhnya adalah sesuatu yang sia-sia, kalau tidak dapat disebut pengelabuian manusia Indonesia oleh teman sebangsanya sendiri. Perayaan kemerdekaan oleh rakyat ibarat kegirangan dipanas terik melihat air di kejauhan padahal itu hanyalah fatamorgana belaka.

Namun demikian, optimisme rakyat terhadap sebuah kemerdekaan yang dimiliki bangsanya sesungguhnya perlu dibangun tidak melalui apa arti merdeka, tapi melalui pemahaman akan apa arti self-governance atau pemerintahan sendiri. Ada dua hal utama yang perlu dimaknai secara benar atas apa yang kita maksudkan dengan pemerintahan sendiri. Pertama, bahwa dengan adanya pemerintahan sendiri dalam suatu negara, itu berarti bahwa bangsa ini harus benar-benar terbebas dari kendali pemerintahan atau kekuatan asing. Independensi negara dari kekuatan negara lain berlaku di segala sisi kehidupan kenegaraan, baik ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan-keamanan, dan lain-lain. Bercermin pada ketentuan “pengertian pemerintahan sendiri” seperti ini, maka dapat dibenarkan jika sebagian orang beranggapan bahwa kemerdekaan Indonesia hanyalah isapan jempol belaka. Indonesia belum merdeka.

Bukti ketidak-merdekaan itu terlalu banyak untuk disebutkan. Kasus PT. Freeport di Papua yang sudah menelan korban jiwa rakyat adalah borok busuk “pemerintahan sendiri” yang dikendalikan oleh asing hingga kini. Berkeliarannya pelaku terorisme, pengedar narkotika, laskar-laskar “preman berjubah”, dan jaringan kejahatan lainnya yang tidak terselesaikan di Indonesia dan tak akan pernah berakhir, adalah bagian dari konspirasi kekuatan asing yang “memerintah” bangsa ini. Tujuan utama pemerintah asing itu adalah agar bangsa Indonesia makin lemah dan dapat didikte sepanjang masa. Belum lagi persoalan koruptor yang kabur membawa jarahan uang rakyat ke negara kecil Singapura yang tidak mampu diselesaikan “pemerintahan sendiri” akibat ketakutan bangsa ini terhadap negeri “cilik” itu. Daftar panjang bukti empiris lainnya masih menunggu untuk disebutkan, tapi hingga berbusa mulut menyebutkan satu per satu seakan tidak ada habis-habisnya.

Hal kedua adalah, bahwa dengan adanya pemerintahan sendiri dalam suatu negara, seharusnya tujuan hidup berbangsa (boleh dibaca bernegara) semestinya dapat terealisasi dengan pasti setahap demi setahap. Bukankah pembentukan pemerintahan sendiri bermakna ingin menggantikan pemerintahan asing yang gagal mewujudkan tujuan hidup berbangsa Indonesia? Bila keadaan hidup rakyat sebagai anggota masyarakat pembentuk bangsa Indonesia tidak berbeda dengan kondisi saat diperintah oleh asing, dus apa arti perjuangan memperoleh kemerdekaan itu? Bukankah usaha itu hanyalah kesia-siaan alias kemubaziran yang oleh rekan-rekan muslim dipercaya sebagai teman-nya setan?

Tujuan hidup berbangsa amat jelas tertuang dalam 5 tujuan pokok bangsa ini merdeka, yakni: melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi seluruh wilayah tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, dan ikut berpartisipasi menertibkan dunia. Hal-hal ini jelas tercantum dalam aturan dasar kenegaraan Indonesia yang disebut UUD. Tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan itu amat terang-benderang, dan memang itulah yang akan menjadi penanda jika benar negara ini telah merdeka. Negara merdeka yang memiliki pemerintahan sendiri dengan tugas pokok mengarahkan gerak langkah bangsanya menuju tercapainya suatu keadaan dimana segenap bangsa terlindungi, setiap jengkal wilayah tanah air terjaga, rakyat sejahtera, rakyat cerdas-trampil, dan pada level internasional kita punya posisi kuat untuk menjaga ketertiban dunia.

Melihat kenyataan di lapangan, bagaimana kita mampu berkata bahwa negara ini sudah merdeka sekian puluh tahun? Fenomena kesurupan masal di banyak sekolah di berbagai daerah adalah satu indikasi bahwa begitu banyak murid sekolah yang menderita stress oleh situasi dan kondisi bersekolah di tanah airnya yang amat menyengsarakan. Mulai dari pembelian buku beratusan ribu bahkan jutaan rupiah, pakaian seragam sekolah yang mahalnya ampun-ampunan, sampai pada ketidak-mampuan bayar uang sekolah dan menghasilkan banyak tubuh siswa bergelantungan, mati muda sia-sia.

Penjagaan wilayah? Dua-tiga pulau di perbatasan hilang satu demi satu dicaplok oleh negara lain. Pelebaran daratan Singapura menggunakan pasir “halal & haram” dari wilayah perairan Riau secara berkala akan menggeser batas territorial perairan di antara Indonesia dengan Singapura yang pinggiran pantainya semakin jauh ke arah negara kita. Penangkapan ikan oleh kapal-kapal asing, bahkan hingga membakar dan membunuhi pelaut-pelaut tradisonal Indonesia di wilayah perairan nusantara adalah contoh kasus lainnya dari ketidak-mampuan “pemerintahan sendiri” mewujudkan tujuan negara ini merdeka. Apa arti kemerdekaan yang diperoleh di tahun 1945 itu jika kita hanya memiliki pemerintahan sendiri yang lemah syahwat, dan hanya menjalankan peran sebagai pemerintahan boneka bagi pihak asing?

Berbicara tentang pemerintahan sendiri tidak terlepas dari autonomous government (pemerintahan otonom). Yang oleh karena itu, kita mestinya juga melihat hal ini sebagai permasalahan bertingkat. Pada level dunia, Indonesia telah mencoba, walau belum sempurna, membentuk pemerintahan sendiri terlepas dari kekuasaan negara lain, dalam hal ini dari pemerintah kerajaan Belanda. Di tingkat nasional, setiap masyarakat di daerah-daerah menginginkan adanya pemerintahan otonom di wilayahnya. Selanjutnya, di tingkat wilayah propinsi, bertaburan suara masyarakat yang mendambakan pemerintahan otonom bagi daerahnya, semisal pembentukan propinsi baru, kabupaten baru, kecamatan baru, hingga ke pembentukan desa/kelurahan baru. Setiap kelompok masyarakat di mana-mana mengharapkan kemerdekaan bagi komunitas di wilayahnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa ternyata kemerdekaan itu sejatinya merupakan kebutuhan hakiki manusia hingga ke kelompok terkecil.

Berdasarkan hal tersebut, jika dirunut hingga ke lingkup yang paling kecil lagi, yakni kemerdekaan setiap individu rakyat, diperlukan sebuah keiklasan untuk memampukan setiap orang melakukan “pemerintahan diri sendiri” atau yang disebut otonomi individu. Pada tingkat ini, kebebasan atau dalam istilah asing disebut freedom, menjadi pandu dalam setiap sikap dan pola laku masing-masing individu rakyat. Freedom sebagai implementasi kemerdekaan bagi setiap orang perlu dihargai, dihormati, dan penerapannya wajib diakomodasi oleh negara merdeka. Setiap orang diberi hak untuk bebas berpendapat, bebas berekspresi, bebas berusaha memperbaiki tingkat ekonominya, bahkan bebas untuk menentukan patron pendidikan yang dikehendakinya. Hanya dengan cara membebaskan rakyat dari keterikatannya dengan berbagai aturan paternalistik yang membelenggu kreativitas dan potensi dirinya, mereka akan tumbuh menjadi individu-individu yang mandiri, pribadi yang merdeka (independent).

Kemandirian masing-masing warga negara yang terbangun dan meningkat pada akhirnya secara kumulatif kebangsaan akan memampukan setiap kelompok masyarakat atau setiap daerah otonom untuk bisa menggerakkan roda kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini disadari amat sukar bagi sebuah bangsa dengan kharakteristik Indonesia yang lebih banyak kurang menguntungkan antara lain sifat SMS (Senang Melihat-orang Susah, dan Susah Melihat-orang Senang). Sifat ini kemudian melahirkan sifat turunan lainnya, yakni rasa iri, dengki, sombong, sikut-sana sikut-sini, jilat-atas injak-bawah, dan seterusnya. Di jajaran birokrasi pemegang otoritas pemerintahan, muncul sifat tamak, kegemaran melakukan korupsi yang parah, baik sendiri-sendiri maupun berjamaah, suka merampok harta milik rakyat berupa lahan untuk hidup (hutan, pertambangan, dan lain-lain), dan bahkan doyan membunuhi rakyatnya sendiri.

Banyak ilmuwan mulai percaya bahwa sifat bangsa Indonesia itu merupakan bawaan lahir alias sifat genetik bangsa yang tidak mungkin dihapus dalam pergantian dua-tiga generasi. Perlu beratus tahun untuk melenyapkan sifat “biadab” itu dari diri bangsa ini. Dalam kondisi itu, pada akhirnya kita boleh berpikir realistis bahwa kemerdekaan bagi rakyat Indonesia tidak lebih dari sebuah utopia belaka. Selamat menanti hari kemerdekaan rakyat Indonesia, beratus tahun lagi…***

Artikel ini ditulis pada awal 2008 dan ditayangkan pertama kali di www.kabarindonesia.com, di-republikasi di media ini untuk menjadi referensi publik. Terima kasih - penulis

 

Kredo Alternatif Wilson Lalengke – PARTAI POLITIK MAYA: Mungkinkah?

Artikel ini ditulis pada awal 2008 dan ditayangkan pertama kali di www.kabarindonesia.com, di-republikasi di media ini untuk menjadi referensi publik. Terima kasih - penulis

KOPI - Dunia begerak. Dunia berubah. Dunia berkembang. Dunia meninggalkan zaman lama menuju zaman baru. Dunia masa lalu berbeda dengan masa kini, seperti juga dapat dipastikan bahwa dunia masa depan akan berbeda dengan hari ini. Setiap periode zaman memiliki sejarahnya sendiri-sendiri. Dalam semua hal nyaris tidak ada satupun yang tidak bergerak tidak berubah. Perubahan itu kadang lambat, kadang normal, tidak jarang juga berlari begitu cepat. Manusia selalu berpacu dalam waspada, menyesuaikan diri dengan perubahan dan pergerakan itu. Karena memang begitulah alaminya manusia. Bila tidak, ia akan tergilas dan dimatikan oleh sejarah kebekuan dirinya sendiri.

 

Hiruk pikuk tanah air Indonesia mengalir dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu, dari hari ke hari, bahkan dari menit ke menit. Sejak guliran reformasi yang melahirkan euforia “kemerdekaan” melanda negeri, bertumbuhanlah gerak langkah tegap para kawula bangsa menyusun kelompok-kelompok masing untuk menggapai keinginan yang dulu terkekang oleh tirani Suharto bersama ABRI-nya. Inilah masa keemasan bagi tumbuh kembangnya partai politik (parpol) di tanah Ibu Pertiwi. Pada pemilihan umum (Pemilu) 1999, tidak kurang dari 48 parpol yang meramaikan bursa pencalonan wakil-wakilnya untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada pemilu lima tahun berikutnya, tercatat tinggal 24 perwakilan partai politik yang diloloskan untuk bertarung di Pemilu 2004. Beberapa parpol harus tumbang karena tidak memperoleh jumlah suara “standar” yang dipersyaratkan untuk bisa bertarung lagi di pemilu berikutnya, 2009. Untuk menggantikannya, kita lihat kemunculan parpol baru pada beberapa waktu terakhir. Sebut saja Partai Hanura pimpinan Wiranto dan Partai Pepernas yang disinyalir beraliran kiri oleh sebagian orang, sekedar sebagai contoh.

Tanpa mengurangi rasa hormat pada satu-dua partai politik nasional yang terlihat konsisten terhadap pembangunan bangsa, namun alangkah meruginya kita ketika melihat janji memajukan bangsa yang ditebar oleh para pemimpin partai dimasa kampanye ternyata tidak membawa perubahan yang signifikan bagi perbaikan negeri ini. Kerugian itu akan berusia panjang jika rakyat tetap membiarkan diri terlena dalam ketololan “dikencingi” oleh para wakilnya yang hanya sibuk dengan kegiatan per-selir-an, wisata dewan, komputer jinjing, dan sebagainya. Mungkin persoalan kesengsaraan di Papua terlalu jauh dari Senayan, tempat berkantornya para wakil rakyat, namun lihatlah korban lumpur Lapindo-pun yang datang mengemis di depan tangga masuk rumah Dewan, tiada juga kunjung diselesaikan. Jumlah penduduk miskin makin bertambah, daya negosiasi masyarakat terhadap akses pendidikan dan kesehatan makin rendah, hingga kepada keselamatan nyawa tiap orang terancam setiap saat oleh berbagai bencana, kecelakaan angkutan, kriminalitas, dan bahkan pembunuhan menggunakan bedil negara oleh aparat negara (TNI/Polri). Daftar contoh realitas akan menggunung melampaui Mahameru jika kita kumpulkan dan sebutkan satu persatu.

Disadari atau tidak, disukai atau tidak, manusia akan selalu mengikuti naluriah alaminya. Ketika laku berbeda dengan kata, maka kepercayaan lambat laun akan lenyap ditelan bumi. Ketika hari kemarin rakyat terjatuh ke pelukan anggota dewan yang korup, pembohong, dan hanya memikirkan periuk nasi keluarga dan kelompoknya sendiri, tentunya ia akan berpikir berkali-kali untuk tidak terjatuh pada kesulitan yang sama pada Pemilu berikutnya. Meski dia sadar bahwa berpindah kelain hati belum tentu akan membebaskan DPR baru dari kasus penyelewengan dana non bujeter DKP, atau dana kementrian lainnya, namun yang pasti perubahan pikiran dan pilihan akan terjadi. Ibarat pepatah mengatakan, sebodoh-bodohnya keledai dia tidak akan terjatuh ke lubang yang sama. Jika senyatanya, bangsa Indonesia harus terus-menerus jatuh hati pada pemimpin dan anggota perwakilan yang korupsi dan korupsi dan korupsi disetiap periode, kita jadi ragu, mungkinkah dibutuhkan suntikan gen keledai untuk "imunisasi" di setiap tubuh warga negara Indonesia?

Hadirnya Gubernur Aceh yang baru, Irwandi Yusuf, yang merupakan pemimpin usungan non-partai dan wacana pengusulan calon gubernur DKI Jakarta dari wakil independen merupakan fenomena menarik penanda adanya perubahan paradigma kehidupan perpolitikan di tanah air. Kemunculan Irwandi yang memupuskan harapan kandidat lain dukungan parpol adalah sukses besar dari gerak perubahan itu. Sebaliknya, ribut-ribut calon independen di Pilkada DKI Jakarta baru-baru ini adalah tipe politik petak umpet ala Abunawas. Wacana calon independen itu baru bergema kuat pada penghujung waktu menjelang pendaftaran kandidat. Sebenarnya para calon, terutama yang memiliki nama besar, sejak awal berharap banyak pada kebaikan hati para parpol. Namun, menjelang hari-hari akhir disadari tiada satu sampan-pun yang bisa ditumpangi untuk menyebrang; maka secara terburu-buru mereka membuat “rakit” calon independen menuju Pilkada dengan mengerahkan massa berdemonstrasi. Kasian rakyat yang kemudian hanya jadi kuda tunggangan politisi Abunawas.

Banyak pengamat mengartikan fenomena calon independen itu sebagai indikasi turunnya kepercayaan masyarakat kepada keberadaan partai politik. Bahkan lebih jauh sudah mulai terdengar ada juga rakyat yang menginginkan negara tanpa parpol. Ini hal yang logis. Karena kegunaan parpol bagi mereka seakan tidak lebih sebagai agen penglaris-manis uang rakyat saja, alias dana negara habis namun kepentingan rakyat diabaikan. Dalam cuaca demokrasi seperti sekarang, banyak aspirasi dan kehendak rakyat yang ternyata tidak terakomodasi oleh wadah-wadah partai politik yang ada. Saluran politik rakyat akhirnya harus kandas akibat kebuntuan itu. Jika sebagian lagi mencoba tetap bertahan pada koridor aturan yang ada, bersuara lewat parpol, hal ini lebih disebabkan oleh ketiadaan pilihan lain. Kepatuhan itu akan lebih besar, penuh keterpaksaan ketika negara melalui Mahkama Konstitusi sudah mengeluarkan fatwa bahwa semua harus berjalan sesuai undang-undang Pilkada dan aturan lain yang ada, betapapun UU itu bertentangan dengan isi hati sang rakyat. Masyarakat Jakarta yang sangat menggantungkan nasibnya dari kondisi kota yang stabil dan aman tentunya tidak ingin mengambil resiko untuk memberontak hanya demi menggolkan aspirasinya. Toh, calon independen “Abunawas” itu nanti belum tentu akan memperhatikan nasib mereka.

Di satu sisi, mungkin sebuah pilihan yang pintar jika rakyat Indonesia bersikap diam saja, seperti para bijak mengatakan “silent is gold”, diam adalah emas atas semua perkara kebangsaan dan kenegaraan. Sebaliknya, jika bukan rakyat ini yang berbuat, lalu kita menunggu siapa lagi yang akan datang merubah nasib negeri yang sudah semakin tenggelam akibat ulah para pemimpin dan politisi negara? Sudah jamak dimana-mana negara bahwa pendorong perubahan kearah perbaikan bangsa dan negara adalah rakyat negara itu sendiri. Oleh sebab itu, rakyat pada hakekatnya memiliki tanggung jawab berpartisipasi aktif dalam menggerakkan roda perjalanan bangsanya. Segala hal yang dipandang tidak mendukung perbaikan, unsur-unsur penyebab kemandegan pembangunan bangsa, dan apalagi terhadap berbagai faktor pembawa kemunduran, perlu dipangkas habis.

Berkaitan dengan kewajiban penyaluran aspirasi rakyat yang harus melalui partai politik sesuai dengan berbagai perundangan terkait, maka perlu suatu pemikiran mendalam dan meluas bagi pembentukan partai politik alternatif. Organisasi partai yang dipandang bisa memberikan warna baru bagi pengembangan demokrasi dan penyaluran aspirasi rakyat secara efisien dan efektif. Langkah ini juga dapat dipandang sebagai pengejawantahan keinginan untuk menyuarakan kehendak setiap warga negara secara mandiri, independen, dan bertanggung jawab. Partai politik model ini dapat disebut sebagai Partai Politik Maya atau Parpol Maya. Parpol yang menjalankan aktivitas keorganisasiannya berbasis utama pada internet dan varian media pendukungnya.

Pemikiran aneh ini tentu saja akan mengundang pertanyaan: mungkinkah hal ini dilakukan? Jawabannya: bisa "ya, sangat mungkin"; dan bisa juga "tidak, hal itu mustahil dilakukan di ranah perpolitikan." Bagi mereka yang skeptis dengan ide ini, tentu tidak ada argumen lanjutan kecuali diam saja, dan tetap bersandar pada keadaan sistem kepartaian “normal” yang sudah ada. Sebaliknya, bagi mereka yang melihat hal ini sebagai salah satu jalan keluar yang memiliki peluang sukses, maka pertanyaan berikutnya adalah: bagaimana mengaktualisasikannya dalam konteks ketata-negaraan suatu negara seperti di Indonesia.

Sungguh bukan maksud tulisan ini akan menjelaskan secara detil apa dan bagaimana mengimplementasikan idealisme partai maya dimaksud. Hal tersebut akan lebih tepat menjadi pembicaraan, wacana, dan kajian bersama rakyat pada tataran praktis, seperti oleh para praktisi politik, praktisi hukum tata negara, praktisi teknologi informasi, dan lain sebagainya. Namun yang jelas, negara-negara di dunia sering berhadapan dengan eksisnya partai bawah tanah yang muncul sebagai wadah penyaluran kehendak sebagian masyarakatnya. Walau pada umumnya partai jenis ini dianggap destruktif, tapi ini sangat tergantung dari sudut pandang mana dan sudut penilaian siapa kita melihatnya. Nyata sekali bahwa pada level tertentu, partai bawah tanah, partai gerilya, partai bayangan, dan berbagai nama lain sejenisnya telah menjadi bagian sejarah peradaban manusia. Dengan dasar pemikiran dan analogi ini, maka kemungkinan partai maya sangat mungkin direalisasikan.

Sungguh juga bukan merupakan tujuan tulisan ini untuk memberikan peluang bagi sebuah penciptaan kelompok atau partai alternatif yang bersifat illegal yang hanya akan menjadi perongrong kewibawaan negara dan mungkin justu menjadi biang kerok masalah bangsa dikemudian hari. Oleh karenanya, usaha menemukan formula yang baik, benar, dan beradab sesuai dengan norma-norma yang berlaku di suatu negara perlu menjadi kajian bersama. Bila kita berkaca pada fenomena perkembangan di bidang lain, seperti media massa online, transaksi bisnis di internet, pasar-pasar dunia maya, bahkan sampai kepada pemenuhan kebutuhan pendidikan melalui pola “kampus maya”, maka tentu saja penerapan sistem kepartaian mayapun adalah sebuah keniscayaan. Benar bahwa sistem, formula, dan bentuknya pasti akan berbeda dengan bidang-bidang yang telah disebutkan tadi. Efektifitas kepartaian maya akan sangat ditentukan oleh seberapa serius dan akurat kita mengeksplorasi dan mendalami sistem yang tepat, dan kemudian mengkonstruksinya dengan benar pula.

Mungkin hari ini, pemikiran edan ini hanya terbaca dan dicampakkan oleh kita semua, namun tetap saja ada keyakinan bahwa suatu saat nanti, entah kapan, partai politik maya akan merajai kehidupan kenegaraan di bumi ini. Bila Indonesia bisa menangkap idenya, ia akan bikin sejarah besar bagi dunia, yang hanya ribut dengan nuklir, perang, dan penaklukan.***

 

Catatan Saya tentang Jusuf Randy, Hendak Dibunuh Gara-gara Nasi Bungkus!

KOPI - “Apa tujuan Abah sehingga kita perlu wawancara Pak Muladi?” tanya seseorang kepada lawan bicara yang dipanggilnya sebagai ayahnya pada suatu ha…
 

Menggugat Kesaktian Pancasila

KOPI - Daya tarik perbincangan tentang Pancasila bagi sebagian besar kalangan, terutama kaum intelektual, masih cukup besar. Walau pada dekade terakhir, Pancasila seakan kehilangan “trah”-nya, namun ia masih melekat kuat sebagai sesuatu yang bernilai untuk ditinggalkan begitu saja. Bahkan, bagi kita yang masih memiliki nasionalisme Indonesia yang kuat, mempertahankan Pancasila sebagai bagian dari eksistensi negara adalah harga mati. Penetapan dan peringatan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah salah satu penanda bagi “lestari”-nya Pancasila di hati bangsa Indonesia. Namun, adalah hal yang wajar bila terbesit sebuah pertanyaan, benarkah Pancasila itu sakti? Apakah standar penetapan Pancasila sebagai sesuatu yang sakti dapat diterima secara nalar keilmuan dan moralitas? Perlukah kesaktian bagi sebuah ideologi seperti Pancasila? Dan seterusnya, dan lain sebagainya.

Hakekatnya, Pancasila dipandang dan diletakkan sebagai suatu idealisme atau sesuatu keadaan ideal bagi sebuah tatanan kemasyarakatan bangsa Indonesia. Ia kemudian diadopsi menjadi sebuah ideologi negara yang secara kontekstual akan menjadi acuan ideologis bagi setiap elemen penyelenggara negara, yakni pemerintah dengan semua perangkat-perangkatnya yang tergabung dalam eksekutif, yudikatif, dan legislatif; dan juga elemen masyarakat seluruhnya. Dalam bahasa lain, Pancasila biasanya disebut sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, yang lebih berkonotasi sebagai pandangan dan pegangan hidup berbangsa dan bernegara. Sampai pada titik ini, hampir tidak ada persoalan yang ditemukan pada Pancasila.

Masalah kemudian muncul ketika kita menganalisa secara mendalam tentang apa itu falsafah dan apakah Pancasila cukup pantas untuk dikategorikan sebagai sebuah falsafah hidup? Secara singkat, falsafah adalah hasil berfilsafat atau berpikir atau kontemplasi. Menurut asal katanya, filsafat berarti mencintai dan pencinta kebijaksanaan (Bahasa Yunani, phílos: teman atau pencinta, dan sophía: kebijaksanaan). Dari pengertian ini kemudian orang memberikan julukan kepada para filosof sebagai “orang bijak”, yang selalu berpikir “bagaimana sebaiknya” sebelum mereka melakukan sesuatu tindakan.

Terdapat empat bidang yang menjadi fokus filsafat. Pertama disebut ilmu etika, yakni bidang ilmu filsafat yang mempelajari tentang bagaimana seharusnya seseorang bersikap dan bertingkah laku. Kedua adalah ilmu metafisika yang mempelajari tentang esensi alam dan segala isinya, termasuk hukum-hukum alam yang ada di dalamnya. Ketiga, epistemologi yang biasa disebut juga teori ilmu pengetahuan. Cabang ilmu filsafat ini berhubungan dengan kebenaran dan keyakinan yang menjadi dasar penerimaan sesuatu yang disebut pengetahuan. Keempat adalah ilmu logika, yang fokus kajiannya menyangkut logis tidaknya sebuah alasan dari sebuah tindakan atau fenomena.

Pendapat para ahli boleh saja berbeda antara ahli yang satu dengan yang lainnya tentang falsafah atau hasil kongkrit dari filsafat yang baik dan sempurna. Namun umumnya dipahami bahwa sebuah falsafah yang ideal semestinya merupakan perpaduan dari keempat sub elemen dari filsafat seperti disebutkan di atas. Sebagai contoh, Deontologi-nya Immanuel Kant (1724-1804) mengajarkan tentang “perbuatlah kepada orang lain apa yang anda inginkan orang lain perbuat terhadap anda” sebagai dasar ia bersikap dan berbuat sesuatu. Ini jelas sebuah ajaran etika dalam filsafat Barat, yang karena esensi alamiah setiap manusia adalah sama derajatnya maka perlakuan terhadap orang lain juga mesti sebanding dengan apa yang kita harapkan dari orang lain perbuat terhadap kita; dan ini adalah alur berpikir yang logis. Kebenaran dari pernyataan itu hampir tidak dapat terbantahkan, dan ketika ajaran itu diyakini oleh seseorang, maka ia kemudian menjadi ilmu pengetahuan.

Kembali kepada Pancasila; sebagai sebuah hasil berpikir mendalam, maka ia dapat dikatakan sebagai falsafah bagi komunitas yang membenarkan dan meyakininya. Namun pada tataran nilai per nilai di dalam Pancasila, perlu dilakukan kajian dan analisis yang lebih dari sekedar pemenuhan selera politis negara untuk mengklaim Pancasila sebagai suatu falsafah. Apalagi untuk mengatakan bahwa Pancasila adalah sebuah ideologi tanpa cacat yang harus diadopsi dan diyakini secara buta bagi warga negaranya.

Sebagai contoh, Sila pertama dari Pancasila berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa”. Bicara ketuhanan, langsung atau tidak, pasti akan bersentuhan dengan yang namanya kepercayaan dan agama. Benar ada filsafat agama, namun pada titik kajian tentang eksistensi “Tuhan” dan “kekuasaan-Nya” yang bekerja mengatur alam semesta menjadi sumir dan tidak mendapatkan jalan keluar yang memuaskan secara logika. Akhirnya, pada setiap diskursus agama yang terbentur pada tembok besar “siapa tuhan?”, setiap orang berargumen bahwa ketuhanan sesuai dengan “ajaran agama” yang harus diyakini tanpa perlu bertanya “mengapa?” Contoh lain, Sila ketiga “Persatuan Indonesia”. Esensi yang dikandung pada sila ini dapat dipahami sebagai suatu idealisme persatuan dan kesatuan semua unsur, manusia, tanah, laut, kekayaan alam, dan segalanya, yang ada di nusantara dari Merauke di Timur hingga ke Sabang di sebelah Barat. Keadaan “satu Indonesia” itu hampir tidak bermakna apa-apa secara filosofis, karena bilapun ada rasa saling menghormati antar sesama suku, antar masyarakat di Indonesia, dan kerjasama di antara mereka, hal tersebut bukan semata-mata dilakukan karena sila ketiga itu.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Pancasila sebagai sebuah kesatuan antar sila-silanya pada titik tertentu memiliki kelemahan filsafati untuk disebut sebagai falsafah karena tidak seluruhnya mencerminkan kriteria filsafat secara teoritis maupun praktis. Namun pada sila-sila tertentu, seperti Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, tetap mengandung nilai falsafah yang tinggi dan dapat diterima di setiap komunitas manusia di manapun berada. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia juga merupakan unsur falsafah yang perlu dijadikan pedoman berbangsa dan bernegara.

Terlepas dari benar tidaknya, diterima atau ditolaknya argumen di atas, yang paling penting bagi kita adalah memahami secara baik sebuah konsep nilai sebagai ilmu filsafat. Ketika konsep nilai itu tidak memenuhi standar keilmuan, yang salah satunya adalah memenuhi standar logika, maka konsep tersebut kurang tepat dikatakan sebagai falsafah. Ia hanya sebuah konsep keyakinan belaka yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya secara logika, sebagaimana halnya konsep agama dan aliran-aliran kepercayaan.

Kita ibaratkan Pancasila dapat dikategorikan sebagai sebuah falsafah hidup. Dalam kondisi ini, Pancasila semestinya juga dapat menjadi dasar pengembangan teori-teori filsafat selanjutnya sebagai “turunan” dari Pancasila itu sendiri. Sebagai contoh, teori keadilan-nya John Rawls (1921-2002) yang banyak jadi rujukan bagi kebijakan politik di negara-negara maju merupakan elaborasi lebih lanjut dari teori Utilitarianisme-nya Jeremy Bentham (1748-1832 ) dan John Stuart Mill (1806-1873). A theory of Justice (teori keadilan) hasil pemikiran filsuf Amerika, John Rawls, ini kemudian dijadikan landasan berpikir oleh pemikir lainnya untuk memunculkan idealisme “turunan” selanjutnya seperti Global Distributive of Justice (distribusi keadilan global) yang dikemukakan oleh salah satunya Prof. Goran Collste, seorang filsuf berkebangsaan Swedia.

Dalam konteks ini, Utilitarianisme sebagai sebuah falsafah hidup telah berperan aktif dalam mengatur tata nilai sebuah masyarakat, umumnya masyarakat Barat, dan falsafah tersebut dalam perjalanan sejarahnya mengalami pengembangan sesuai kebutuhan jaman dan kemajuan berpikir masyarakatnya. Dengan argumen ini, ingin ditegaskan bahwa bila memang Pancasila adalah sebuah falsafah hidup bagi sebuah bangsa bernama Indonesia, maka seharusnya konsep nilai tersebut dapat dijadikan landasan berpijak bagi menghasilkan “falsafah-falsafah turunan” selanjutnya sesuai dengan keadaan kekinian masyarakat Indonesia. Bila ia tidak mampu menjembatani kebutuhan pengembangan filsafat ke masa depan, maka Pancasila tidak lebih dari sebuah doktrin mati yang tidak bernyawa, yang justru tidak dapat dijadikan pandangan hidup berbangsa dan apalagi bernegara dalam jangka waktu yang lama.

Keberadaan Pancasila sebagai sebuah falsafah hidup mengundang tanda tanya besar ketika 1 Oktober dijadikan sebagai hari Kesaktian Pancasila. Sebagian orang memandang keinginan untuk mempertahankan peninggalan kebijakan orde baru itu justru melemahkan esensi Pancasila sebagai falsafah, penuntun manusia untuk hidup sebagai layaknya manusia beradab. Betapa tidak, bila Kesaktian Pancasila itu lahir atas dasar peristiwa berdarah, yang merupakan lembaran hitam bangsa ini. Logika mana yang dapat membenarkan bahwa Pancasila dianggap sakti ketika militer dan rakyat berhasil “menyelamatkannya” dengan melenyapkan jutaan nyawa manusia Indonesia yang notabene mengakui Pancasila sebagai miliknya juga? Jikapun yang dibunuh itu adalah kaum komunis, adakah Pancasila menuntun bangsa ini untuk menghabisi nyawa mereka?

Bukan hasrat ingin mengecilkan arti gugurnya beberapa jenderal di Lubang Buaya, namun apakah Pancasila mengajarkan untuk membunuhi orang lain (baca: rakyat) sebagai bayaran bagi tujuh jenderal itu? Tidaklah salah jika ada kalangan yang berpandangan bahwa pembunuhan besar-besaran pasca peristiwa 30 September 1965 itu bukan atas arahan atau tuntunan Pancasila, tetapi dilakukan oleh “oknum” pemerintah transisi saat itu. Artinya, Pancasila tidak harus menjadi kambing hitam sebagai “terdakwa” dalam diskursus ini. Jika logika tersebut boleh kita adopsi bersama sebagai sebuah kebenaran, maka sesungguhnya yang sakti itu bukan Pancasila, tetapi “oknum” pemerintah transisi masa itu alias pemerintah orde baru. Jadi seharusnya bukan hari Kesaktian Pancasila, tetapi hari Kesaktian Orde Baru.***

___________
Penulis Wilson Lalengke adalah alumnus program pascasarjana bidang studi Global Ethics (Inggris) dan Applied Ethics (Belanda, Swedia). Sumber awal: KabarIndonesia.Com, 30 September 2007, yang kemudian disadur-ulang oleh uncen.wordpress.com on December 6, 2007.

 
Artikel Lainnya...

Pawai Pembangunan Dinilai Kurang Memuaskan, Juga Minim Antraksi
Sabtu, 19 Agustus 2017

KOPI, Sarolangun - Pawai pembangunan pada perayaan kemerdekaan RI yang ke 72 dimeriahkan dengan berbagai penampilan budaya ditengah kehidupan masyarakat dan profesi. Tradisi pawai pembangunan ditampilkan oleh masing-masing pelajar dan juga pegawai dari setiap instansi pemerintah daerah kabupaten Sarolangun dinilai masih kurang memuaskan serta minim antraksi. Hal itu disampaikan oleh Bupati sarolangun, Sabtu  (19/8).   "Kita tidak melihat... Baca selengkapnya...

Gelar Paskibra 1.478 Personil di HUT Ke-72 Kemerdekaan RI, Pulau Sebatik Raih Rekor MURI
Jumat, 18 Agustus 2017

KOPI, Nunukan – Menjadi warga Pulau Sebatik boleh berbangga, tepat pada HUT Kemerdekaan RI yang ke 72 Tahun 2017 (Kamis, 17/08/2017), Pulau yang terletak diutara propinsi Kalimantan Utara tersebut menorehkan tinta emas, dengan berhasil meraih rekor MURI (Museum Rekor - Dunia Indonesia) lewat gelar Pasukan Pengibar Bendera terbanyak yang melibatkan 1.478 yang dilaksanakan di Dermaga TNI - Al Sungai Pancang dan Pelabuhan Batu.     Senior... Baca selengkapnya...

RSUD Sarolangun Kembali Menjadi Tempat Study Banding
Rabu, 16 Agustus 2017

KOPI,Sarolangun - Semenjak meraih akreditasi, rumah sakit umum daerah Prof DR HM Chatib Quzwen Kabupaten Sarolangun dianggap memiliki mutu dan kualitas memenuhi standart. Untuk itu RSUD Sarolangun kini telah menjadi tempat study banding rumah sakit umum baik dari luar maupun didalam daerah. Baru ini, RSUD Sungai bahar Muaro Jambi yang membawa pihak menajeman rumah sakit dan dokter sebanyak 15 orang untuk melakukan study banding di RSUD... Baca selengkapnya...

Danramil 08/Bakongan Pimpin Upacara Pengibaran 72 Bendera Merah Putih Di Pulau Dua
Minggu, 13 Agustus 2017

KOPI, ACEH SELATAN - Badan SAR Nasional (Basarnas) Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan acara pengibaran Bendera Merah Putih dan penanaman terumbu karang di Pulau Dua, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Minggu (13/08/2017).   Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-72. Hadir dalam acara tersebut, diantaranya Danramil 08/Bakongan Kapten Inf Endang Ruhiyat dan juga Basarnas Kabupaten Aceh... Baca selengkapnya...

Bank Riau Kepri Salurkan Dana CSR kepada 20 Ribu Naker
Minggu, 13 Agustus 2017

KOPI, Pekanbaru - Bank Riau Kepri (BRK) salurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang diperuntukkan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kepada 20.000 pekerja rentan yang ada di Provinsi Riau pada program Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan (GN Lingkaran).     Para pekerja yang menerima bantuan perlindungan dari dana CSR Bank Riau Kepri ini... Baca selengkapnya...

Kapolda Se Sumatera Saksikan Simulasi Pencegahan Kebakaran Hutan di Kampar
Jumat, 11 Agustus 2017

KOPI, Pekanbaru - Di tempat kerjanya, Mas Sugeng Triwardono mengatakan, ”Mutasikan saja Komandan oknum Kapolda, Danrem yang wilayahnya terjadi kebakaran hutan ini berarti sang kepala satuan TNI/Polri tersebut tidak bisa menjaga daerah teritorialnya bebas dari kebakaran hutan. Berapa ratus milyar uang negara terbuang sia-sia setiap tahun hanya untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Lebih baik uang tersebut digunakan untuk membangun... Baca selengkapnya...

Penyair Maroko Anissa Taouil Menulis Puisi dan Bernyanyi dalam Bahasa Indonesia
Jumat, 11 Agustus 2017

KOPI, Jakarta - Anissa Taouil, seorang Profesor dari Universitas Hassan II Casablanca, Maroko, merupakan seorang penyair yang menulis puisi dalam lima bahasa, yakni Bahasa Arab, Inggris, Perancis, Spanyol, dan Indonesia. Anissa, demikian ia akrab disapa, adalah orang Maroko pertama yang menulis puisinya langsung dalam Bahasa Indonesia. Dirinya menjelaskan bahwa ia telah menjalin kerajsama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Rabat... Baca selengkapnya...

INTERNASIONALSiswa GAMBATTE Telah Selesai Magang Di J.....
21/08/2017 | Asriel Tatande

KOPI, Internasional - Peserta asal Sulawesi Utara atas nama kabupaten Bolaangmongondow Timur tinggal sebulan lagi akan menyelesaikan program magang di [ ... ]



NASIONALInilah Harapan Pemuda Papua di Sulawesi .....
17/08/2017 | Saktiawan Wicahyono Putro
article thumbnail

KOPI, Manado – Peringatan HUT Ke – 72 Kemerdekaan Republik Indonesia disambut antusias oleh seluruh lapisan masyarakat. Momentum ini merupakan p [ ... ]



DAERAHPeringatan HUT Ke-72 Kemerdekaan Republi.....
20/08/2017 | Rahmat Bitay

KOPI, Banda Aceh - Negara Indonesia tepat merayakan kemerdekaannya yang ke-72 tahun. Hari ini Kamis 17 Agustus 2017, seluruh anak bangsa Indonesia mem [ ... ]



PENDIDIKANDPC PPWI Bekasi Gelar Rapat, Seminggu Je.....
19/08/2017 | Yeni Herliani

KOPI, Bekasi Utara - Ketua DPC Bekasi, Sugiatmico menggelar rapat persiapan session 3 “Pelatihan Jurnalist Tingkat Pelajar dan Mahasiswa” bertempa [ ... ]



EKONOMIGrand Opening “Berrybenka Store - Peja.....
19/08/2017 | Yeni Herliani

KOPI, Jakarta - Bagi para fesyen maniak, nama Berrybenka tentu sudah tidak asing lagi didengar. Situs belanja dengan fashion dan produk kecantikan te [ ... ]



HANKAMIngin Kibarkan Bendera Merah Putih, Seor.....
13/08/2017 | Haes Asel

KOPI, Aceh Selatan - Menjelang peringatan HUT RI ke - 72 tahun 2017 yang hanya tersisa waktu lima hari lagi, segala usaha pekerjaan kegiatan tindaka [ ... ]



OLAHRAGAIni Dia Para Pemenang Wrangler True Wand.....
21/06/2017 | Yeni Herliani

KOPI, Jakarta - Sebuah petualangan besar tahun ini “Wrangler True Wanderer 2017” baru saja menemukan pemenangnya. Mereka telah menunjukan bahwa m [ ... ]



PARIWISATALesehan di Atas Bukit Cara Lain Menikmat.....
13/08/2017 | Femilia Zahra

KOPI, Palu- Beberapa waktu lalu kami selaku reporter KOPI berkesempatan untuk menginjakkan kaki di kota Lembah. Entah angin apa yang membawa kami hing [ ... ]



HUKUM & KRIMINALPengelola SMAK Dago Minta Hakim Tolak Gu.....
16/08/2017 | Buddy Wirawan

KOPI, Bandung - Pengelola Sekolah Menengah Atas Kristen (SMAK) Dago  Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMKJB) meminta  [ ... ]



POLITIKPilkada Jawa Barat Jangan Dinodai Isu SA.....
20/08/2017 | Buddy Wirawan

KOPI, Bandung - Mendekati pesta demokrasi serentak di Jawa Barat dan beragai daerah lain di Indonesia, Lembaga Kajian Aliansi Masyarakat untuk HAM,  [ ... ]



OPINIWaspadalah… Modus Penipuan Menjual Nam.....
03/08/2017 | Didi Rinaldo

KOPI, Pekanbaru - Waspadalah Gerombolan begal beraksi wilayah Siak Hulu, kabupaten Kampar, Propinsi Riau. Kami memantau gerak-gerik gerombolan Begal t [ ... ]



PROFILObrolan Santai dengan Ketua KUD Mekar A.....
21/08/2017 | Didi Rinaldo

KOPI, Inhu - Selama ini petani sawit anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Mekar Abadi kecamatan Lubuk Batu, kabupaten Indragiri hulu, Riau,  telah dirug [ ... ]



SOSIAL & BUDAYAPKPA Kembali Gelar FFA dan FTA 2017.....
25/07/2017 | Sulaiman Zuhdi Manik

KOPI - Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) kembali menggelar Festival Film Anak (FFA) dan Festival Teater Anak (FTA) tahun 2017 dengan t [ ... ]



ROHANIUskup Edmund Woga: Cinta Allah Itu Tidak.....
02/08/2017 | Mohamad Nur Arifin

KOPI, NTT – “Karya Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan berkarya di mana saja, kapan saja dan untuk siapa saja tanpa kecuali dalam kelimpahan cint [ ... ]



RESENSIDrama Korsel Berjudul Man Who Dies to L.....
30/07/2017 | Didi Rinaldo

KOPI – Jakarta - Drama Korea Man Who Dies to Live berhasil masuk sepuluh besar rating drama terbaik di Korea Selatan.
drama yang tayang di MBC ini j [ ... ]



CERPEN & CERBUNGKetika Gunung Juga Punya Cara.....
22/03/2016 | Anjrah Lelono Broto

KOPI - Gunung memiliki cara sendiri untuk menunjukkan kediriannya. Gunung juga memiliki mulut dan lidah tersendiri untuk berbicara. Gunung adalah gunu [ ... ]



PUISIMenatap Rasa.....
07/06/2017 | Mas Ade

Masih di bulan Juni Angin mendatangi jendelaku Bisikkan rindu yang basah Oleh hujan bulan Mei Meski embun tetap nyenyak dalam tidurnya Mendekap s [ ... ]



CURAHAN HATIAnak Bupati Paluta Beserta Istri Refin.....
19/08/2017 | Didi Rinaldo

KOPI, Paluta – Resky Basyah Hrp PNS/ASN menjabat sebagai Kabid Mutasi pada BKD Kabupaten Paluta (Padang Lawas Utara) juga anak kandung Drs Bachrum [ ... ]



SERBA-SERBIPagelaran Malam Hiburan “ Hut RI ke-72.....
20/08/2017 | Didi Rinaldo

KOPI, Siak Hulu – Malam puncak pagelaran HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke- 72 di RW 07 mencakup empat RT desa Pandau Permai , di kecamatan Sia [ ... ]



Copyright © 2008-2013 Pewarta Indonesia. All Rights Reserved.