Iklan

29 August 2008|6:20:04AM

English Arabic Chinese (Simplified) Dutch German Japanese Indonesian Thai
LOGIN & KIRIM WARTA

          Login reminder Forgot login? | Register Register
Belum punya akun? Klik Register

Lupa password? Klik Forgot Login?
PEWARTA ONLINE
None

GELORA SEPEDAJatuh Bangun Nadine Go wes Bersepeda den.....
20/06/2017 | Didi Rinaldo

KOPI, Jakarta – Aktris Nadine Chandrawinata menyukai olahraga seperti  Renang, Menyelam, Senam serta olahraga baru yang kini Ia geluti yakni bersepeda. Ditemui di acara Polygon Follow Your Own P [ ... ]



POLLING WARGA
Menurut Anda, program apa yang seharusnya menjadi prioritas PPWI saat ini?
 

SILAHKAN KLIK BANNER DI BAWAH INI DAN IKUTI SEMINAR MAHA PENTING YANG AKAN DISELENGGARAKAN DI GEDUNG NUSANTARA V, KANTOR MPR/DPR/DPD RI, SABTU 11 NOVEMBER 2017... AYOOO BURUAN DAFTAR, KETIK HADIR#NAMA-LENGKAP#KAB/KOTA DOMISILI/NOMOR-HP, KIRIM KE NOMOR HP/WA: 081371549165 (SHONY)

Trik Korupsi Baru “Menilep” Uang Rakyat oleh Pemprov Riau

KOPI, Pekanbaru- Betul pembaca setia www.Pewarta-Indonesia .com propinsi Riau gudangnya korupsi di Indonesia . 3 orang mantan Gubernur Riau tersandung kasus suap, izin kehutanan, korupsi. Beberapa orang kepala daerah (red. Bupati) yaitu mantan Bupati kabupaten Rokan Hulu , Rokan Hilir, Kampar, Pelalawan, mantan bupati Indragiri Hulu, mantan Bupati Bengkalis sedang menjalani persidangan tersandung kasus korupsi  dana Bansos (bantuan Sosial) Rp.300 M, dan dana penempatan modal Pemda Bengkalis di PT BLJ. Masih ada menyusul beberapa orang kepala daerah (Bupati, Walikota) terlibat kasus korupsi sedang dalam proses  Kejaksaan , KPK. Doakan pembaca supaya oknum tersebut cepat masuk penjara. amin

Serta mantan Sekdakab (Sekretaris Daerah Kabupaten) yakni sekretaris daerah kabupaten Pelalawan, Sekda kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Ketua DPRD kabupaten Bengkalis, beberapa orang anggota DPRD Riau terlibat izin PON , Beberapa orang mantan anggota DPRD Inhu  terlibat korupsi berjamaah APBD Inhu.

Tak terhitung puluhan orang oknum Birokrat dari jabatan Kepala Dinas hingga PPTK/pimpro, saat ini sedang menjalani masa hukuman penjara bertempat Lapas kelas IIA Pekanbaru. Dalam lapas tersebut sudah bisa dibuat satu propinsi sudah ada Gubernur, Bupati, Sekda, Ketua DPR, anggota dewan, birokrat he..he.. betulkan pembaca iyalah.

Jangan lupa bro bagi-bagilah sisa uang korupsi tersebut buat modal usaha hitung-hitung beramal.

Didi Rinaldo rekening nomor : 108-00-0762272- 4 bank mandiri KCP Ahmad Yani Pekanbaru, hingga kini satu senpun duit tidak ada masuk ke rekening saya , dari Pemprov Riau dan pemerintah kabupaten/kota seRiau.

Untuk mengingatkan Kepada para Kepala Daerah (red. Bupati, Walikota) yang barusan dilantik kemaren jangan bergembira dahulu. Separoh kaki Anda berada dalam Penjara (red.apabila terlibat korupsi).

Saya beritahu langsung banyak orang memantau kinerja Anda di daerah yakni  LSM Penggiat korupsi lokal  dan pusat (nasional), wartawan, Polri, Kejaksaan, KPK, serta tim pusat turun kedaerah secara rahasia memantau kinerja Anda apakah terjadi penyimpangan keuangan negara di daerah tersebut. Saya sudah pernah ketemu dengan orang itu dulu, dari Mabes Polri, Kejagung, KPK ,dll.

Saya sudah kasih masa Jeda (red. Masa tunggu) beberapa hari, Apakah si didi berita tersebut ia publikasikan di media onlinenya ternyata ia tulis dan Ia publikasikan. Sebentar lagi Kapeka eh salah KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi) akan mengaruk kalian yang terlibat.

Jangan lupa pembaca budiman usai sholat wajid doakan agar para koruptor di Bumi Melayu Riau cepat kena tangkap (red. 100 orang membaca sudah sah) amin.

Trik  saya umpan dengan berita-berita pencitraan kinerja Anda dan berita seremonial beberapa kali saya tayangkan/publikasikan. Tidak ada kontribusi (red. operasional fee) dari Anda (red. Oknum pejabat) untuk saya maka berita “Bad News” kami tayangkan. Kami kejutkan supaya ia membaca berita tersebut.

Pembayaran Hutang Eskalasi Proyek Multi Year Terindikasi Korupsi

Hutang eskalasi harga (Hasil Penghitungan Penyesuaian Harga) oleh Pemerintah Provinsi Riau ke - 8 perusahaan kontraktor sebesar Rp222.895.826.691 pada APBD Perubahan tahun 2015 lalu. Hutang tersebut pembangunan proyek PON Riau beberapa tahun lalu seperti pembayaran hutang pembangunan stadion utama, serta beberapa venue cabang olah raga PON (Pekan Olahraga Nasional) beberapa tahun lalu.

Terjadi Perbedaan Harga selisih Rp.100 M

DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) propinsi Riau tidak mau membayarkan hutang ke 9 proyek multi year tersebut penyebabnya terjadi perbedaan jumlah. Dimana versi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebesar Rp220 milyar, sedangkan versi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebesar Rp320 milyar. Jadi, tak kita anggarkan. Selisih Rp. 100 Milyar jangan lupa bro bagi- bagilah komisi tuh jangan Makan surang KPK menanti Anda. (red. Baca operasional fee kolam curahan hati).

 

Anggota DPRD Riau dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Meranti H.Adil mengatakan , Banggar (Badan Anggaran) DPRD Riau waktu itu mengaku tak pernah membahas. Disinyalir/diduga, dokumen pengusulan itu disisipkan oleh oknum pimpinan ketua banggar.

Puluhan anggota DPRD Riau mulai mengumpulkan tanda tangan menggunakan Hak Angket memanggil Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau yakno Arsyadjuliandi Rachman nama panggilan Andi Rahman .

"Bukan belasan lagi yang ikut (Hak Angket), tapi sudah puluhan dan sudah Kuorum karena dalam Tatib (Tata Terbit), sedikitnya disejutui oleh 10 orang anggota," kata Anggota DPRD Riau H Muhammad Adil, Saat ketemu dengan www.pewarta-Indonesia.com beberapa hari yang lalu.


 

Kronologisnya

Berawal atas adanya permohonan dari 8 perusahaan melalui BANI terkait eskalasi ini adanya selisih perhitungan harga terkait 9 proyek multi years yang dikerjakan.

Akhirnya, melalui putusan No. 352/V/ ARB-BANI/2010 yang dibacakan pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010, BANI meminta Pemprov Riau membayarkan hutang eskalasi itu kepada rekanan. Dalam putusan itu, perusahaan rekanan beralasan, eskalasi harga, harusnya berpedoman kepada Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 Pasal 9 Ayat 1. Dimana, perhitungan eskalasi harga dimulai sejak bulan Desember 2004, yaitu sejak bulan pertama pekerjaan.

Sementara, Pemprov Riau meyakini, berdasarkan Pasal 9 ayat 4 dari kontrak, yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 105/ PMK.06/2005 tanggal 9 November 2005 tentang Penyesuaian Harga Satuan dan Nilai Kontrak Kegiatan Pemerintah Tahun Anggaran 2005, eskalasi harga dimulai sejak bulan Oktober 2005 sesuai dengan lahirnya kebijakan moneter terhadap kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

Akhirnya, Mahkamah Agung (MA) pun menguatkan putusan BANI tersebut. Melalui putusan Nomor 709 K/Pdt.Sus/2011. Hakim Mahkamah Agung yang diketuai H Muhammad Taufik, SH, MH, menolak keberatan pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang diwakili oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum atas putusan banding sebelumnya yang menguatkan putusan BANI.

Putusan itu, mewajibkan Pemprov Riau untuk membayar eskalasi harga pada APBD Perubahan 2015 kepada 8 perusahaan rekanan dengan jumlah total sebesar Rp322.395.826.691.

Rinciannya yaitu PT Pembangunan Perumahan (PP) (Persero) Tbk sebesar Rp113.841.020.412, PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar Rp41.215.592.443, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar Rp31.504.906.623, PT Hutama Karya (Persero) Tbk berkerjasama dengan PT Duta Graha Indah sebesar Rp49.853.904.365, PT Waskita Karya (Persero) sebesar Rp20.459.969.777, PT Istaka Karya (Persero) sebesar Rp29.580.157.994, PT Modern Widya Technical yang bekerjasama dengan PT Anisa Putri Ragil sebesar Rp11.520.971.085 dan PT Harap Panjang sebesar Rp24.419.304.658.

Dalam perjalanannya, BPKP sendiri justru menyatakan total hutang eskalasi yang harus dibayar sebesar Rp220 Milyar. Perbedaan angka antara BPKP dan BANI yang dikuatkan MA inilah yang membuat DPRD Riau sengaja tak menganggarkan pembayaran hutang itu di APBD Perubahan tahun 2015 lalu.

Namun, tiba-tiba diketahui, telah dibayarkan oleh Pemprov Riau dengan alasan adanya rekomendasi dari DPRD dalam pengusulan itu. Ternyata Banggar DPRD Riau tidak pernah membahas pembayaran hutang ke 8 perusahaan proyek multi year tersebut penyebabnya terjadinya selisih harga Rp.100 M.


H. ‎Adil mengaku mendapat berita dugaan ada bagi-bagi komisi sebesar 2 persen kepada oknum-oknum yang terlibat dalam skenario meloloskan duit ratusan milyar tersebut.

"Tunggu dan ikuti aja perkembangannya. Yang terlibat, siap-siap saja. Aparat hukum harus mengusut tuntas," pungkas H.Adil. Berdasarkan PP Nomor 70, pembayaran hutang tak boleh melebihi 10 persen dari nilai proyek. (didi)

 

Teks Foto I. Plt Gubernur Riau  (net)

Teks Foto II. H. Adil anggota DPRD Propinsi Riau. (foto.didi)

 

 


Artikel Lainnya:

 

Pengukuhan Jenderal Polisi Tito Karnavian Raih Gelar Profesor, Guru Besar di Kampus PTIK
Kamis, 16 November 2017

KOPI, Jakarta - Pengukuhan dilakukan dalam sidang Senat Terbuka dipimpin Gubernur selaku Ketua STIK-PTIK Irjen Pol Dr Remigius Sigid Tri Harjanto, SH, MSi. Pernyataan pengukuhan dilakukanIrjen Pol Prof Dr Iza Fadri, SH, MH, perwakilan guru besar pada senat akademik, yang juga dihadiri oleh Menteri Ristek Dikti Prof Dr Mohammad Nasir.   Jenderal (Pol) Drs H Muhammad Tito Karnavian, MA, Ph D yang saat ini menjabat sebagai Kapolri,... Baca selengkapnya...

Polda Riau Rilis Data Perbandingan Operasi Zebra Tahun 2016 dengan 2017
Selasa, 14 November 2017

KOPI, Pekanbaru - Polda Riau Perbandingkan Operasi Zebra Siak Tahun Lalu dengan Operasi Zebra Siak 2017. A). Perbandingan pelanggaran lalu lintas selama 12 hari pelaksanaan Ops Zebra Siak 2017 dengan Ops Zebra Siak 2016, sbb : 1. Tilang Ops Zebra Siak 2016 sebanyak 5.370 kasus, sedangkan untuk Ops Zebra Siak 2017 pelanggaran tilang sebanyak 10.463 kasus. Trend 5.093. 95 %. 2. Teguran Ops Zebra Siak 2016 sebanyak 2.469 kasus, sedangkan untuk... Baca selengkapnya...

Tokoh Nasional Bakal Getarkan Munas PPWI ke-2 dan Seminar Nasional
Kamis, 02 November 2017

KOPI, JAKARTA - Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pewarta Warga Nasional (DPN PPWI) akan menggelar hajatan besar Kongres Nasional ke-2 tahun 2017 sekaligus Seminar Nasional dengan tema: "Mari Wujudkan Komunitas Masyarakat Indonesia yang Cerdas Informasi Melalui Peningkatan Kualitas dan Moralitas Pewarta Warga". Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 11 November 2017, dimulai sekitar pukul 08.00 WIB hingga selesai, dipusatkan di Ruang... Baca selengkapnya...

Yuk Sukseskan Kongres ke-2 PPWI Tahun 2017 dan Seminar Nasional
Kamis, 02 November 2017

KOPI, JAKARTA - Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pewarta Warga Nasional (DPN PPWI) akan menggelar hajatan besar Kongres Nasional ke-2 tahun 2017 sekaligus Seminar Nasional dengan tema: "Mari Wujudkan Komunitas Masyarakat Indonesia yang Cerdas Informasi Melalui Peningkatan Kualitas dan Moralitas Pewarta Warga". Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 11 November 2017, dimulai sekitar pukul 08.00 WIB hingga selesai, dipusatkan di Ruang... Baca selengkapnya...

Pemuda/i Adalah Ujung Tombak Pembangunan NKRI
Sabtu, 28 Oktober 2017

KOPI, JAKARTA - Sumpah pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah bangsa ini, yang membuktikan bahwa pada tanggal 28 Oktober 1928 bangsa Indonesia sudah ada dan bersatu. Hal ini tentunya masih segar dalam ingatan kita bersama, walau sudah 89 tahun silam, sumpah ini takkan pernah usang dimakan oleh waktu dan selalu dikumandangkan para pemuda Indonesia disentero negri yang berlambangkan Pancasila, kata tokoh muda Sumbar Ahmad Bram... Baca selengkapnya...

Pengamat: Segera Usut Pemberi Izin Lahan Gambut Masa Pemerintahan Terdahulu
Senin, 23 Oktober 2017

KOPI, Jakarta – Di tempat kerjanya, Goh Pheng Pek menuturkan, “Izin konsensi penanaman di tanah gambut yang dimiliki oleh perusahaan RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper) pada masa sebelum pemerintahan Joko Widodo dengan Jusuf Kalla. Kami meminta kepada institusi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk segera menangkap dan mengusut segera siapa-siapa saja oknum yang terlibat dalam pemberian izin lahan gambut kepada perusahaan APRIL Group... Baca selengkapnya...

Ini Bukti Pembangkangan Manajemen Perusahaan RAPP Terhadap Pemerintah RI
Senin, 23 Oktober 2017

KOPI, Jakarta - Sekjen (Sekretaris Jendral) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjelaskan kronologis penolakan Rencana Kerja Usaha milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan sikap membangkang perusahaan terhadap aturan pemerintah.     Bambang Hendroyono menuturkan proses penolakan RKU milik RAPP sudah dimulai sejak Mei lalu. Kementerian juga terus melakukan pengarahan dan meminta seluruh perusahaan yang mengajukan RKU... Baca selengkapnya...

INTERNASIONALCantiknya Gadis Mualaf Asal Korea S.....
16/11/2017 | Didi Rinaldo
article thumbnail

KOPI, Malaysia – Ayana mengunggah puluhan foto selfie dirinya dengan mengenakan jilbab. Dengan kulit putih yang dibalut dengan kerudung, kecantik [ ... ]



NASIONALSimposium Nasional Kebudayaan Digelar 2 .....
20/11/2017 | Yeni Muezza
article thumbnail

KOPI, Jakarta - Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI-Polri (FKPPI), bekerjasama dengan Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat [ ... ]



DAERAHBanyak Genangan Air dan Rembesan, Gedung.....
09/11/2017 | Muhammad Effendi

Bupati Kendal,dr.Mirna Annisa dengan Dirut RSUD H. Soewondo Kendal, dr. Sri Mulyani, Sp.A, M.Kes KOPI, Kendal - Dalam mengembangkan pelayanan RSUD  [ ... ]



PENDIDIKANMahasiwa Itenas Ciptakan Mobil Listrik R.....
15/11/2017 | Buddy Wirawan
article thumbnail

KOPI, Bandung – Mahasiswa Institut Teknologi Nasional (Itenas) Bandung berhasil menciptakan kendaraan roda empat yang diberi nama Evhero. Evhero m [ ... ]



EKONOMIToshiba Bangun Perluasan PLTU Cirebon.....
19/11/2017 | Buddy Wirawan
article thumbnail

KOPI, Bandung – Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation (ESS), Minggu (19/11) mengumumkan pekerjaan konstruksi perluasan Pembangkit Lis [ ... ]



HANKAMSemarak Peringatan Hari Pahlawan 2017 di.....
17/11/2017 | Rachmad Yuliadi
article thumbnail

KOPI, Banda Aceh - Sebagai bangsa yang besar tentu saja kita harus mengingat jasa para pahlawan. Pada tanggal 10 November 2017, rakyat Aceh memperinga [ ... ]



OLAHRAGASempena Hut Kuansing : Bupati H. Mursini.....
13/10/2017 | Didi Rinaldo

KOPI, Kuantan Singingi – Dari pantauan Pewarta Indonesia , Kamis pagi (12/10-17) dari luar Gedung DPRD kabupaten Kuansing, puluhan karangan bunga u [ ... ]



PARIWISATAHotel Kyriad Muraya Aceh di Simpang Lima.....
17/11/2017 | Rachmad Yuliadi
article thumbnail

KOPI, Banda Aceh - Bila Anda datang dari luar kota Banda Aceh maupun yang berada di kota Banda Aceh dan sekitarnya ingin mencari hotel yang berlokasi  [ ... ]



HUKUM & KRIMINALFachrudin dan Fadil Seludupkan Shabu Seb.....
17/11/2017 | Rachmad Yuliadi
article thumbnail

KOPI, Banda Aceh - Peredaran narkoba di Aceh cukup rapi. Sebuah truk yang membawa narkoba jenis shabu berhasil diamankan oleh aparat keamanan.Hasil in [ ... ]



POLITIKLaskar Muda Hanura (Lasmura) Aceh Didekl.....
09/11/2017 | Rachmad Yuliadi

KOPI, Banda Aceh - Beberapa partai politik pastilah mempunyai organisasi lain yang berada dibawah partai tersebut. Seperti partai Hanura yang mempunya [ ... ]



OPINI“Jangan Ambil Uangku, Ibu!” Refleksi.....
18/11/2017 | Harjoni Desky, S.Sos.I., M.Si
article thumbnail

KOPI - Pak Ahmad sudah 2 tahun ini menjadi peserta asuransi. Saat menjadi peserta asuransi, ia sengaja merahasiakan keanggotaannya kepada istrinya, ka [ ... ]



PROFILDulu Anak Tukang Kayu, Kini Polisi Kand.....
16/11/2017 | Didi Rinaldo

  KOPI, Bangka Belitung - Seorang polisi berseragam lengkap tampak memacu sepeda motornya ke dalam kebun yang berjarak dua jam perjalanan dari Pan [ ... ]



SOSIAL & BUDAYABupati Aceh Jaya Kukuhkan IKAJAYA Period.....
07/11/2017 | Rachmad Yuliadi

KOPI, Banda Aceh - Kabupaten Aceh Jaya merupakan kabupaten yang baru didirikan yaitu pada tahun 2002 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Bara [ ... ]



ROHANIMengenal Abuya Syaikh H. Muhammad Muda W.....
26/09/2017 | Ismayadi Yadi
article thumbnail

KOPI - Abuya Syaikh H. Muhammad Muda Waly al-Khalidy an-Naqsyabandy Abu Abuya Syaikh H. Muhammad Muda Waly al-Khalidy an-Naqsyabandy DAYAH-DARUSSALAM [ ... ]



RESENSIDrama Korsel Berjudul Man Who Dies to L.....
30/07/2017 | Didi Rinaldo

KOPI – Jakarta - Drama Korea Man Who Dies to Live berhasil masuk sepuluh besar rating drama terbaik di Korea Selatan.
drama yang tayang di MBC ini j [ ... ]



CERPEN & CERBUNGKetika Gunung Juga Punya Cara.....
22/03/2016 | Anjrah Lelono Broto
article thumbnail

KOPI - Gunung memiliki cara sendiri untuk menunjukkan kediriannya. Gunung juga memiliki mulut dan lidah tersendiri untuk berbicara. Gunung adalah gunu [ ... ]



PUISIMenatap Rasa.....
07/06/2017 | Mas Ade

Masih di bulan Juni Angin mendatangi jendelaku Bisikkan rindu yang basah Oleh hujan bulan Mei Meski embun tetap nyenyak dalam tidurnya Mendekap s [ ... ]



CURAHAN HATIPencabutan nomor urut Calon Kepala Desa .....
30/10/2017 | Didi Rinaldo

KOPI, Siak Hulu – Pemilihan kepala desa tinggal  menghitung  hari, para calon kepala desa gencar mensosialisasikan visi misi mereka dalam spanduk/ [ ... ]



SERBA-SERBIKoleksi Model Tas Anak Sekolah Perempuan.....
21/11/2017 | Taufiq Iqbal
article thumbnail

KOPI - Tahun ajaran baru di sekolah, identik dengan perlengkapan sekolah yang baru pula. Anak-anak biasanya akan meminta dibelikan perlengkapan sekola [ ... ]



Copyright © 2008-2013 Pewarta Indonesia. All Rights Reserved.