KOPI, Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar acara refleksi akhir tahun dengan tema "Mewujudkan Tatanan Indonesia yang Mandiri dan Bermartabat", yang diselenggarakan di gedung PBNU, selasa, (27/12). Bertindak sebagai narasumber Wakil Ketua Umum PBNU H.As'ad Said Ali, Ahli Hukum Fajrul Falaakh, Budayawan Slamet Rahardjo, dan Bos Jamu Jago Jaya Suprana.

Menutup akhir tahun 2011 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar refleksi akhir tahun, dengan menggandeng sejumlah tokoh lintas agama. Kasus korupsi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi sorotan yang masih banyak ditemukan di sepanjang tahun ini.

Kegiatan refleksi akhir tahun 2011 yang digelar dengan tema "Mewujudkan Tatanan Indonesia yang Mandiri dan Bermartabat", di antaranya dihadiri oleh Ketua Persekutuan Gereja-gereja Indonesia A. A. Yowangoe, Ketua Majelis Budha Indonesia Krishnanda Wijaya Mukti, Ketua Umum Parisaha Hindu Dharma Indonesia SN. Suwisma, dan Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia MGR. Simorangkir yang ditemani Romo Benny Susetyo.

Dari PBNU selain Kiai Said, hadir pula Sekjend Marsudi Syuhud, Wakil Sekjend Enceng Sobiring, Abdul Mun'im, Bendahara Umum Bina Suhendra, serta sejumlah ketua lembaga dan badan otonom.

"Penegakan hukum belum adil, masih tebang pilih dan cenderung menyentuh kelompok lemah ekonomi dan kekuasaan," kata Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siroj membuka kegiatan di Lantai delapan Gedung PBNU, Jakarta, Selasa (27/12).

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak Kepala Polri memecat polisi yang menembak warga hingga tewas saat membubarkan aksi demonstrasi di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat.

"Pelaku harus dipecat," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj. Menurut Ketua PBNU, selama 2011 ada capaian positif yang tidak bisa diingkari, meski harus diakui pula ada sejumlah agenda yang belum selesai. Capaian positif tersebut antara lain wakil rakyat telah menghasilkan berbagai undang-undang, aneka kejahatan berhasil diungkap dan para pelakunya dihukum termasuk terorisme dan korupsi yang melilit bangsa.

Selain itu, kiprah Indonesia di internasional cukup diakui, sukses memperjuangkan berbagai kekayaan budaya lokal hingga diakui Unesco, serta fondasi ekonomi makro yang cukup baik hingga meraih kembali peringkat layak investasi setelah lebih dari satu dekade kehilangan status itu. "Ini capaian positif, tidak bisa kita ingkari," kata Said Aqil.

Sementara agenda yang dinilai PBNU belum selesai antara lain di bidang penegakan hukum yang masih belum adil, tebang pilih, dan cenderung menyentuh kelompok yang lemah secara ekonomi dan kekuasaan.

"Sektor pertanian tak dikelola serius, belum didukung infrastruktur. Akibatnya petani makin terpuruk, hidup tanpa masa depan, terbelenggu hutang, mengandalkan rentenir, dan masih memerlukan kerja sambilan," jelas Said.Di sisi lain, lanjut Said, kemiskinan dan ketimpangan pembangunan desa dan kota menjadi pekerjaan rumah pemerintah di tahun mendatang. Orientasi pembangunan pada pertumbuhan ekonomi gagal memakmurkan masyarakat, industrialisasi telah meninggalkan sektor pertanian."Fakta ini memantik problem sosial ekonomi. Seperti konsentrasi modal di kota besar, kejahatan dunia perbankan, urbanisasi, ketimpangan infrastruktur, ekspor tenaga kerja ke luar begeri, tragedi lumpur lapindo, dan lainnya," ujarnya. (*)