KOPI - Kebijakan Subsidi BBM pada hakikatnya dikeluarkan oleh pemerintah guna menekan harga BBM dalam negeri agar tetap pada level yang terjangkau untuk masyarakat kurang mampu, akibat semakin meningkatnya harga minyak dunia. Langkah mulia dari pemerintah sepertinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena ketidakjelasan dari pihak pemerintah itu sendiri tentang siapa yang berhak menerima subsidi, mungkin perlu adanya indikator masyarakat mana yang berhak mendapat porsi paling banyak menikmati subsidi BBM.

Upaya monitoring yang minimum menyebabkan subsidi BBM dinikmati oleh beberapa kalangan yang seharusnya tidak berhak menikmati. Masih banyak mobil-mobil pribadi dengan merek bergengsi yang bebas menggunakan BBM bersubsidi. Ini menjadi hal yang percuma jika subsidi yang diberikan jatuh kepada pihak yang bukan menjadi sasaran sesuai dengan rencana. Menurut hasil survei Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dari 50 persen orang kaya menikmati BBM subsidi 90 persen.

Terlihat bahwa tak seberapa orang miskin yang menikmati subsidi itu. Jika sasarannya masyarakat miskin seharusnya diberikan hanya pada para petani, Industri Kecil/Menengah dan nelayan, karena mereka sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah guna kelancaran produktivitas sebagai satu-satunya sumber pendapatan. Disinilah dibutuhkan keberanian pemerintah dalam pengambilan kepetusan, akankah menghentikan subsidi BBM atau tetap memberi subsidi walau tidak tepat sasaran.

Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati kebijakan alokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada tahun anggaran 2012 sebesar 40 juta kiloliter atau Rp208 triliun. Ini jumlah yang cukup besar dibanding dengan 20% anggaran pendidikan. Sayang sekali jika anggaran sebesar itu digunakan untuk program yang tidak tepat sasaran, ini merupakan pemborosan APBN.

Selama ini anggaran untuk subsidi energi dan subsidi BBM mendapat porsi yang banyak dalam APBN. Pemerintah cenderung mengabaikan subsidi yang lain seperti subsidi pangan dan subsidi pendidikan yang jauh lebih penting guna kesejahteraan yang paling mendasar di masyarakat. Tak bisa selamanya APBN di alokasikan untuk subsidi BBM, pemerintah harus perlahan-lahan mengurangi intensitas pengalokasian anggaran untuk subsidi BBM. Masih banyak beberapa aspek lain yang perlu diperhatikan dan membutuhkan perhatian penuh dari pemerintah.

Arjuna Putra Aldino, Mahasiswa Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta