KOPI, PADANGPANJANG - Masalah pembangunan pasar pusat Padang Panjang  sampai saat ini masih menjadi polemik ditengah-tengah pedagang, selain yang menyetuji dibangun melalui investor. Ada juga sebagian pedagang yang meminta dibangun menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota tersebut.

Permintaan tersebut diungkapkan salah seorang pedagang ketika Tim Pembangunan  Pasar tengah melakukan sosialisasi terhadap rencana pembangunan pasar kepada kelompok pedagang Daging, Ikan, Ayam dan Ikan Kering di Balaikota setempat, Kamis kemarin yang diketuai langsung oleh Sekdako Budi Harianto.

Pria akrab disapa Pak Haji tersebut melontarkan pertanyaan, kenapa pasar itu tidak dibangun menggunakan dana APBD saja, kenapa harus melalui investor. Sementara kemampuan pedagang pasar serikat Padang Panjang, Batipuah dan X Koto tidak mampu untuk memenuhi biaya toko yang telah ditetapkan oleh investor.

Bahkan dirinya (red) yang telah berpuluh-puluh tahun beraktifitas sebagai  pedagang ikan kering dipasar serikat tersebut sangat faham betul dengan kondisi ekonomi pedagang saat ini. Diuraikannya, pada hal ketika pembangunan yang akan dilakukan beberapa tahun lalu, waktu itu pedagang keberatan dengan harga permeter yang telah ditetapkan oleh investor tidak ditemukan kata sepakat yang berbuntut dengan aksi unjuk rasa, sehingga akhirnya pembangunan terundur hingga sekarang.

Tetapi, setelah rentang waktu yang lebih dari 5 tahun, dengan keadaan pasar yang semakin parah, apalagi semenjak peristiwa 2 kali kebakaran yang terjadi pada September tahun lalu membuat keadaan semakin hari semakin sepi dari pengunjung. Tentu pembangunan pasar ini harus segera di lakukan.

“Kenapa tidak bisa dibangun dengan APBD saja, sementara untuk membangun yang lain pemko mampu melakukannya, jika dibangun melalui APBD mungkin harga yang ditawarkan kepada pedagang tidak setinggi harga yang sekarang, sementara kita semua tahu dengan keadaan pedagang yang susah berjual-beli dan banyaknya pedagang yang rugi akibat peristiwa kebakaran lalu," ungkapnya dengan penuh tanda tanya tentang keseriusan Pemko dalam menerima aspirasi pedagang.

Disampaikannya, jika pun tidak ada dana Pemko untuk itu, Pemko bisa mencarikan melalui pendanaan dari pemerintah Pusat, apalagi dari informasi yang dia terima dari sumber yang dapat dipercaya, saat ini ada dana sebesar Rp.750 miliar untuk pembangunan pasar tradisional di seluruh Indonesia.

Kepala DPPKAD Yudhy F. Kahayan menanggapi pertanyaan tersebut menjelaskan, dalam melakukan pembangunan pasar pasar melalui APBD seperti yang diminta kalangan pedagang cukup sulit untuk dihujudkan, karena sebagian besar dari APBD Kota yang pada tahun ini sekitar Rp.364  miliar tersebut, telah terserap untuk belanja Pegawai, sementara untuk membangun pasar Padang Panjang diperkirakan menghabiskan dana sebesar Rp.103 miliar.

Jika memang akan dipaksakan melalui APBD lanjut Yudhy, tentu akan menyebabkan terhentinya kegiatan pembangunan yang lain dan juga akan terkena sanksi tentang penggunaan keuangan Negara seperti yang telah diatur melalui Permendagri Nomor 22 Tahun  2011.

Efek lainnya yang ditimbulkan dalam penggunaan APBD tersebut, adalah meningkatnya devisit pendapatan yang saat ini mencapai 9 persen, sementara batasannya hanya 6 persen pertahunnya.  Hal serupa juga telah disampaikan oleh pedagang pasar Padang Panjang kepada Tim dari Ormas NasDem ketika berkujung ke dalam lokasi pasar, "Kita tampung aspirasi meraka dan nantinya kita jadikan subuah pembicaraan khusu di pusat," kata Liga Mahasiswa NasDem Indonesia (Ormas) Irwana Chaniago prihatin.(ce)