KOPI, Jakarta - Harlah siraturahmi tokoh Politik Nasional diadakan oleh Pengurus Pusat Muhammadiyah hari kamis (19/1) membahas permasalahan negara mulai dari Ekonomi,Politik,Pemberantasan Korupsi,penegakan hukum tidak jelas KHUP (keluar uang Habis Perkara) bagi kalangan berduit ,sedangkan yang tak berpihak kekaum papa (rakyat jelata) seperti pencurian sepasang sandal jepit masuk bui menghebohkan bumi indonesia buruknya Mental oknum hakim dalam persidangan. para Koruptor korupsi milyaran uang Negara lenggang kangkung keluar masuk bui bahkan pergi tur nonton pertandingan tenis ke luar negeri,setelah itu hukumanya setahun enak tenan.

Kepemimpinan pemerintah tidak tegas hanya pandai mengimbau serta berkali-klai mengatakan memimpin pemberantasan Korupsi hanya kamuflase aja sebagai politik pencitraan pada rakyat.sebenarnya poros korupsi tersebut pada partai politik.mahalnya cost Politik menghantar seseorang menjadi Presiden,Kepala daerah.

Koalisi parpolpun minta jatah”kue proyek “ Negara kepada sang pemimpin tersebut.politik Take and Give sering berlaku dimanapun berada dari ujung pulau w hingga Papua.

Hadir saat itu senior2 pentolan Partai politik itu Ketua Umum Partai Hanura Haji Wiranto,Akbar Tanjung,mantan Wakil Presiden Haji Jusuf Kalla,Mantan Ketua MK (Mahkamah Konstitusi) Jimly assidiqqie,Pengurus partai Nasdem juga seorang Pengusaha TV Nasional Harry Tanoesudibyo.

Ketua DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Irman Gusman,mantan Mentri Fahmi idris,Fuad bawasir,tokoh agama Ketua Umum Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Mgr Martinus situmorang,Frans Magnis Suseno,aktivis senior Hary Tjan Silalahi.

Serta panitia Pelaksana Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Samsudin sebagai Ketua umum PP Muhammadiyah.ikut memberikan stament/keterangan.

Inilah penuturan mereka mengkritisi pemerintah tak Fokus.

Dari ketua umum Hanura Haji Wiranto memaparkan Pemerintah tidak focus bekerja untuk rakyat Indonesia karena dualisme kepemimpinan.Presiden,mentri,kepala Daerah bekerja sebagai pejabat public juga sebagai pemimpin partai Politik sebagai dewan pembina,begitu juga di daerah Kepala Daerah sebagai ketua sebuah parpol didaerah masing-masing .Pejabat Publik dari pemerintah pusat maupun daerah ” Nyambi” (sampingan) urusin parpol (Partai politik))sedangkan kepentingan pokok mensejahterahkan masyarakat,melindungi,dan mencerdaskan rakyat terabaikan akibat kepemimpinan dualisme itu mengurus parpol juga sebagai pejabat public. jadinya tidak focus mengurus rakyat papar ketua umum partai Hanura ini.

Dari pantauan wartawan ini kelapangan ada beberapa oknum kepala Desa (Kades) ikut berpolitik,menjadi pengurus Parpol penguasa saat ini daerahnya.alasan ingin menjadi anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).terserah individu masing-masing maukah menanggalkan atribut sebagai pamong Negara.atau memilih sebagai pengurus parpol.

Politis senior partai Golkar Akbar Tanjung mengatakan Bangsa ini harus bebas dari konflik kepentingan.melarang menggalang sistim kekuasaan untuk kepentingan kelompok atau kroni-kroninya.

Pengusaha Pertelevisian Nasional yaitu Grup MNC pemilik stasiun TV swasta RCTI,MNC juga Pengurus partai Nasdem Harry Tanoe Sudibyo .Partai Nasdem pendirinya Surya paloh juga seorang pemilik stasiun Metro TV.Iklan Partai Nasdem (Nasional Demokrat) sering muncul di stasiun RCTI,MNC,Metro TV,membuat cemburu partai penguasa saat ini.

Harry Mengatakan persoalan bangsa saat ini belum terselesaikan adalah hukum yang transaksional .fokus pada subtansi persoalan bangsa bukan pada hal-hal yang tidak penting.mengatasi persoalan itu pemerintah harus tegas tutur Harry.

Mantan Ketua MK Jimly Assidiqqie menuturkan masalah bangsa paling serius adalah bidang hukum.

Hukum Negara NKRI ini kacau pembenahan lambat,Hukum tidak lagi menjadi panglima di negeri ini karena diganti politik.ucap jimly.

Mantan Wakil Presiden Haji M.Jusuf Kalla mengatakan masalah bangsa yang sangat merisaukan hilangnya ketidak patuhan rakyat Indonesia.bila keinginan mereka tidak terakomodir oleh pemerintah pusat maupun daerah mereka bertindak anarkis.

Ketua PP Muhammadiyah juga sebagai tuan rumah mengadakan kegiatan siraturahmi Tokoh bangsa mengatakan seorang Pemimpin Negara Harus menjadi panutan Rakyat dan teladan sejati bukan polesan ketus Ketua PP Muhammadiyah Din Samsudin.

Seorang pengamat Partai Politik Nusantara ajisutisyoso,mengatakan penyebab mahalnya cost politik di Nusantara ini rangkap jabatan.sebagai Pejabat Publik juga sebagai pentolan pengurus Partai Politik.

Seharusnya bila seseorang terpilih sebagai pejabat Publik(Presiden,Kepala Daerah) harus memutuskan perannya sebagai” Agen Ganda”sebagai Pamong (abdi Negara) atau memilih sebagai Dewan Pembina , pengurus partai Politik di pusat maupun daerah.untuk memangkas biaya politik yang cukup tinggi berakibat menjamur korupsi didaerah maupun pusat.ketus aji.

maka Sah bila seseorang mencalonkan diri sebagai Presiden maupun Kepala Daerah melalui jalur” “Independen” tidak mempergunakan “perahu politik” menyewanya lebih mahal daripada membeli sebuah Pesawat.Masing-masing Partai Koalisi ini meminta jatah “Kue proyek” APBN maupun APBD.(didi) sumber net.