KOPI, TANGERANG - Satu bentuk kekecewaan buruh terhadap pemerintah sudah terlihat jelas,berbagai aksi demo hingga  turun kejalan dan pemblokiran jalan telah dilakukan demi terkabulnya tuntutan untuk hidup yang layak. Hal seperti ini kemungkinan besar akan terus dilakukan demi terciptanya kehidupan yang layak untuk buruh di Indonesia,demo buruh tersebut dilakukan agar pemerintah lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk kelayakan buruh Indonesia.

Meskipun Apindo dan SPSI telah menyepakati pelaksanaan UMK itu dalam rapat tripartit di Kemenakertrans di Jakarta, Rabu (1/2) lalu, namun para pekerja di Tangerang Raya masih menunggu realisasi UMK sesuai revisi Gubernur Banten Rp1.529.000.

Sebab itu, pejabat pengawas pentaatan pelaksanaan UMK di antaranya Disnaker di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan diminta mengawasi pelaksanaannya. Jangan sampai, perusahaan-perusahaan yang ada mengabaikan pelaksanaan UMK itu.

“Ini langkah efektif yang harus dilakukan disnaker memecahkan kekhawatiran pekerja,” kata Yusuf Makatita, Ketua DPC SPSI Kota Tangerang, Jumat (3/2). “Kalaupun perusahaan merasa tak mampu melaksanakan UMK itu bisa mengajukan keberatannya kepada pemerintah, yang akan menimbangnya.”

Langkah lebih ekstrem digagas sejumlah serikat pekerja dengan membuka posko pengaduan pentaatan pembayaran UMK sesuai revisi Gubernur Banten. Pekerja yang merasa perusahaannya mengabaikan itu, bisa mengadukannya di posko-posko yang siap dibuka. Bila pengabaian UMK 2012 tetap terjadi, para pekerja kembali siap menggelar demo besar-besaran 9 Februari nanti. (surya)