KOPI, Pekanbaru - Chevron Pacific Indonesia (CPI) sukses mendongkrak popularitas lewat segudang program tanpa menguras kocek perusahaan. Lho, kok bisa?

Tiga bulan lalu, Politeknik Caltek Riau (PCR) merilis neraca keuangannya. Neraca keuangan per 31 Desember 2010. Pada neraca itu tertulis ABTT Chevron Rp. 65 miliar lebih. Menyusul ABTT Pemerintah Rp. 3,4 miliar lebih. Ini berarti, hingga tahun lalu, Chevron masih terus menggelontorkan duit untuk PCR. Lantas duit sebanyak itu dari mana?

Lembar hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI itu sudah tergolong lawas. Sudah berumur lima tahun. Isinya tentang hasil pemeriksaan keuangan Kontraktor Production Sharing Contract (KPSC) --- kini berubah nama menjadi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) --- PT Chevron Pacific Indonesia tahun buku 2004-2005 (semester I) yang diteken oleh Penanggungjawab Pemeriksa ,Drs. J. Widodo. H. Mumpuni, MBA, Ak.

Tahun 2002 silam, Caltex Pacific Indonesia yang kemudian berubah nama menjadi Chevron Pacific Indonesia (CPI) bekerjasama dengan Pemerintah Daerah membangun politeknik di kawasan Rumbai Pekanbaru. Namanya Politeknik Caltek Riau (PCR). Sekolah pencetak para sarjana teknik ini punya tiga program pembelajaran; Komputer, Elektronik dan Komunikasi.

Duit sebanyak Rp. 59 miliar lebih --- angka ini berdasarkan kurs dolar kepada rupiah Rp. 9 ribu per dolar --- digelontorkan oleh CPI untuk membangun PCR itu. Rinciannya; membangun gedung, peralatan dan furniture sebanyak Rp. 48,6 miliar dan sisanya untuk biaya aktifitas akademik. Lewat program community development nya, CPI juga mensuplai duit buat PCR sebesar Rp. 2.69 miliar lebih.

Masih di tahun buku itu, CPI memberikan sumbangan untuk Yayasan Pendidikan Cendana (YPC) Rp. 45,4 miliar lebih, beasiswa untuk anak –anak karyawan Rp. 11 miliar lebih dan bantuan kepada International school (Caltex American School) Rp. 53,4 miliar lebih. Itu hitungan gelontoran buat sektor pendidikan.

Lalu, CPI juga punya program yang namanya Community Development (CD) dan Community Relationship (CR). Pada tahun buku 2004-2005 tadi, CPI menghabiskan duit Rp. 27 miliar lebih sebagai partisipasi terhadap lingkungan kerja di wilayah Riau Daratan. Mulai dari membantu kegiatan Pemerintahan Daerah hingga kegiatan Kemasyarakatan.

Rincian duit yang Rp. 27 miliar lebih tadi; untuk bidang ekonomi Rp. 511 jutaan, pendidikan dan kebudayaan Rp. 12,6 miliar lebih, kesehatan dan lingkungan Rp. 5,08 miliar lebih, sosial dan fasilitas umum Rp. 5,4 miliar lebih, keagamaan dan lain-lain Rp. 3,3 miliar lebih.

Sayang, gelontoran angka-angka di atas, tidak membikin BPK senang. BPK justru menganggap bahwa semua uang keluar itu menyalahi aturan, alias tak boleh. Alasannya, uang dikeluarkan tidak untuk hal yang berhubungan dengan operasional CPI.

Di dunia perminyakan semacam yang digeluti CPI, dalam Kontraktor Production Sharing Contract (KPSC) yang kini bernama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), segala biaya yang dikeluarkan oleh pemegang KKKS bakal diganti oleh negara. Proses penggantian disebut cost recovery.

Nah, BPK menganggap pengeluaran duit yang dilakukan oleh CPI tadi, tidak ada kaitannya dengan operasional CPI. Sudahlah tak ada kaitan, uang itu diganti negara pula. BPK malah menuding BP Migas sebagai ‘polisi’nya pertambangan minyak dan gas tidak tegas dalam memberikan batasan biaya yang boleh di recovery.

CPI, saban menjawab apa yang disebuatkan BPK adalah bermasalah, selalu mengandalkan bahwa semuanya sudah disetujui oleh BP Migas. Baik soal pembangunan PCR, bantuan untuk Yayasan Pendidikan Cendana maupun Caltex American School.

Dalam jawabannya kepada BPK, CPI menyebut pemberian bantuan pendidikan kepada anak-anak pegawai melalui program School Grant dan Scholastic Award, Yayasan Pendidikan Cendana, dan Caltex American School merupakan kebijakan perusahaan dan menjadi bagian dari benefit yang diberikan kepada pegawai PT CPI. Biaya itu telah termasuk dalam Work Program & Budget (WP&B) yang disetujui oleh BPMigas. “Oleh karena itu bantuan tersebut selayaknya dibebankan ke cost recovery,” kata CPI.

Pemberian bantuan pendidikan ke anak-anak pegawai yang diselenggarakan melalui program School Grant dan Scholastic Award itu sudah berlangsung selama puluhan tahun sebagai salah satu strategi perusahaan untuk mendapatkan dan mempertahankan pegawai-pegawai unggul agar tetap bekerja untuk perusahaan.

Alasan mendirikan Caltex American School juga demikian. Didirikan dan dikelola oleh CPI lantaran tidak tersedianya fasilitas sekolah untuk orang asing di Pekanbaru dan Duri. Mengirim anak-anak para pegawai ekspatriate untuk bersekolah ke luar daerah operasi CPI tidak bisa dilakukan lantaran usia mereka masih belia dan memerlukan pendampingan dari orang tua.

Kenyataan yang membikin miris sebenarnya. Di satu sisi negeri ini membutuhkan banyak uang untuk membikin anak bangsa pintar. Tapi kenapa membiarkan sebuah perusahaan numpang beken pakai uang negara? sumber katabar.(didi)