KOPI, Depok - Pada Selasa, 15 Mei 2012, Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Universitas Indonesia (LKIHI UI) bekerja sama dengan Serambi UI mengadakan Diskusi Publik dengan tema: “UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat dan Potensi Peminggiran Peran Masyarakat Sipil”. Diskusi publik yang diadakan di lantai 6 gedung perpustakaan pusat Universitas Indonesia ini menghadirkan tiga orang pembicara, yaitu; Guru besar UI Prof. Uswatun Hasanah, sebagai pakar zakat dan wakaf Indonesia, Heru Susetyo, S.H., M.Si., LL.M. dari Tim Ahli Hukum Koalisi Masyarakat Zakat (KOMAZ) untuk Judicial Review Undang-Undang Pengelolaan Zakat no 23 tahun 2011, dan Bapak Sri Adi Bramasetia sebagai ketua umum Forum Organisasi Zakat (FOZ).

KOPI - Ketua delegasi DPD RI ke Malaysia, Farouk Muhammad menyayangkan adanya penilaian miring dari pihak-pihak tertentu terhadap kunjungan DPD RI ke Malaysia. Hal ini disampaikannya dalam keterangan pers di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta (11/5).

KOPI - Anggota DPD-RI asal DKI Jakarta, Andi Mapetahang Fatwa atau AM Fatwa menganggap ironi kenyataan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengoreksi kinerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai sesama lembaga perwakilan. Kamar kesatu (DPR) yang identik sebagai lembaga perwakilan berdasarkan partai politik dan kamar kedua (DPD) yang identik sebagai lembaga perwakilan berdasarkan wilayah semestinya bahu membahu selama pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang konstitusionalnya.

KOPI, Jakarta - Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berhasil menyusun grand design pertambangan nasional berikut rekomendasi jangka pendek dan jangka panjangnya guna mendukung kebangkitan pertambangan nasional menjelang usia 100 tahun atau seabad Indonesia merdeka (tahun 2012-2045). Diharapkan, Presiden, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menindaklanjuti hasil kerja Pansus Pertambangan DPD.

KOPI, Jakarta - Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berhasil menyusun grand design pertambangan nasional berikut rekomendasi mengenai makna “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Penegakan kedaulatan usaha merupakan bagian tak terpisahkan dari kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga pengembaliannya ke kedaulatan usaha di tangan negara bernilai strategis yang menempatkan harga diri bangsa Indonesia melebihi nilai ekonomis pertambangan itu sendiri.