Pewarta-Indonesia, Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Letjen TNI (Purn) Soeryadi bersama dengan  Ketua Badan Pertimbangan PPAD Jenderal TNI (Purn) Wijoyo Soejono menyampaikan pernyataan resmi dan himbauan yang berkenaan makin dekatnya Pemilu 2009. Pertemuan mengusung tema “Keprihatinan Menghadapi Pemilu 2009” berlangsung di Gedung PPAD Jakarta, Jum’at (13/3).  Kedua pimpinan pusat PPAD tersebut saat memberikan penjelasannya didampingi Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri, Sekjen Brigjen TNI (Purn) Hadi Sudarminto dan jajaran pengurus PPAD.

Berikut adalah pernyataan resmi PPAD. Pelaksanaan Pemilu legislatif 2009 sudah di ambang pintu, ketika pernyataan ini ditulis tinggal menyisakan waktu satu bulan lagi, lalu tiga bulan kemudian akan disusul oleh Pemilu Presiden putaran pertama, selanjutnya bila ternyata banyak pasangan calon yang mengikuti maka sudah pasti akan disusul dengan putaran kedua yang dijadwalkan pada bulan September nanti. Selain terbersit optimisme perkembangan demokrasi di Tanah Air, menggeliat pula keprihatinan dan kekhawatiran yang cukup besar karena ekses dari demokratisasi ini ternyata tidak kecil bahkan menyangkut intergritas negara dan bangsa, sehingga untuk menjalaninya sungguh-sungguh diperlukan kesadaran, kewaspadaan serta langkah antisipatif agar event politik akbar tersebut dapat berlangsung dengan lancar, aman, efektif, dalam arti rakyat dengan cerdas dapat memilih yang terbaik untuk kemajuan bangsa dan negara. Serta dapat menghindari tindakan yang dapat membawa pemilu tersebut ke arah hasil yang kontra produktif.

Berbeda dengan pemilu yang lalu, menjelang pemilu 2009 ini telah muncul gerakan yang cukup intens kearah pembentukan koalisi di antara parpol, tentu hal ini merupakan pertanda terjadinya proses rasionalisasi dalam penyelenggaraan demokrasi, sebagai manifestasi kesadaran bahwa di negeri ini tidak ada satu pihak pun yang dapat meraih sukses dengan berjalan sendirian. Perlu disadari bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan negara secara utuh di Indonesia yang amat bhineka ini, diperlukan apa yang oleh para pendahulu kita disebut sebagai ”Gotong-Royong”. Koalisi strategis adalah bentuk kegotong-royongan di bidang politik sehingga kehadirannya memang sangat dibutuhkan sebagai landasan bagi terbentuknya pemerintahan yang kuat dan stabil di masa datang.

Namun di samping optimisme tersebut di atas, kita juga perlu ekstra waspada menghadapi kemungkinan munculnya ekses-ekses liar yang dapat mengusik ketentraman, mengundang konflik, menghadirkan kekerasan, bahkan  menimbulkan keretakan bangsa. Dalam inventarisasi yang dilakukan oleh PPAD, terdapat setidaknya empat masalah yang dapat melahirkan ekses liar dan potensial untuk menjadi kendala, gangguan bahkan ancaman bagi keberhasilan pemilu 2009 maupun pemerintah yang dihasilkannya sebagai berikut:

Pertama, banyaknya parpol peserta pemilu (38 parpol) yang tersaring dari seratusan parpol yang mendaftar, jumlah ini jauh lebih besar dari pada pemilu 2004 (24 parpol) dengan 200 parpol pendaftar. Angka-angka ini mengidikasikan tingginya hasrat berburu kekuasaan dari para elite politik kita, potret politik aktual mengindikasikan betapa tinggi serta intensnya semangat kompetisi dari mereka tanpa dikawal oleh etika berdemokrasi yang memadai. Demokrasi mensyaratkan kultur yang mendukung seperti sportifitas (fairness), sikap egaliter, apresiatif (baik bagi pemenang maupun pihak yang kalah), toleransi dan sebagainya. Ketiadaan budaya pendukung ini melemahkan etika berdemokrasi. Kecenderungan yang muncul kepermukaan saat ini justru maraknya politik uang, pelanggaran terhadap aturan kampanye, serta kampanye hitam yang dapat menyebabkan proses demokrasi berujung pada kekerasan karena para kompetitor dan partisipan tidak saling mengapresiasi.

Kedua, penyiapan penyelenggaraan oleh KPU/KPUD yang nampaknya kedodoran, banyak kasus salah kirim atau rusaknya surat suara, keterlambatan pengiriman bahkan KPUD propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah meminta pengunduran jadwal pemilu. Walaupun diyakini bahwa pada akhirnya tanggal 9 April nanti pemilu tetap akan berlangsung, namun dengan persiapan yang tidak memadai maka kualitas pelaksanaan pemilu ini menjadi rendah, dan dikhawatirkan akan berdampak pula terhadap kualitas legislatif dan pemerintahan yang dihasilkan.

Ketiga, mahalnya biaya penyelenggaraan pemilu, angka sebesar 96 triliun rupiah (?) adalah suatu angka yang tidak akan masuk dalam daya nalar rakyat kecil-miskin. Padahal biaya ini belum termasuk biaya kampanye yang keluar dari koceknya parpol, para caleg, para capres/cawapres, bapilu, tim sukses dan lain sebagainya, yang jumlahnya bisa dua atau tiga kali lipat dari jumlah biaya penyelenggaraan. Belum lagi ongkos sosial yang ditimbulkan oleh konflik politik dan kekerasan yang menyertainya. Akan sangat disesalkan apabila pemilu dengan biaya super mahal ini tapi hanya menghasilkan legislatif dan pemerintahan (eksekutif) yang kualitasnya jauh dari harapan.

Keempat, pemilu kali ini juga dibayangi oleh krisis ekonomi global yang memukul cukup telak perekonomian nasional. Media massa pada penghujung tahun 2008 dipenuhi berita kebangkrutan sejumlah perusahaan besar maupun kecil yang diikuti oleh gelombang PHK. Sampai 27 Februari yang lalu tercatat sebanyak 37.905 buruh yang kehilangan pekerjaan, ini belum termasuk buruh yang dirumahkan (KOMPAS,(non performing loans) yang potensial melimbungkan sejumlah bank. Akibat susulan lainnya adalah meningkatnya angka kriminalitas. Dengan demikian pemerintahan yang akan datang sejak awal pasti akan dihadang oleh permasalahan ekonomi yang amat pelik dan berat, sehingga apabila pemerintahan yang dihasilkan pemilu 2009 nanti tidak cukup kuat dan berkualitas, dikhawatirkan perjalanan bangsa ini akan menghadapi guncangan hebat dan mungkin saja diikuti oleh keadaan chaos. 6/3/2009). Sehari sebelumnya harian yang sama juga memuat berita bahwa ”kondisi perekonomian semakin memburuk, pertumbuhan ekonomi maksimal hanya 4 persen”. Belum lagi puluhan ribu TKI yang dipulangkan karena di-PHK oleh perusahaannya diluar negeri, sehingga angka pengangguran di tahun 2009 dipastikan bakal membumbung tinggi. Akibat lanjutannya adalah meningkatnya angka kredit macet

Tujuan substansial dari sebuah pemilu di manapun juga, tidak terkecuali di negara kita tercinta ini adalah untuk menghadirkan sebuah jajaran “Penyelenggara Negara” yang berkualitas dan legitimate. Bagi bangsa kita kriteria yang menjadi alat ukurnya sudah amat jelas, yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, terutama Mukadimahnya yang merupakan ruh serta meng-amanahkan dengan tegas dan jelas mengapa bangsa ini ada, bagaimana seharusnya negara yang amat kaya sumberdaya alam serta bangsa yang amat bhineka ini dikelola dan ke arah mana kita akan menuju. Tanpa hasil yang sesuai dengan kriteria tersebut, pemilu sungguh akan merupakan kesia-siaan, dengan biaya yang super mahal apa lagi bila disertai jatuhnya korban baik materil, aset negara apalagi jiwa manusia  akibat tindak kekerasan.

Oleh karenanya, kami pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan TNI-AD (PPAD) mengajak dan menghimbau kepada seluruh masyarakat dan segenap komponen bangsa untuk menggunakan hak pilihnya dengan cerdas, sehingga kehadiran jajaran wakil rakyat di legislatif dan presiden/wakil presiden yang memiliki komitmen tinggi terhadap Proklamasi kemerdekaan, Pancasila dan UUD 1945 dengan memegang teguh amanah Pembukaannya sebagai pedoman dan arah dalam menjalankan pemerintahan negara, dapat  menjadi kenyataan di bumi Indonesia.

Khusus kepada segenap warga PPAD, meskipun termasuk pendukung bahkan pemrakarsa netralitas TNI, namun karena purnawirawan merupakan warga negara yang memiliki hak pilih sebagai mana warganegara lainnya, tanpa mengurangi hak tersebut, kami mengingatkan bahwa kesetiaan seorang Prajurit TNI-AD terhadap sumpah serta kewajibannya untuk membela keutuhan NKRI, Pancasila serta UUD1945 tidak pernah berakhir ketika ia sudah berstatus sebagai purnawirawan. Sumpah setia serta kewajiban tersebut hanya akan menemui ujungnya manakala kita sudah dimasukkan dalam lubang kubur. Kami pun menitip pesan agar dimanapun anda berada, terlepas dari perbedaan pandangan politik masing-masing, hendaknya tetap konsisten untuk memberikan kontribusi bagi Persatuan dan Kesatuan bangsa.

Terakhir kepada segenap anggota TNI/Polri aktif, kami menganjurkan agar tetap memegang teguh serta konsisten pada perintah Panglima TNI/Kapolri untuk bersikap “Netral” dalam proses pemilu 2009 maupun pemilu-pemilu berikutnya. Perlu pula disadari bahwa tidak digunakannya hak politik tersebut pada hakekatnya merupakan pengorbanan bagi kepentingan yang jauh lebih luhur, yaitu “Keutuhan Bangsa dan Negara.”

Comments

Add New

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."