Mahasiswa Surabaya Demo Tolak Kedatangan Wapres
KOPI, JATIM - Puluhan mahasiswa tergabung dalam LMND (Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi) Kota Surabaya dan Serikat Rakyat Miskin Indonesia Kota Surabaya menggelar unjuk rasa menolak kedatangan Wakil Presiden RI Boediono.
Aksi mereka tidak bisa berlangsung di depan Gedung Negara Grahadi karena lokasi tersebut sudah disterilisasikan dari aksi demo. Massa pun berunjuk rasa di sekitar 50 meter dari pintu masuk sebelah timur Gedung Negara Grahadi.
Massa yang mengkritisi pemerintahan SBY-Boediono mendapat penjagaan ketat dari kepolisian Polrestabes Surabaya. Aksi ini mebuat lalu lintas di kawasan Gubernur Suryo padat merambat.
"Dua tahun pemerintahan SBY-Budiono terbukti tidak mampu membawa rakyat Indonesia menuju cita-cita Kemerdekaan RI seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945," ujar salah satu orator aksi demo di depan pintu timur Gedung Negara Grahadi, Rabu (25/1/2012).
Ia juga menyinggung mengenai turunnya tata kelola agraria nasional. Seperti kasus di Mesuji dan Bima. "Pemerintahan sekarang adalah kepanjangan tangan dari penjajah asing dan cita-cita nasional semakin jauh dari rakyat Indonesia," teriaknya.
Ia menambahkan, perlu dibentuk panitia nasional penyelesaian konflik agraria serta mengembalikan cita-cita proklamasi dan UUD 1945.
"Tolak kedatangan agen penjajah asing di Surabaya," ujarnya.
Selain menggelar orasi, massa juga membawa berbagai poster. Diantaranya bertuliskan 'Tuntaskan Konflik Agraria', 'Tolak Kedatangan Boediono Antek Imperialisme' dan berbagai poster lainnya.
| Comments |
|
3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."
| < Prev | Next > |
|---|
- The Indonesian Institute Lakukan Riset tentang Pembahasan RUU APBN Terkait Isu Perbatasan
- Wilayah Minangkabau Sampai ke Thailand
- Dari Sandal ke Piring: Potret Hilangnya Pertimbangan Kebijaksanaan bagi Masyarakat Lemah
- DPD_RI Bentuk Pansus Konflik Agraria dan Sumberdaya Alam
- DPD-RI Prihatin Atas Banyaknya Kasus Korupsi
- DPD-RI Rekomendasikan 17 Calon Anggota BPK
- Askati: RUU PPDT Harus Menjawab Kebutuhan Afirmasi Kebijakan serta Proporsi Pembiayaannya
- Kurtubi: Kontrak Karya Pertambangan Umum Kelanjutan Model Konsesi Zaman Kolonial
- RUU Daerah Kepulauan untuk Daerah Kepulauan
- Gubernur Kalteng Akan Fasilitasi Sengketa Tanah Warga Seruyan
- Workshop dan Deklarasi Forum Masyarakat Peduli Kusta Nasional
- Tujuh Jurnalis Raih Penghargaan Apresiasi Jurnalis Jakarta (AJJ) 2011
- Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Akan Pertahankan Hak Hingga Darah Penghabisan
- Sekber Pemulihan Hak Rakyat Indonesia Mendesak Penghentian Perampasan Tanah dan Kekerasan Negara
- DPD-RI Usulkan Pembangunan HTR bagi Masyarakat Mesuji


























