Iklan

29 August 2008|6:20:04AM

English Arabic Chinese (Simplified) Dutch German Japanese Indonesian Thai
LOGIN & KIRIM WARTA

          Login reminder Forgot login? | Register Register
Belum punya akun? Klik Register

Lupa password? Klik Forgot Login?
PEWARTA ONLINE
None

GELORA SEPEDAJatuh Bangun Nadine Go wes Bersepeda den.....
20/06/2017 | Didi Rinaldo

KOPI, Jakarta – Aktris Nadine Chandrawinata menyukai olahraga seperti  Renang, Menyelam, Senam serta olahraga baru yang kini Ia geluti yakni bersepeda. Ditemui di acara Polygon Follow Your Own P [ ... ]



POLLING WARGA
Menurut Anda, program apa yang seharusnya menjadi prioritas PPWI saat ini?
 

Trik Korupsi Baru “Menilep” Uang Rakyat oleh Pemprov Riau

KOPI, Pekanbaru- Betul pembaca setia www.Pewarta-Indonesia .com propinsi Riau gudangnya korupsi di Indonesia . 3 orang mantan Gubernur Riau tersandung kasus suap, izin kehutanan, korupsi. Beberapa orang kepala daerah (red. Bupati) yaitu mantan Bupati kabupaten Rokan Hulu , Rokan Hilir, Kampar, Pelalawan, mantan bupati Indragiri Hulu, mantan Bupati Bengkalis sedang menjalani persidangan tersandung kasus korupsi  dana Bansos (bantuan Sosial) Rp.300 M, dan dana penempatan modal Pemda Bengkalis di PT BLJ. Masih ada menyusul beberapa orang kepala daerah (Bupati, Walikota) terlibat kasus korupsi sedang dalam proses  Kejaksaan , KPK. Doakan pembaca supaya oknum tersebut cepat masuk penjara. amin

Serta mantan Sekdakab (Sekretaris Daerah Kabupaten) yakni sekretaris daerah kabupaten Pelalawan, Sekda kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Ketua DPRD kabupaten Bengkalis, beberapa orang anggota DPRD Riau terlibat izin PON , Beberapa orang mantan anggota DPRD Inhu  terlibat korupsi berjamaah APBD Inhu.

Tak terhitung puluhan orang oknum Birokrat dari jabatan Kepala Dinas hingga PPTK/pimpro, saat ini sedang menjalani masa hukuman penjara bertempat Lapas kelas IIA Pekanbaru. Dalam lapas tersebut sudah bisa dibuat satu propinsi sudah ada Gubernur, Bupati, Sekda, Ketua DPR, anggota dewan, birokrat he..he.. betulkan pembaca iyalah.

Jangan lupa bro bagi-bagilah sisa uang korupsi tersebut buat modal usaha hitung-hitung beramal.

Didi Rinaldo rekening nomor : 108-00-0762272- 4 bank mandiri KCP Ahmad Yani Pekanbaru, hingga kini satu senpun duit tidak ada masuk ke rekening saya , dari Pemprov Riau dan pemerintah kabupaten/kota seRiau.

Untuk mengingatkan Kepada para Kepala Daerah (red. Bupati, Walikota) yang barusan dilantik kemaren jangan bergembira dahulu. Separoh kaki Anda berada dalam Penjara (red.apabila terlibat korupsi).

Saya beritahu langsung banyak orang memantau kinerja Anda di daerah yakni  LSM Penggiat korupsi lokal  dan pusat (nasional), wartawan, Polri, Kejaksaan, KPK, serta tim pusat turun kedaerah secara rahasia memantau kinerja Anda apakah terjadi penyimpangan keuangan negara di daerah tersebut. Saya sudah pernah ketemu dengan orang itu dulu, dari Mabes Polri, Kejagung, KPK ,dll.

Saya sudah kasih masa Jeda (red. Masa tunggu) beberapa hari, Apakah si didi berita tersebut ia publikasikan di media onlinenya ternyata ia tulis dan Ia publikasikan. Sebentar lagi Kapeka eh salah KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi) akan mengaruk kalian yang terlibat.

Jangan lupa pembaca budiman usai sholat wajid doakan agar para koruptor di Bumi Melayu Riau cepat kena tangkap (red. 100 orang membaca sudah sah) amin.

Trik  saya umpan dengan berita-berita pencitraan kinerja Anda dan berita seremonial beberapa kali saya tayangkan/publikasikan. Tidak ada kontribusi (red. operasional fee) dari Anda (red. Oknum pejabat) untuk saya maka berita “Bad News” kami tayangkan. Kami kejutkan supaya ia membaca berita tersebut.

Pembayaran Hutang Eskalasi Proyek Multi Year Terindikasi Korupsi

Hutang eskalasi harga (Hasil Penghitungan Penyesuaian Harga) oleh Pemerintah Provinsi Riau ke - 8 perusahaan kontraktor sebesar Rp222.895.826.691 pada APBD Perubahan tahun 2015 lalu. Hutang tersebut pembangunan proyek PON Riau beberapa tahun lalu seperti pembayaran hutang pembangunan stadion utama, serta beberapa venue cabang olah raga PON (Pekan Olahraga Nasional) beberapa tahun lalu.

Terjadi Perbedaan Harga selisih Rp.100 M

DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) propinsi Riau tidak mau membayarkan hutang ke 9 proyek multi year tersebut penyebabnya terjadi perbedaan jumlah. Dimana versi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebesar Rp220 milyar, sedangkan versi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebesar Rp320 milyar. Jadi, tak kita anggarkan. Selisih Rp. 100 Milyar jangan lupa bro bagi- bagilah komisi tuh jangan Makan surang KPK menanti Anda. (red. Baca operasional fee kolam curahan hati).

 

Anggota DPRD Riau dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Meranti H.Adil mengatakan , Banggar (Badan Anggaran) DPRD Riau waktu itu mengaku tak pernah membahas. Disinyalir/diduga, dokumen pengusulan itu disisipkan oleh oknum pimpinan ketua banggar.

Puluhan anggota DPRD Riau mulai mengumpulkan tanda tangan menggunakan Hak Angket memanggil Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau yakno Arsyadjuliandi Rachman nama panggilan Andi Rahman .

"Bukan belasan lagi yang ikut (Hak Angket), tapi sudah puluhan dan sudah Kuorum karena dalam Tatib (Tata Terbit), sedikitnya disejutui oleh 10 orang anggota," kata Anggota DPRD Riau H Muhammad Adil, Saat ketemu dengan www.pewarta-Indonesia.com beberapa hari yang lalu.


 

Kronologisnya

Berawal atas adanya permohonan dari 8 perusahaan melalui BANI terkait eskalasi ini adanya selisih perhitungan harga terkait 9 proyek multi years yang dikerjakan.

Akhirnya, melalui putusan No. 352/V/ ARB-BANI/2010 yang dibacakan pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010, BANI meminta Pemprov Riau membayarkan hutang eskalasi itu kepada rekanan. Dalam putusan itu, perusahaan rekanan beralasan, eskalasi harga, harusnya berpedoman kepada Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 Pasal 9 Ayat 1. Dimana, perhitungan eskalasi harga dimulai sejak bulan Desember 2004, yaitu sejak bulan pertama pekerjaan.

Sementara, Pemprov Riau meyakini, berdasarkan Pasal 9 ayat 4 dari kontrak, yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 105/ PMK.06/2005 tanggal 9 November 2005 tentang Penyesuaian Harga Satuan dan Nilai Kontrak Kegiatan Pemerintah Tahun Anggaran 2005, eskalasi harga dimulai sejak bulan Oktober 2005 sesuai dengan lahirnya kebijakan moneter terhadap kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

Akhirnya, Mahkamah Agung (MA) pun menguatkan putusan BANI tersebut. Melalui putusan Nomor 709 K/Pdt.Sus/2011. Hakim Mahkamah Agung yang diketuai H Muhammad Taufik, SH, MH, menolak keberatan pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang diwakili oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum atas putusan banding sebelumnya yang menguatkan putusan BANI.

Putusan itu, mewajibkan Pemprov Riau untuk membayar eskalasi harga pada APBD Perubahan 2015 kepada 8 perusahaan rekanan dengan jumlah total sebesar Rp322.395.826.691.

Rinciannya yaitu PT Pembangunan Perumahan (PP) (Persero) Tbk sebesar Rp113.841.020.412, PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar Rp41.215.592.443, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar Rp31.504.906.623, PT Hutama Karya (Persero) Tbk berkerjasama dengan PT Duta Graha Indah sebesar Rp49.853.904.365, PT Waskita Karya (Persero) sebesar Rp20.459.969.777, PT Istaka Karya (Persero) sebesar Rp29.580.157.994, PT Modern Widya Technical yang bekerjasama dengan PT Anisa Putri Ragil sebesar Rp11.520.971.085 dan PT Harap Panjang sebesar Rp24.419.304.658.

Dalam perjalanannya, BPKP sendiri justru menyatakan total hutang eskalasi yang harus dibayar sebesar Rp220 Milyar. Perbedaan angka antara BPKP dan BANI yang dikuatkan MA inilah yang membuat DPRD Riau sengaja tak menganggarkan pembayaran hutang itu di APBD Perubahan tahun 2015 lalu.

Namun, tiba-tiba diketahui, telah dibayarkan oleh Pemprov Riau dengan alasan adanya rekomendasi dari DPRD dalam pengusulan itu. Ternyata Banggar DPRD Riau tidak pernah membahas pembayaran hutang ke 8 perusahaan proyek multi year tersebut penyebabnya terjadinya selisih harga Rp.100 M.


H. ‎Adil mengaku mendapat berita dugaan ada bagi-bagi komisi sebesar 2 persen kepada oknum-oknum yang terlibat dalam skenario meloloskan duit ratusan milyar tersebut.

"Tunggu dan ikuti aja perkembangannya. Yang terlibat, siap-siap saja. Aparat hukum harus mengusut tuntas," pungkas H.Adil. Berdasarkan PP Nomor 70, pembayaran hutang tak boleh melebihi 10 persen dari nilai proyek. (didi)

 

Teks Foto I. Plt Gubernur Riau  (net)

Teks Foto II. H. Adil anggota DPRD Propinsi Riau. (foto.didi)

 

 


Artikel Lainnya:

 

Perintah Kapolri : Tembak Mati Oknum Personel Polri sebagai Bandar Narkoba
Senin, 23 April 2018

KOPI, Pekanbaru - Kunjungan kerja Kapolri Jendral (Pol) Tito Karnavian kepulau Sumatera berawal dari propinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Palembang. Dalam rangka meningkatkan Solidaritas dan sinergiritas antar dua lembaga institusi Polri dengan TNI mengamankan terselenggaranya Pemilu serentak 2018 serta Pilpres 2019. Kunjungan dua Jendral bintang empat ini ke Propinsi Riau, hari Jum’at (20/4-17). Kedatanganya disambut oleh Kapolda Riau,... Baca selengkapnya...

Cucu Pahlawan Nasional Bra Koosmariam Tersiram Air Panas oleh Pramugari Garuda
Minggu, 15 April 2018

KOPI, Jakarta – Cucu pahlawan nasional Pakubuwono X yakni B.R.A Koosmariam Djatikusumo (69) mengalami cacat payudara akibat tersiram air panas di kabin pesawat oleh oknum pramugari. Insiden terjadi saat penerbangan dari Bandara Soekarno Hatta menuju Banyuwangi pada 29 Desember 2017 lalu. Saat itu, pramugari Garuda sedang melayani para penumpang atau serving. Tak disangka, teh panas tumpah dan mengenai tubuh korban. Cucu pahlawan nasional... Baca selengkapnya...

Wartawan Dimeja-hijaukan, Dewan Pers Mutlak Dibubarkan
Sabtu, 14 April 2018

KOPI, Jakarta – Ketua Umum PPWI Nasional, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA kembali bersuara keras atas tindakan kriminalisasi terhadap wartawan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Kali ini, Wilson merasa sangat prihatin atas perlakuan sewenang-wenang aparat kepolisian di Polda Sumatera Barat yang menyeret Ismail Novendra, pimpinan redaksi Koran Jejak News yang terbit di Padang, Sumatera Barat, ke meja hijau. Laporan terkini yang... Baca selengkapnya...

Ada Apa Dengan KPK ? Tak Berani Mengusut Kasus Izin Kehutanan Melibatkan Zulkifli Hasan
Jumat, 13 April 2018

KOPI, Jakarta - Keterlibatan mantan Mentri Kehutanan Zulkifli Hasan memberikan izin pembebasan lahan hutan di Propinsi Riau dan Banten. Hampir semua kasus korupsi alih fungsi lahan berawal dari keputusan menteri yang berwenang dan saat itu Zulkifli Hasan sebagai Menteri Kehutanan melalui SK No. 673/ 2014 menyetujui alih lahan sebesar 30.000 ha yang berujung pada pemberian suap oleh mantan Gubernur Annas Makmun . Dalam persidangan terdakwa... Baca selengkapnya...

Erasmus Huis Hadirkan Konser Alexander Ullman di Jakarta
Kamis, 12 April 2018

KOPI, Jakarta – Lembaga Kebudayaan Belanda, Erasmus Huis, mengadakan acara konser tunggal menghadirkan Alexander Ullman, bertempat di The Erasmus Huis, Kedubes Belanda, Jl. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 11 April 2018. Alexander Ullman adalah pemenang pertama Franz Liszt Piano Competition ke-11 yang berlangsung di Utrecht, Belanda, tahun 2017 lalu. Tidak kurang dari 300 penonton menyaksikan konser anak muda berkebangsaan Inggris... Baca selengkapnya...

Mendes PDTT Eko Putro Ingatkan Kades Tak Selewengkan Dana Desa , Telpon Satgas Bila Ada Kendala
Kamis, 12 April 2018

KOPI, Jakarta – Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan Jusuf Kalla, Selama Tiga tahun ini dana desa mampu membangun lebih dari 121.000 kilometer jalan desa. Ini belum pernah ada dalam sejarah Indonesia. Desa mampu membangun 1.960 kilometer jembatan, tambatan perahu, embung air (sumur resapan air), sarana olahraga, irigasi, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro... Baca selengkapnya...

Inilah Puisi “Ibu Indonesia” Dibacakan oleh Sukmawati Bikin Heboh Umat Islam
Sabtu, 07 April 2018

KOPI, Jakarta - Putri Presiden pertama Indonesia Soekarno yakni Sukmawati Soekarnoputri membacakan puisi berjudul “Ibu Indonesia” di acara Pagelaran peragaan busana “Anne Avantie Berkarya di Indonesia Fashion Week ke 29” bertempat di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Selatan, pada Kamis, 29 Maret 2018. Ibu Indonesia Aku tak tahu Syariat Islam Yang kutahu sari konde ibu Indonesia sangatlah indah Lebih cantik dari... Baca selengkapnya...

INTERNASIONALNew European Report Points Fingers at Po.....
25/04/2018 | Redaksi KOPI

KOPI, Maroko - The involvement of the polisario in terrorist acts in the Sahelo-Saharan region has once again been singled out in a report funded by t [ ... ]



DAERAHRatusan Kepala Kampung SeKabupaten Jayaw.....
24/04/2018 | Wawan Setiawan

KOPI-Wamena, Plt. Bupati Kab. Jayawijaya Doren Wakerkwa, SH menerima lebih kurang 100 Orang Kepala Kampung se Kab. Jayawijaya dalam sebuah aksi demo d [ ... ]



PENDIDIKANSMK Telkom Pekanbaru Siapkan 100 unit K.....
25/04/2018 | Didi Rinaldo

KOPI, Pekanbaru - Pelaksanaan UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) di SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) Telkom Pekanbaru, tahun ajaran 2017-2018 meny [ ... ]



HANKAMTNI Memasak untuk Pengungsi Gempa Kalibe.....
23/04/2018 | Marsono Rh

KOPI - Banyaknya jumlah warga Kalibening Banjarnegara mengungsi membuat dapur umum yang didirikan di sejumlah lokasi harus bekerja ekstra keras untuk  [ ... ]



OLAHRAGAViral Medsos Rekaman Video Paspampres Ha.....
25/02/2018 | Didi Rinaldo

KOPI, Jakarta – Sebenarnya kegiatan ini bukan kegiatan kenegaraan. Kegiatan tersebut seremonial menyaksikan pertandingan Final antar dua kubu grup [ ... ]



PARIWISATAAston Luncurkan Minuman Anyar “Cocore.....
27/03/2018 | Buddy Wirawan
article thumbnail

KOPI, Bandung – Trend “nongkrong” atau berkumpul sudah menjadi gaya hidup anak muda maupun dewasa saat ini, mulai dari makan dan minum hingga  [ ... ]



POLITIKPilkada Biak Numfor 2018, Ujian Terberat.....
23/04/2018 | Redaksi KOPI
article thumbnail

KOPI, Jakarta – Proses persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Biak Numfor terus berlangsung, seperti halnya juga di 100 lebih daera [ ... ]



OPINIMemperkuat Peran Tiga Pilar Utama Pendid.....
21/04/2018 | Harjoni Desky, S.Sos.I., M.Si

KOPI - “Pendidikan merupakan alat yang memiliki tenaga untuk mengubah dunia” ini salah satu mutiara terkait dengan pentingnya pendidikan. Dari ka [ ... ]



PROFILBrigjen Pol. Drs. H. Faisal Abdul Naser,.....
02/03/2018 | Rachmad Yuliadi Nasir

KOPI-Jakarta,Bila Kita perhatikan bahwa Bumi Aceh sangat subur sekali. Bahkan tanaman ganja tumbuh seperti rumput hijau di tanah. Bumi Aceh sangat sub [ ... ]



SOSIAL & BUDAYAIkuti FLS2N Lampung Barat, SMPN 2 Bandar.....
22/04/2018 | Jamsi Martien

KOPI, Lampung Barat - Siswa/i SMP N Bandar Negeri Suoh juara 1 (satu) FLS2N Musik Tradisional di kabupaten Lampung Barat. Festival Lomba Seni Siswa Na [ ... ]



ROHANIGerakan Belajar dan Mengajar Al-Qur'an.....
04/04/2018 | Rachmad Yuliadi Nasir
article thumbnail

KOPI, Jakarta - Sebagai daerah yang menganut sistem syariat Islam maka daerah Aceh banyak sekali terdapat tempat-tempat pendidikan belajar Alquran. U [ ... ]



RESENSIHeboh Buku Fire and Furry Ungkap “ D.....
05/01/2018 | Didi Rinaldo

KOPI, Washington DC- Heboh buku Fire and Fury ungkap “Dapur Gedung Putih” Menjelang Pemilu Pilres Amerika Serikat . Dilansir dari The Guardian, R [ ... ]



CERPEN & CERBUNGKetika Gunung Juga Punya Cara.....
22/03/2016 | Anjrah Lelono Broto
article thumbnail

KOPI - Gunung memiliki cara sendiri untuk menunjukkan kediriannya. Gunung juga memiliki mulut dan lidah tersendiri untuk berbicara. Gunung adalah gunu [ ... ]



PUISIMenatap Rasa.....
07/06/2017 | Mas Ade

Masih di bulan Juni Angin mendatangi jendelaku Bisikkan rindu yang basah Oleh hujan bulan Mei Meski embun tetap nyenyak dalam tidurnya Mendekap s [ ... ]



CURAHAN HATIAnggota DPRD Riau Suhardiman Amby Di-OTT.....
09/04/2018 | Didi Rinaldo

KOPI, Pekanbaru – Operasi Tangkap Tangan (OTT) bukan milik Institusi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) saja. Para istripun melakukan aksi serupa,  [ ... ]



SERBA-SERBIKonsul Amerika Serikat Tertarik Lingkun.....
12/04/2018 | Rachmad Yuliadi Nasir

KOPI-Jakarta, Kawasan lingkungan alam perlu dilestarikan. Apalagi kawasan lingkungan hidup seperti di Gunung Leuser merupakan paru-paru dunia. Pad [ ... ]



Copyright © 2008-2013 Pewarta Indonesia. All Rights Reserved.