KOPI - Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maybrat Papua, Steve kareth, mengatakan, ”Kami adalah daerah baru pemekaran, dahulu begitu Bupati Maybrat mengundurkan diri , lalu ada rapat baru itulah semua dana kegiatan ter pending menjadikan pemerintahan tidak berjalan, kemudian didakan rapat masuk ke sistem baru lagi, semua pejabat kabupaten diganti semua, itulah kondisi politik saat itu di kabupaten Maybrat,” jelasnya kepada Licom usai Rakernas e- KTP di Jakarta, Selasa, 21/2/2012.

"Setelah Bupati baru terpilih Concern membangun daerahnya,beberapa waktu lalu Bupati memberikan Nota dinas kepada saya agar kembali bekerja, sambil menunggu pelantikan saya yang direncanakan awal Bulan depan, Pasti kami akan melakukan kegiatan ini.Kami termasuk diantara 300 kabupaten di Indonesia program e-KTP, nanti kami akan laksanakan semua agar berjalan baik dan lancar,” paparnya.

Stevve meng himbau kepada Dirjen Admin Kependudukan Kemdagri, “Supaya kabupaten kota daerah pemekaran ini, tenaga SDM kami segera di berikan Bimbingan Teknis (Bimtek), peralatan segera terpasang, lalu bagi mereka SDM kami dapat bekerja sebagai operator e-KTP, karena ssemua umunya adalah semua tenaga honorer, yang masa lalu pada program KTP Nasional tidak dibayar," katanya.

“Mudah-mudahan program baru ini supaya mereka diperhatikan, mereka punya biaya pengeluaran sebagai operator, juga peralatan segera dipasang karena di daerah kami yang masuk program ini belum dipasang peralatan.

“Distrik kami disana ada 11 Distrik, kemudian ada lagi 13 Distrik baru yang masuk disiapkan (dipokja kan), sementara yang masuk dalam program baru ini baru 1 Distrik , yang sampai sekarang peralatan belum terpasang,tenaga kami agar diperhatikan,karena kegiatan ini bukan di kota akan menjangkau jauh kepelosok desa Disana, tapi sudah bisa dijangkau dengan kendaraan darat,” kata Steve.