KOPI, Tanjungpinang - Irwan, S.SOS. MM Kamis (01/12) dilantik sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Tanjungpinang oleh dilantik langsung oleh Sekretaris KPU Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Aula kantor Perputakaan dan Arsip Tanjungpinang. Pelantikan tersebut berjalan dengan tertib dan hikmat, berdasarkan keputusan Sekretaris Jendral KPU Nomor : 531/Kpts/Setjen/Tahun 2011 tentang perhentian dan pengangkatan sekretaris KPU kota Tanjungpinang Provinsi Kepri.

Dalam hal ini menggantikan saudara Drs.Zahir Yazully sekretaris KPU kota Tanjungpinang yang lama, dimana pada tanggal 1 desember 2011 memasuki batas usia pensiun. Pelantikan tersebut dihadiri oleh Wakil Walikota tanjungpinang Drs Edward Murshali.

Dalam sambutannya Edward menyampaikan bahwa sekretaris KPU kota Tanjungpinang, merupakan Pegawai Negri Sipil (PNS) yang dipekerjakan, dan sebagai PNS yang bernaung di PemkoTanjungpinang tentunya memiliki tanggung jawab moral tehadap kapabelitas dan integritas beliau dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai sekretaris KPU kota Tanjungpinang.

Edward juga mengharapkan kepada sekretaris KPU yang baru untuk dapat bekerjasama dengan komisioner KPU sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, yaitu membantu penyusunan program dan anggaran, memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilihan Umum (Pemilu), serta membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU.

Selain itu juga agar dapat membantu komisi pemilihan umum untuk memberikan pelayanan pemeberian informasi Pemilu, partisipsasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, serta membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di kota Tanjungpinang.Redaksi

Menyangkut antar lembaga Edward menghimbau kepada seluruh Satuan Perangkat Daeran (SKPD) terkait, agar dapat bekerjasama  dengan KPU, terutama menyangkut data yang diperlukan agar dalam penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Akhir dari sambutannya Edward mengingatkan kepada sekretaris KPU yang baru, “agar menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan memelihara arsip dan dokumen Pemilu secara baik dan benar, serta melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ujar Edward.Suwarno